NATASYA APRILIA
2024 · Thesis · Open Access
Tanaman Kratom dengan nama latin Mitragyna Speciosa Korth yang berasal dari famili Rubiaceae merupakan tanaman asli dari Asia Tenggara. Di Indonesia tanaman ini seringkali dijumpai di daerah Kalimantan. Sejak ratusan tahun lalu tanaman ini dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk mengobati beberapa penyakit seperti diare, Pereda nyeri, batuk, hipertensi, dan mengobati gejala putus obat. Mengonsumsi Kratom pada dosis rendah akan memberikan efek stimulan, dan pada dosis tinggi akan memberikan efek lebih besar dibandingkan morfin ini disebabkan Kratom mengandung senyawa Mitragyna dan 7-hydroxymitragynine. Pada tahun 2013 United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) memasukkan Kratom sebagai New Psychoactive Substance. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan 2 pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) serta Pendekatan Konseptual (conceptual approach) Bahwa pembahasan dalam Sidang Harmonisasi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di bidang obat tradisional dan suplemen makanan menggolongkan seluruh bagian pohon Kratom dilarang untuk dikonsumsi, disebabkan Kratom memiliki efek ketergantungan, euphoria, halusinasi, dan toksis terhadap sistem saraf. Bahwa Akibat yang ditimbulkan dalam penyalahgunaan Kratom belum dapat dikenakan sanksi hukum disebabkan belum adanya pengaturan mengenai Kratom di Indonesia yang menjelaskan Kratom masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Regulasi yang bervariasi diberbagai negara dapat menciptakan masalah keamanan dan ketidakpastian bagi pengguna. Di Indonesia para penegak hukum masih mengandalkan upaya preventif dan sosialisasi, serta kampanye stop narkoba kepada masyarakat.
HANIE FINDA AURYLIE
2024 · Thesis · Open Access
Buku cerita berjenjang merupakan buku cerita yang disesuaikan dengan jenjang kemampuan membaca sehingga dapat meningkatkan minat membaca siswa. SDN 029 Juata Sesanip belum terdapat perjenjangan buku pada buku bacaan siswa kelas III. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media buku cerita berjenjang level B3 untuk siswa kelas III sekaligus untuk mengetahui kelayakan dan ketertarikan siswa terhadap buku cerita. Metode Penelitian ini yaitu penelitian dan pengembangan (Research and Development). Penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan model ADDIE yang memiliki lima tahapan pengembangan yang terdiri dari Analyze (Analisis), Design (Desain), Develop (Pengembangan), Implement (Implementasi), dan Evaluate (Evaluasi). Penilaian kelayakan buku cerita berjenjang level B3 ini melalui proses validasi oleh ahli media, ahli bahasa, ahli materi dan ahli praktisi. Hasil validasi yang diperoleh dari ahli media sebesar 94% dengan kategori sangat layak, ahli bahasa sebesar 76% dengan kategori layak, ahli materi sebesar 94% dengan kategori sangat layak, dan ahli praktisi sebesar 98% dengan kategori sangat layak. Validasi ahli media, bahasa, materi dan praktisi mendapatkan persentase rata-rata sebesar 90,5%. Hasil angket ketertarikan siswa pada uji coba terbatas sebesar 95% dan pada uji coba pemakaian sebesar 96,4%. Berdasarkan hasil validasi ahli dan uji coba, buku cerita yang dikembangkan sangat layak dan membuat siswa sangat tertarik untuk membaca sehingga dapat digunakan sebagai bahan bacaan siswa kelas III dengan jenjang pembaca level B3.
MIKA PURNAMASARI
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran flash card pada membaca permulaan materi tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup subtema 3 perkembangan hewan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan keterampilan membaca permulaan siswa kelas III, kurangnya media yang digunakan pada proses pembelajaran membaca permulaan. Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran flash card yang layak digunakan untuk membaca permulaan pada saat proses pembelajaran berlangsung, yang ditinjau dari validasi media, bahasa, materi, dan praktisi. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran flash card. Prosedur penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan yaitu Analysis (Analisis), Design (Desain), Development (Pengembangan), Implementation (Implementasi), Evaluation (Evaluasi). Hasil validasi yang telah dilakukan terhadap ahli media, diperoleh persentase sebesar 92,5%, ahli bahasa sebesar 80%, ahli materi sebesar 94,2%, ahli praktisi sebesar 97,7% . hasil validasi yang dilakukan menunjukkan bahwa media pembelajaran flash card berada pada kategori sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran. Hasil uji coba respon siswa terhadap media pembelajaran flash card memperoleh persentase 93,6% pada uji coba terbatas, dan 98,5% pada uji coba lapangan. Hasil angket respon siswa mengenai media pembelajaran flash card pada uji coba terbatas dan uji coba lapangan menunjukkan bahwa respon siswa yang di berikan pada media pembelajaran flash card sangat baik.
TRI ANDESBI EKA PUTRI
2024 · Thesis · Open Access
Kutu air atau Daphnia sp. salah satu pakan alami yang dimanfaatkan organisme sebagai sumber nutrisi terutama untuk kegiatan pembenihan, keberhasil budidaya ditentukan oleh pakan yang berkualitas baik khususnya yaitu pada fase pembenihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan air limbah budidaya ikan lele dan kotoran ayam sebagai media pertumbuhan populasi Daphnia sp. penelitian ini mengunakan metode eksperimen dengan model Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 5 perlakuan dan 3 ulangan yaitu perlakuan Kontrol (100% air bersih), P1 (25% air limbah lele ( 75% air bersih), P2 (50% air limbah lele ( 50% air bersih), P3 (75% air limbah lele ( 25% air bersih), P4 (100% air limbah lele). Parameter yang diamati adalah pertumbuhan populasi Daphnia sp. dan kualitas air. Data di analisis dengan analisis sidik ragam (ANOVA) dan dilanjut dengan uji duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengunaan air limbah budidaya ikan lele dan kotoran ayam mempengaruhi pertambahan populasi Daphnia sp. Populasi Daphnia sp. tertinggi di peroleh pada perlakuan P4 dengan dosis 100% air limbah budidaya ikan lele + 15 gram kotoran ayam, menghasilkan pertumbuhan populasi Daphnia sp. yang terbaik dengan jumlah 18.810 ind/l.
PATMAWATI
2024 · Thesis · Open Access
Self Awareness merupakan kemampuan diri sendiri melalui evaluasi otentik terhadap kemampuan seseorang, dan mengenali diri sendiri sebagai individu dilingkungannya untuk dapat mengontrol tindakan. Dengan tidak menyadarinya jika yang dia lakukan atau yang di alaminya adalah pelecehan seksual. Maka dari itu, perlu diberikannya layanan bimbingan kelompok, agar peserta didik dapat mengetahui perilaku mana yang tergolong pelecehan seksual. Bimbingan kelompok bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pencegahan agar siswa dapat mengetahui pelecehan baik verbal maupun non verbal. Media yang digunakan adalah video edukasi dalam video animasi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan kelompok melalui video edukasi terhadap self awareness pelecehan seksual, penelitian ini menggunakan desain penelitian Pre Experimen dengan Jenis one group pre-test dan post-test design dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 353 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling dengan jumlah sampel 15 siswa. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan infrensial. Uji hipotesis menggunakan uji wilcoxon dengan SPSS versi 26.0. Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa nilai signifikan sebesar (0,001 0,05) yang artinya terdapat pengaruh Bimbingan Kelompok melalui video edukasi terhadap self awareness siswa.
HASMINI
2024 · Thesis · Open Access
Tarakan dan Nunukan merupakan salah satu wilayah penghasil komoditas rumput laut di Indonesia. Jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan di wilayah Tarakan dan Nunukan adalah Eucheuma cottonii. Eucheuma cottonii berpotensi sebagai sumber makro nutrisi yang sangat dibutuhkan tubuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan profil makro nutrisi Eucheuma cottoni dari wilayah Tarakan dan Nunukan. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eucheuma cottoni dari wilayah Tarakan mengandung karbohidrat sebesar 31,53%, protein sebesar 7,98%, lemak sebesar 0,13%, serat kasar sebesar 1,46%, asam amino sebesar 3,13% dan asam lemak sebesar 17,91%. Sementara itu, Eucheuma cottonii dari wilayah Nunukan mengandung karbohidrat sebesar 27,73%, protein sebesar 4,79%, lemak sebesar 0,17%, serat kasar sebesar 1,59%, asam amino sebesar 4,06% dan asam lemak sebesar 14,26%. Eucheuma cottonii dari wilayah Tarakan dan Nunukan mengandung makro nutrisi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pangan bergizi.
NOVITA
2024 · Thesis · Open Access
Spesies ikan pari memiliki kekerabatan dekat dengan spesies lainnya yang memiliki kesamaan dan karakter morfologi saling tumpang tindih dan sulit untuk membedakan spesiesnya. Salah satu metode untuk mengidentifikasi spesies pari yaitu DNA barcoding. DNA barcoding adalah metode molekuler untuk mengidentifikasi spesies yang memanfaatkan rantai DNA pendek berupa penanda mitochondrial cytochrome oxidase subunit 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakter morfologi beserta karakteristik genetik ikan pari yang diambil di perairan muara sesayap kabupaten Tana Tidung menggunakan metode DNA barcoding. Objek yang akan diteliti adalah ikan pari jantan genus Maculabatis. Pengambilan sampel ikan pari dilakukan pada bulan Februari 2023 di perairan muara Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Tahapan ekstraksi DNA hingga tahap PCR dilaksanakan di Laboratorium dan tahapan sekuensing dilaksanakan oleh jasa sekuensing. Sampel uji ikan pari memiliki 2 karakter morfologi yang berbeda dengan ukuran terpanjang yaitu 47 cm dengan lebar 59 cm dan terpendek 32 cm dengan lebar 41 cm. Validasi basa nukleotida sampel menunjukkan panjang rantai basa nukleotida mencapai 687. Jenis ikan pari dari perairan muara Sesayap Kabupaten Tana Tidung berdasarkan uji molekuler yaitu jenis Maculabatis gerrardi dengan tingkat kemiripan 100% dengan sekuen dari Malaysia dengan kode akses OQ3885102.1 dari NCBI.
YAYAN SETIAWAN
2024 · Thesis · Open Access
Urgensi Peradilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dibawah bimbingan Dr. Moh. Ilham Agang, S.H., M.H sebagai Pemimbing I dan Dr. Nurasikin, S.HI., M.H sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan pengadilan khusus yang diatur dalam Undang-undang serta dalam rangka mengetahui fungsi, tugas, dan wewenang dalam suatu pengadilan khusus Pemilu di Indonesia. Pengadilan Khusus Pemilu sebagai ius contituendum atau hukum yang dicita-citakan merujuk pada beberapa model pengadilan khusus yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan hukum doktrinal. Lokasi penelitian pada beberapa perpustakaan yang menunjang kebutuhan penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, serta kepustakaan lainnya sebagai data utama. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 1) Pembentukan pengadilan khusus Pemilu diatur dalam undang-undang untuk menyederhanakan penyelesaian sengketa proses Pemilu. 2) Dalam rangka pembentukan pengadilan khusus, perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang fungsi, tugas, dan wewenang pengadilan. Undangundang tersebut dibentuk dengan cara dilakukan suatu pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.
RUSDIANA
2024 · Thesis · Open Access
Penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya merupakan pembinaan terhadap ASN agar yang bersangkutan memiliki rasa penyesalan dan tidak mengulangi serta memperbaiki di kemudian hari. Sayangnya, penegakan hukuman disiplin maupun sanksi administratif tersebut seringkali tidak ditegakkan sendiri oleh pimpinan pada instansi bersangkutan. Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif bagi ASN sangat bergantung pada komitmen pimpinan. Aparatur Sipil Negara harus memiliki etos kerja yang baik, tidak hanya sekedar melaksanakan tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara juga harus menjalankan kode etik yang sudah disumpahkan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian pada asasnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis. Bahwa hukuman disiplin pegawai terhadap aparatur sipil negara pemerintah daerah Kabupaten Malinau adalah jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: teguran lisan; teguran tertulis; dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Bahwa upaya hukum preventif dan represif disiplin pegawai terhadap aparatur sipil negara pemerintah daerah Kabupaten Malinau adalah pengawasan secara langsung yang dilakukan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau selain apel pagi juga melalui kunjungan/inspeksi mendadak serta mengecek langsung. Mengecek langsung ini tidak hanya melihat namun bisa didengar melalui udara atau lewat telepon. Sedangkan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung, biasanya dilakukan secara rutin, berkala dan mendadak.
MOHAMMAD EFENDI
2024 · Thesis · Open Access
Pergeseran hukum terhadap pencatatan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat terjadi setelah pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, pengaturan mengenai pencatatan kelahiran tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut UU Adminduk. Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut: Status kependudukan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau); Kekuatan hukum akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian pada asasnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis, yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah. Bahwa status kependudukan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Pasal 43 jo. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya; Kepastian hukum akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat ialah bahwa pencatatan kelahiran anak tersebut harus tetap dicatatkan, baik dari pasangan perkawinan yang tercatat maupun perkawinan tidak tercacat. Pecatatan akta kelahiran dari perkawinan tidak tercatat dapat dilakukan pencatatanya dengan atas nama ibu kandung. Pencatatan kelahiran tersebut juga dapat dimintakan oleh anggota keluarga lain atau orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut dengan syarat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM).
ARNEST
2024 · Thesis · Open Access
Tesis dengan judul Aspek Hukum Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Target Kinerja Tidak Tercapai. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena tidak tercapai target kinerja menimbulkan ketidakadilan bagi pegawai yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aspek keadilan terhadap PNS yang diberhentikan karena target kinerja tidak tercapai berdasarkan PP No 30 Tahun 2019 dan menganalisis bagaimana mekanisme pemberhentian PNS karena target kinerja tidak tercapai. Metode penelitian dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam dalam pengumpulan data adalah metode library research dan digital library dan permasalahan dianalisis melalui proses penalaran hukum (legal reasoning). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: bahwa; aspek keadilan atas pemberhentian secara hormat sebagai PNS karena tidak tercapai target kinerja sangat berdampak kepada keberlangsungan kehidupan seorang PNS beserta keluarganya karena pemberhentiannya mengakibatkan kehilangan kedudukan dan status sebagai PNS serta kehilangan pendapatan bahkan juga kehilangan jaminan pensiun karena masa kerja belum mencapai. Jaminan pensiun merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada PNS yang telah bekerja dan mengabdi kepada pemerintah dan merupakan jaminan di hari tua. Meskipun PNS yang diberhentikan dengan hormat karena target kinerja tidak tercapai sebagai PNS dikarenakan faktor-faktor tertentu, tetapi PNS tersebut sebelumnya telah bekerja dan mengabdi kepada pemerintah. Sebagai bagian dari aparatur negara telah mengabdikan dirinya kepada negara untuk membantu menyelenggarakan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan mekanisme pemberhentian dengan hormat bagi PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja, telah mengikuti uji kompetensi, dan setelah ditempatkan pada jabatan tertentu selama 1 (satu) tahun tetap tidak tersedia lowongan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, dilakukan sebagai berikut: diusulkan oleh: PPK kepada Presiden bagi PNS menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau PyB kepada PPK bagi PNS menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama. Kata Kunci: Aspek Hukum, Pemberhentian,, Pegawai Negeri Sipil, Kinerja.
NOVIE VALENTINE
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Melalui Media Telekonferensi Novie Valentine Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis autentisitas akta notaris yang dibuat secara elektronik, (2) menganalisis kekuatan pembuktian akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris. Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normative, yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada), dan membahas secara sistematis mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan suatu hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat khususnya mengkaji ketentuan yang mengatur mengenai autentisitas elektronik dalam jabatan notaris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembuatan akta notaris melalui media telekonferensi tidak memenuhi syarat formal dan belum bisa dijadikan nilai pembuktian karena tidak memenuhi syarat-syarat pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 38 UUJN,
RUMULUS
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Altet olahraga professional ketika masih berkarir dan berprestasi mengangkat nama baik daerah dan negara, namun Ketika mereka pensiun, hidup mereka banyak yang memprihatinkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimna Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesejahteraan Atlet Olahraga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; pertama, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-kesejahteraan atlet olahraga. Kedua; Bagaimana kebijakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak kesejahteraan atlet olahraga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama; Perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan atlet olahraga adalah pengakuan negara terhadap hak dan kewajiban atlet melalui pembuatan seperangkat hukum positif. Di Indonesia sendiri, perlindungan terhadap atlet selain diatur dalam undang-undang keolahragaan dan peraturan turunannya, juga diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan seperti undang-undang ketenaga kerjaan dalam kaitannya kontrak antara atlet dengan klub. Pemerintah bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak hak atlet termasuk hak kesejahteraan, Kedua; Kebijakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak kesejahteraan atlet olahraga dalam rangka menyejahterakan kehidupan para atlet dan mantan atlet telah terdapat dalam Peraturan Presiden No 44 Tahun 2014. Kebijakan hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menyejahterakan kehidupan para atlet dan mantan atlet dikuatkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Kata Kunci, Perlindungan Hukum, Hak Kesejahteraan, Atlet, Olahraga
FELIX NOLA
2024 · Thesis · Open Access
PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DALAM PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT PRATAMA SEBUKU ABSTRAK Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penerapan asas-asas AUPBD di Rumah Sakit. Pertama, bagaimana penerapan Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB) di Rumah Sakit Pratama Sebuku? Kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan di rumah sakit Pratama Sebuku? Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori normatif mengenai penerapan AUPB. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan sata sekunder. Data primer, yaitu data yang didapatkan dalam sumber-sumber hukum positif. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data-data internet, ensiklopedi dan kamus. 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas-asas pemerintahan umum yang baik dalam pelayanan publik di Rumah Sakit Pratama Sebuku berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari masing-masing indikator asas-asas umum pemerintahan yang sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penerapannya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). 2. Adapun faktor penghambat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas adalah kuantitas sumber daya manusianya masih kurang sehingga sulit untuk menangani beberapa penyakit-penyakit tertentu, selain itu juga dikarenakan sumber daya peralatan dan teknologi yang minim sehingga beberapa penyakit tertentu tidak bisa ditangani. Sedangkan faktor pendukung dalam memberikan pelayanan yang berkualitas adalah adanya komunikasi yang baik antara pegawai rumah sakit dengan pasien maupun kepada keluarga pasien, serta keterbukaan tim medis dalam penanganan pasien sehingga memungkinkan pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
SANDRIYANTO
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa sindiran di media sosial Facebook dengan menggunakan kajian stilistika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber dari penelitian ini adalah postingan meme yang diunggah di halaman Facebook Dalang.pelo dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Hasil analisis penelitian ditemukan 38 data, dimana terdapat 6 jenis gaya bahasa sindiran, yaitu ironi, satire, innuendo, sinisme, sarkasme, dan antifrasis. Peneliti mendapati sebanyak 9 data yang mengandung sindiran ironi, sebanyak 9 data mengandung sindiran satire, sebanyak 2 data mengandung sindiran innuendo, sebanyak 10 data mengandung sindiran sinisme, sebanyak 6 data mengandung sindiran sarkasme, dan sebanyak 2 data mengandung sindiran antifrasis. Gaya bahasa sinisme menjadi gaya bahasa sindiran yang paling banyak ditemukan dalam postingan meme di halaman Facebook Dalang.pelo.
MARIA YASINTA FINA
2024 · Thesis · Open Access
PELAKSANAAN ETIKA KONSELING PROFESSIONAL RESPONSIBILITY GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA NEGERI 3 TARAKAN ABSTRAK Maria Yasinta Fina, 2024, “Pelaksanaan Etika Konseling Professional Responsibility Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 3 Tarakan”. Dibimbing oleh Siti Rahmi, S.Sos.I.,M.Pd dan Ni Made Diah Padmi, M.Pd. Etika konseling mengacu pada aturan-aturan yang harus dimiliki seorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Professional Responsibility adalah suatu konsep yang berkaitan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki seorang pemberi layanan dalam menjalankan tugasnya dan selama proses konseling berlangsung konselor bertanggung jawab terhadap klien dan dirinya sendiri. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pelaksanaan etika konseling professional responsibility guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 3 Tarakan. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Tarakan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan etika konseling professional responsibility berjalan dengan baik dan berfungsi secara efektif dimana guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 3 Tarakan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru bimbingan dan konseling yang profesional dan berkompeten sesuai pelaksanaan etika profesi bimbingan dan konseling dan tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar etika dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Kata Kunci: Pelaksanaan Etika Konseling, Professional Responsibility.
HENGKI AFRIYANTO
2024 · Thesis · Open Access
Penanggulangan kejahatan politik uang dalam undang-undang pemilu menarik untuk dibahas karena beberapa hal yang dilarang sudah diatur, misalnya minimnya ketentuan pidana khusus dan tambahan hukuman bagi pelakunya. Hal demikian seakan-akan menjamin terselenggaranya pemilu dengan baik, namun nyatanya masih terdapat berbagai tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai delik Politik Uang, sebagai ketentuan pidana pemilu. Delik-delik yang terdapat dalam berbagai aturan pemilu seperti KUHP, undang-undang pemilu legislatif, dan undang-undang pemilu presiden adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pemilihan umum terkait politik uang yang bisa dijadikan rujukan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana politik uang. Dengan kata lain, tindak pidana ini disebut juga sebagai bagian dari pidana politik atau kejahatan politik. Yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penanggulangan kejahatan politik uang dalam perspektif undang-undang pemilihan umum, upaya pemerintah dalam rangka menciptakan pemilu yang berintegritas yang jauh dari politik uang, metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan sebagainya, yang menjadi hasil dari penelitian ini bahwa penegakan hukum pemilu terkait pidana politik uang berdasarkan tahapan Sentra Gakkumdu sesuai dengan UU Pemilihan Umum, Upaya pencegahan pidana pemilu untuk menciptakan pemilu berintekritas dapat diupayakan melalui sarana Non Penal, yaitu dengan upaya pencegahan oleh bawaslu, dan Pendidikan politik kepada masyarakat, dan pengubahan peraturan perundang-undangan.
MAIRON
2024 · Thesis · Open Access
Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah MAIRON Pelaksanaan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan selalu menjadi topik hangat untuk di bicarakan, hal ini disebabkan Satpol PP merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan satuan polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah.. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;pertama, Implementasi kewenangan satpol PP sebagai penegak ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, kedua.Kendalah kewenangan Satpol PP Sebagai Penegak ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa;Implementasi kewenangan Satpol PP sebagai penegak ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, Kepala Satpol PP Kabupaten Malinau dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di Kabupaten. Selain itu Satpol PP juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Dan kendalah Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penegak hukum peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman, Serta Perlindungan Masyaraka antara lain : Jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang kurang; Kurangnya fasilitas operasional dalam melaksanakan tugas; Belum tersedianya anggota polisi pamong praja yang mempunyai jabatan fungsional; Kondisi geografis yang sangat luas sehingga jarak tempuh untuk mencapai lokasi cukup lama; Masyarakat yang semakin dinamis dari aspek kesadaran sosial dan kesadaran hukum. Kata Kunci, Kewenangan, Penegak Hukum, Peraturan Daerah.
HENRI DONLY
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MALINAU Barang milik atau kekayaan negara yang dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, memiliki peran yang strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah sebagai acuan pengelolaan yang baik serta menganalisis mekanisme pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu prinsip pengelolaan barang milik daerah adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau digunakan sebagai acuan pengelolaan yang baik berorientasi pada hasil dimana mengandung makna bahwa setiap pengelolaan barang wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil harus terus dipegang dan dilaksanakan sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan keuangan negara. Sementara mekanisme pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah, dimana kepala daerah selaku kepala pemerintahan di daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang teknis pengelolaannya dilaksanakan oleh sekretaris daerah sebagai pengelola aset daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang. Pengelolaan barang milik daerah dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penggangaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Perencanaan kebutuhan asset daerah harus mampu menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah.
ERNES SILVANUS
2024 · Thesis · Open Access
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politikhukumperlindungan hak masyarakat hukum adat dalam prespektif HAM dan bagaimana pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat beserta hak tradisonal di Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakanyuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwapolitik hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam prespektifHAM merupakan kebijakan hukum dalam upaya perlindungan hak masyarakat hukum adat yang dibuat oleh pemerintah berbentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, namun yang ada saat ini belum optimal dan sesuai dengan Pancasila dan yang dicita-citakan oleh UUD tahun 1945. Bahwa pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat beserta hak tradisonal di Kabupaten Malinau melalui Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2012 dengan tujuan; menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum; menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat adat,memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi; memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan; menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau; dan memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Malinau dibidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-haknya.
