ELIA PALIMON
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Politik Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Kawasan Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Elia Palimon Pemenuhan hak Pendidikan Masyarakat di Kawasan perbatasan merupakan tanggungjawab negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimna hak pendidikan di kawasan perbatasan dalam kerangka Konstitusi Republik Indonesia dan bagaimana politik hukum pemerintah daerah dalam pemenuhan hak Pendidikan anak di Kawasan perbatasan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: bahwa; Hak pendidikan di kawasan perbatasan dalam kerangka konstitusi Republik Indonesia merupakan kewajiban negara untuk memenuhi tanpa diskriminasi atau memerangi semua ketidakadilan yang ada dalam mengakses dan menikmati pendidikan. Kewajiban negara ini dapat diwujudkan melalui pembuatan peraturan-peraturan ataupun cara lain untuk memajukan persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan yang disepakati oleh Konferensi Umum UNESCO pada tanggal 14 Desember 1960. Dengan kebijakan pemerintahan saat ini yang ingin memulai pembangunan dari wilayah perbatasan dan wilayah terluar semestinya kondisi pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas. Sedangkan Hak pendidikan di kawasan perbatasan dalam kerangka konstitusi Republik Indonesia merupakan kewajiban negara untuk memenuhi tanpa diskriminasi atau memerangi semua ketidakadilan yang ada dalam mengakses dan menikmati pendidikan. Kata Kunci, Politik Hukum, Pemerintah Daerah, Hak Pendidikan, Perbatasan, HAM.
FAISAL AJI DHARMA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Adat Pa’ Kinayeh Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Bagaimanakah pengakuan hukum terhadap hak ulayat termasuk ahli waris masyarakat hukum adat di Wilayah Adat Pa’Kinayeh Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau dari Pemerintahan Daerah dan Pusat dan Bagaimanakah implementasi pengakuan hukum hak ulayat termasuk ahli waris masyarakat hukum adat di Wilayah Adat Pa’Kinayeh Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengakuan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Kemudian ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dari masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain ada beberapa undang-undang sektoral yang memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat. Implementasi pengakuan hukum hak ulayat termasuk ahli waris masyarakat hukum adat di Wilayah Adat Pa’Kinayeh ditandai dengan di terbitkannya beberapa kebijakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, baik kebijakan yang mengakui masyarakat hukum adat tertentu maupun kebijakan yang mengatur kepentingan masyarakat hukum adat secara umum di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa implementasi pengakuan hukum hak ulayat termasuk ahli waris masyarakat hukum adat di wilayah adat pa’kinayeh kecamatan mentarang hulu kabupaten malinau menandakan adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang dibuktikan dengan eksisnya masyarakat hukum adat pa’kinayeh kecamatan mentarang hulu kabupaten malinau.
HAERUL
2024 · Thesis · Open Access
Roti merupakan produk pangan berbahan dasar tepung terigu yang di fermentasi dengan ragi atau bahan pengembang lainnya yang diolah dengan cara dipanggang. Roti memiliki umur simpan yang relatif singkat sehingga mudah mengalami kerusakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas bubuk kayu manis sebagai bahan pengawet alami terhadap umur simpan roti. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pembuatan bubuk kayu manis. Setelah itu dilakukan penelitian pendahuluan meliputi penentuan konsentrasi bubuk kayu manis yang dan penentuan formula roti yang digunakan. Di dalam penelitian utama, diketahui konsentrasi bubuk kayu manis yang digunakan yaitu 1%, 2% dan 3%. Sebagai perbandingan, peneliti menambahkan bahan pengawet buatan jenis asam sorbat dan tanpa penambahan konsentrasi bubuk kayu manis. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 2 faktor yaitu penambahan bahan pengawet (0%, 1%, 2%, 3% bubuk kayu manis dan penambahan pengawet buatan jenis asam sorbat) dan lama penyimpanan (5 hari, 10 hari dan 15 hari). Parameter yang diamati adalah Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Protein, Uji Mikroba dan pengujian Organoleptik. Berdasarkan hasil perhitungan kadar air roti manis berkisar antara 29,73% hingga 31,66% pada awal penyimpanan, sedangkan pada akhir penyimpanan berkisar antara 27,69% hingga 29,12%. kadar abu roti manis berkisar antara 1,16% hingga 1,53% pada awal penyimpanan, sedangkan pada akhir penyimpanan berkisar antara 0,97% hingga 1,28%. kadar protein roti manis berkisar antara 5,71% hingga 6,05% pada awal penyimpanan, sedangkan pada akhir penyimpanan berkisar antara 5,23% hingga 5,60%. Pada parameter uji mikroba, total kapang terbanyak selama penyimpanan ditemukan pada perlakuan K0 pada masa penyimpanan 15 hari dengan jumlah coloni 2,54 x 107 coloni/g. Hasil pengujian organoleptik paling banyak disukai oleh panelis pada semua perlakuan (K0, K1, K2, K3, dan K4) yaitu pada masa penyimpanan 5 hari dengan kriteria cukup baik sampai sangat baik.
JHON DEARDO GIRSANG
2024 · Thesis · Open Access
Agrowisata merupakan suatu jenis usaha berbasis agribisnis atau pertanian yang menggunakan lahan pertanian untuk dijadikan obyek wisata. Agrowisata tanaman anggur milik Bapak Maryanto telah berhasil produksi dengan jumlah 21 pohon anggur dengan 12 jenis varian buah anggur import. Kebun anggur pak Maryanto adalah satu-satunya kebun anggur yang berhasil membudidayakan jenis varian buah anggur import yang menjadi daya tarik bagi masyarakat luar untuk datang ke Desa Tana Merah sambil berwisata. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui apa saja faktor internal dan eksternal Agrowisata Tanaman Anggur (Vitis Vinifera) di Desa Tana Merah. (2) mengetahui strategi pengembangan Agrowisata Tanaman Anggur (Vitis Vinifera) di Desa Tana Merah. Penelitian ini meneliti strategi pengembangan agrowisata tanaman anggur di kebun anggur milik Bapak Maryanto dengan menggunakan Analisis SWOT. Teknik penentuan sampel dengan menggunakan Key informan dan pengambilan sampel dengan teknik Snowball sampling dengan jumlah responden sebanyak 40 responden. Hasil penelitian: matriks IFAS, kekuatan agrowisata tanaman anggur di Desa Tana Merah dengan jumlah skor 3,00 dan kelemahan agrowisata tanaman anggur di Desa Tana Merah dengan jumlah skor 2,00. Kekuatan yang ada dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahannya, maka pada penelitian ini didapat skor 1,00. Matriks EFAS, peluang agrowisata tanaman anggur di Desa Tana Merah dengan jumlah skor 3,00 dan ancaman pada pengembangan agrowisata tanaman anggur di Desa Tana Merah dengan jumlah skor 2,00. Dalam hal ini jika peluang yang ada dimanfaatkan untuk mengatasi ancamannya, maka pada penelitian ini didapat skor 1,00. posisi X dan Y berada di kuandrat I sehingga rekomendasikan strategi yang dapat diberikan adalah strategi agresif. Strategi yang dapat diberikan adalah strategi agresif yaitu strategi S-O yang yang mengunakan kekuatan internal objek kajian untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan peluang eksternal yaitu dengan mengoptimalkan pemasaran dan promosi hasil produksi anggur.
MAKSUWEL
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Ketentuan Masuk Jam Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Bagaimanakah Efektivitas PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS terhadap penegakan disiplin masuk jam kerja di lingkungan sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dan Apakah Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS terhadap penegakan disiplin masuk jam kerja di lingkungan sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan perilaku disiplin pegawai di Lingkungan Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau menghasilkan kesimpulan bahwa perilaku kedisiplinan pegawai yang tergolong sebagai ASN atau PNS telah menjalankan segala bentuk tugas dengan baik dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan. Selain itu penerapan kedisiplinan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang ada walaupun belum optimal, yaitu ketentuan hukuman disiplin yang terdapat di dalamnya kurang dapat memberikan pembinaan terhadap PNS dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut: 1) Faktor Pendukung, yang terdiri dari: a. Faktor Aturan (Hukum), b. Sarana dan Prasarana, c. Penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil. 2)Faktor Penghambat anatara lain : a. Kesadaran Pegawai Negeri Sipil, dan b. Faktor Anggran. Kata Kunci: Penegakan Disiplin, PNS, Efektifitas. ABSTRACT This research aims to determine the enforcement of civil servant discipline regarding the provisions for entering working hours based on Government Regulation Number 94 of 2021 within the Regional Government of Malinau Regency. Based on the background, the two issues raised in this research are, What is the effectiveness of PP Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline in enforcing discipline during working hours within the Malinau Regency Regional Government secretariat and what are the factors that influence the effectiveness of PP 94 of 2021 concerning Civil servant discipline regarding enforcing discipline is included in working hours within the secretariat of the Malinau Regency Regional Government. This research uses a normative legal research type, with the approaches used being a statutory approach, a conceptual approach and a case study. Based on the research results, it shows that the effectiveness of implementing employee disciplinary behavior in the Malinau Regency Regional Government Secretariat environment results in the conclusion that the disciplinary behavior of employees classified as ASN or PNS has carried out all forms of duties well and worked in accordance with the tasks and functions assigned. Apart from that, the application of discipline which refers to Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline and State Civil Service Agency Regulation Number 6 of 2022 concerning Implementing Regulations of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline has been carried out effectively in accordance with existing regulations even though not yet optimal, namely that the disciplinary punishment provisions contained therein are not able to provide guidance to civil servants and the factors that influence the implementation of enforcement of civil servant discipline within the Malinau Regency Regional Government Secretariat are as follows: 1) Supporting Factors, which consist of: a . Regulatory (Legal) Factors, b. Facilities and Infrastructure, c. Appreciation for Civil Servants. 2) Inhibiting factors include: a. Civil Servant Awareness, and b. Budget Factor. Keywords: Enforcement of Discipline, Civil Servants, Effectiveness.
RISKIYANTO
2024 · Thesis · Open Access
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penetapan anggaran yang dilakukan di Perumda Tarakan Media Telkomunikasi, dan apakah penganggaran belanja yang dilakukan telah efektif atau tidak. Penelitan ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan wawancara dan observasi langsung pada objek yang diteliti, sampel penelitian ini diambil menggunakan Purposive sampeling, dan dilakukan kurang lebih dalam waktu satu bulan. Hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan adanya penurunan Tingkat efektivitas penganggaran yang terjadi pada Perumda Tarakan Media Telekomunikasi Dimana selama 3 tahun mengalami penurunan diakibatkan adanya ketidaksesuaian penyaluran modal yang diterima sedangkan dalam penyusunan anggaran masih mempertimbangkan penyertaan modal. Oleh karena itu penyusunan anggaran pada Perumda Tarakan Media Telekomunikasi menjadi tidak efektf. Yang mana Walikota sebagai kuasa pemilik modal seharusnya menjalankan penyertaan modal sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan.
NORDIAH
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh Kepemimpinan Transformasional Pada Komitmen afektif dan kepuasan kerja serta Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja yang dimediasi oleh komitmen afektif. Penelitian ini dilakukan dalam waktu satu bulan, penelitian dilakukan dengan penyebaran kuisioner yang kemudian di analisis menggunakan analisis regresi berganda, Dimana sampel pada penelitian ini ialah guru SMP di Kota Tarakan dengan normal jumlah sampel ialah 160 orang, kuisioner penelitian disebarkan secara acak pada guru sekolah menengah pertama yang ada di Kota Tarakan. Hasil kuisioner yang di peroleh setiap pertanyaannya akan dilakukan uji validitas, reliabilitas kemudian dilakukan uji hipotesis menggunakan analisis regresi termediasi untuk mengetahui pengaruh antara variabel. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan kerja dan Komitmen Afektif juga Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja yang dimediasi komitmen afektif pada Guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Tarakan, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen afektif merupakan variable mediasi partial. Penelitian selanjutnya di harapkan melakukan pengembangan pada penelitian serupa dengan menambahkan variabel serta item penelitian untuk memperoleh tingkat pengaruh yang lebih tinggi
MARULI PANCAMOTAN SILITONGA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk menguji pengaruh budaya kerja dan remunerasi terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh komitmen organisasi, sampel pada penelitian ini adalah pegawai organik Bank Indonesia di wilayah Kalimantan dengan jumlah sampel ialah 110 responden. Metode penelitian menggunakan pengumpulan data pimer bersumber dari penyebaran kuesioner pada responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini SEM PLS dengan Aplikasi Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mendukung teori motivasi maslow dalam menjelaskan faktor – faktor kinerja pegawai pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa budaya kerja sanagat mempengaruhi kinerja pegawai dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi. Implikasi praktis dalam penelitian ini memberikan kontribus praktek manajemen yangdapat digunakan dalam membangun perilaku budaya kerja dan remunerasi pada Bank Indonesia.
OFREN
2024 · Thesis · Open Access
Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara secara eksplisit mengatur bahwa ASN yang hukum penjara karena melakukan tindak pidana diberhentikan tidak dengan hormat. Namun demikian implikasi dari pemberhentian tidak dengan hormat menimbulkan ketidak adilan. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana aspek keadilan dari pemberhentian tidak dengan hormat seorang PNS. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; pertama; Dasar pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lndonesia, dan kedua; Prisip Keadilan dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Dasar Pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Indonesia karena telah Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yaitu melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai. Dan prisip keadilan dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil diperoleh kesimpulan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sangat berdampak kepada keberlangsungan kehidupan seorang PNS beserta keluarganya karena pemberhentiannya mengakibatkan kehilangan kedudukan dan status sebagai PNS serta kehilangan jaminan atas pensiun. Jaminan pensiun merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada PNS yang telah bekerja dan mengabdi kepada pemerintah dan merupakan jaminan di hari tua. Meskipun PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat telah mengabaikan kewajibannya serta melanggar kode etik dan kode perilaku sebagai PNS dikarenakan faktor-faktor tertentu, tetapi PNS tersebut sebelumnya telah bekerja dan mengabdi kepada pemerintah. Sebagai bagian dari aparatur negara telah mengabdikan dirinya kepada negara untuk membantu menyelenggarakan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
FERRY HERIAN FURET
2024 · Thesis · Open Access
Abstrak Sengketa konstruksi merupakan bagian dari sengketa bisnis.Arbitrase merupakan salah satu model pilhan penyelesaian sengketa konstruksi. Dalam penelitian ini, digunakan tipe penelitian hukum normative, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menjelaskan kedudukan para pihak dalam kontrak kerja jasa konstruksi antara pemerintah daerah dengan pihak penyedia jasa Konstruksi serta menjelaskan model penyelesaian sengketa jasa konstruksi antara pemerintah daerah dengan penyedia jasa konstruksi. Setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa dalam kontrak konstruksi keduduksn para pihak setara dan seimbang, dimana para pihak berupaya untuk menjaga agar hak dan kepentingannya dilindungi oleh hukum. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan kontrak jasa konstruksi masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuataan rancangan kontrak dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan. Namun dalam praktek, kedudukan pengguna barang jasa dengan penyedia jasa konstruksi sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang jasa konstruksi sering berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia jasa konstruksi berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna jasa. Sedangkan model penyelesaian sengketa jasa konstruksi antara pemerintah daerah dengan penyedia jasa konstruksi salah satunya melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase didasarkan pada klausula arbitrase dan perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum atau setelah timbulnya sengketa. Perjanjian arbitrase dan klausula arbitrase dalam kontrak kerja konstruksi merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda serta asas itikad baik yang termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian arbitrase tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
ELTONJON
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan keshatan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sesuai hasil penelitian disimpulkan: bahwa; Pengaturan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan telah dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang undangan. Pengaturan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan suatu upaya untuk menjauhkan segala resiko yang dapat terjadi pada diri sendiri maupun risiko yang dapat membahayakan pasien. Kesehatan dan Keselamatan Kerja memiliki tujuan meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja pada semua jenis pekerjaan, pencegahan keberadaan dan ketidakhadiran pekerja karena kondisi kesehatan yang disebabkan kondisi kerja yang tidak layak, melindungi pekerja pada tempat kerjanya terhadap risiko yang muncul dari faktor-faktor yang dapat merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kodisi fisiologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap pekerja dengan pekerjaannya dan Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan meliputi; Perlindungan hukum Preventif artinya tenaga kesehatan diberikan oleh negara perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan sehingga tenaga kesehatan menjalankan profesinya dengan nyaman sehingga tidak terjadi sengketa dimudian hari. Perlindungan hukum Refrensif, adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Sehingga ketika terjadi sengketa antara tenaga kesehatan dengan pasien akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
MARLENI KURNIA
2024 · Thesis · Open Access
Tesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan transformasional dan keselarasan individu organisasi terhadap perilaku kerja inovatif dengan berbagi pengetahuan sebagai variabel mediasi. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei, cara mengumpulkan data menggunakan kuesioner. Metode pengambilan sampel yang di gunakan adalah teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada guru SMP di Kota Tarakan sebanyak 283 responden. Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh terhadap perilaku kerja inovatif, keselarasan individu organisasi berpengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap berbagi pengetahuan, keselarasan individu dan organisasi yang berpengaruh positif terhadap perilaku berbagi, berbagi pengetahuan memediasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan perilaku kerja inovatif, berbagi pengetahuan memediasi hubungan keselarasan individu dan organisasi terhadap perilaku kerja inovatif dan berbagi pengetahuan berpengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif. Implikasi teoritis dalam penelitian ini mendukung Work Adjusment Theory dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja inovatif. Implikasi praktis dalam penelitian ini memberikan kontribusi praktik manajemen yang dapat digunakan untuk membangun perilaku kerja inovatif pada guru SMP di Kota Tarakan.
SUSANTI
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Emotional Intelegennce dan Work Life Balance terhadap Organizational Citizinship Behaviour dan Kepauasan Kerja Sebagai Pemediasi, pengaruh Emotional Intelegennce, Work Life Balance dan Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizinship Behaviour, serta pengaruh mediasi Kepuasan Kerja terhadap hubungan antara Emotional Intelegennce dan Work Life Balance dengan Organizational Citizinship Behaviour. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode Purpose SEMPLS. Metode pengambilan sampel yaitu seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja pada 5 (lima) UPT Bapenda Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Squere (PLS) dengan bantuan program komputer SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Emotional Intelegence berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behaviour.Work Life Balance berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behaviour.Emotional Intelligence tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Kerja. Work Life Balance berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja.Emotional Intelligence yang dimediasi oleh Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh terhadap Organizational Citizenship Behavior.Work Life Balance yang dimediasi oleh Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behavior Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behavior. Implikasi Teoritis Teori Kelembagaan dan Teori Disonansi Kognitif dalam menjelaskan faktor-faktor yang meningkatkan Organizational Citizinship Behaviour. Implikasi Praktis dalam penelitian ini memberikan kontribusi praktek manajemen yang dapat digunakan dalam membangun perilaku Organizational Citizinship Behaviour pada organisasI.
KULEH
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dalam memperoleh hak pendidikan di Kabupaten Malinau dan untuk menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Malinau dalam pemenuhan hak atas pendidikan anak penyandang disabilitas Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: bahwa; perlindungan hukum anak penyandang disabilitas dalam memperoleh hak Pendidikan di Kabupaten Malinau masih belum berjalan secara maksimal. Upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Malinau masih berjalan secara parsial antar stakeholder terkait dengan belum adanya pola koordinasi antar stakeholder. Pemahaman masyarakat, perangkat daerah terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas di Kabupaten Malinau masih kurang dalam melihat hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawab bersama. Belum ada upaya intervensi program dan kegiatan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malinau sesuai dengan amanat UU No.8/2016 kepada penyandang disabilitas yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Dalam hal intervensi kegiatan yang ada secara umum masih berupa Sedang upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Malinau dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah kabupaten Malinau. antara lain dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) bantuan yang bersifat sementara saja. Kata Kunci, Perlindungan Hukum, Anak, Penyandang disabilitas, Hak Pendidikan
HENRY LAURY
2024 · Thesis · Open Access
Setiap orang berhak untuk hidup sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tindakan medik merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang harus dilakukan oleh yang berwenang sesuai yang diatur dalam peraturan dan Undang-Undang. Perawat dalam melakukan praktik keperawatan sekaligus menjalankan tugas pemerintah sering melakukan tindakan medik sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang jelas. Perawat dalam melakukan tindakan medis mempunyai tanggungjawab hukum. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yang bersifat deskriptif Empiris, ini dilakukan di Puskesmas Metut di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalah yang diteliti, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat di Puskesmas Metut yang melakukan praktik perawat sering melakukan tindakan medik yang sebenarnya bukan wewenang perawat seperti yang di atur dalam peraturan dan perundangundangan. Hal ini dapat dilihat dimana perawat yang melakukan tindakan medis tanpa ada pelimpahan secara tertulis dari dokter. Perawat yang melakukan tindakan medik dalam rangka menjalankan tugas pemerintah sangat rawan bersinggungan dengan hukum. Olehnya itu diharapkan agar pemerintah daerah segera menetapkan daerah-daerah yang tidak memiliki dokter atau daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang melebihi ketersediaan tenaga dokter agar perawat dapat mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Dan agar perawat yang melakukan tindakan medik dapat bertanggungjawab secara hukum maka dokter dalam melimpahkan kewenangan kepada perawat diharapkan dalam bentuk tertulis dan disertai dengan SOP yang jelas. Kata Kunci : Perlindungan hukum, perawat, tindakan medik.
YANTI
2024 · Thesis · Open Access
Pemberian pupuk bersubsidi merupakan program prioritas pemerintah untuk meringankan beban petani sehingga pada saat mereka membutuhkan pupuk untuk tanaman sayurannya tersedia dengan harga yang terjangkau. Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, pemerintah membuat kebijakan yang bertujuan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pertanian, salah satunya adalah kebijakan subsidi pupuk bagi petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap produksi usaha tani hortikultura cabai rawit di Kota Tarakan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Juata Permai. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 35 petani. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan menggunakan analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan: persamaan regresi yang diperoleh Y=3,205 + 0,158X1 + 0,156X2+ 0,132X3. Uji determinasi R square sebesar 0,998. Uji F menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 0,000 0,05 yang berarti luas lahan, pupuk urea, pupuk Sp-36 berpengaruh signifikan secara simultan. Uji t menunjukkan bahwa variabel luas lahan(X1), pupuk urea(X2), pupuk sp-36(X3) berpengaruh signifikan terhadap produksi cabai (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 0,05.
JUNIA FASA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Waktu Tunggu, Lingkungan Tunggu, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Pengguna Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang disingkat dengan JKN KIS di Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Utara. Rancangan yang digunakan dalam pienielitian ini adalah dengan mienggunakan mietodie pienielitian kuantitatif yaitu diengan piendiekatan surviei. Ukuran sampiel yang diambil menggunakan rumus hair, yaitu dengan jumlah indikator sebanyak 22 item dikali 5. Sehingga, melalui perhitungan berdasarkan rumus tersebut, diperoleh jumlah sampel dari penelitian ini adalah sebesar 110. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program komputer SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Waktu tunggu memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan pasien, Lingkungan tunggu memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepuasan pasien, Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepuasan pasien, Waktu tunggu, lingkungan tunggu dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kepuasan pasien. Penelitian ini menghasilkan nilai koefisien determinasi R2 atau R Square sebesar 0,626. Hasil ini berarti bahwa waktu tunggu, lingkungan tunggu dan kualitas pelayanan memiliki hubungan dengan kepuasan pasien pengguna JKN KIS di Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Utara sebesar 62,6%, dan sisanya 37,4% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.
KURNIANTI
2024 · Thesis · Open Access
Desa Binusan merupakan salah satu desa tertinggal yang ada di Kabupaten Nunukan. Desa Persiapan Ujang Fatimah merupakan pemekaran dari Desa Binusan yang 20 % wilayahnya dipergunakan dalam arti luas dengan berbagai komoditas perkebunan,pertanian,dan perikanan yang mempunyai prospek cukup baik, hal ini menggambarkan bahwa sebagian masyarakat bekerja sebagai petani. Adanya ketertinggalan tersebut menyebabkan petani ketinggalan akses dibidang pertanian menjadi terbatas, berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukannya penelitian terkait Pemetaan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk (1). Memetakan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya petani padi sawah di Desa Persiapan Ujang Fatimah Kabupaten Nunukan (Studi Kasus Kelompok Tani Mattirowali), (2). Mengetahui kendala yang dihadapi petani padi sawah dalam meningkatkan kondisi sosial,ekonomi,dan budaya petani padi sawah di Desa Persiapan Ujang Fatimah Kabupaten Nunukan (Studi Kasus Kelompok Tani Mattirowali). Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dan pemprosesan data dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Nvivo12. Hasil penelitian menemukan Pemetaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Petani dilihat dari indikator sosial yaitu jenis kelamin mayoritas laki-laki 33,3%, umur mayoritas 41-64 sebesar 67%, pendidikan dengan mayoritas SD sebesar 46,67%, lama berusaha tani mayoritas >10 tahun sebesar 70%, status kepemilikan lahan mayoritas milik sendiri sebesar 87%, jumlah tanggungan keluarga mayoritas 2-4 tanggungan keluarga sebesar 63,3%, peran kelompok tani sebagai wadah petani untuk dapat mempelajari pertanian yang efektif dan efisien. Indikator ekonomi yaitu pekerjaan di luar usaha tani dengan mayoritas petani memiliki pekerjaan selain usahatani padi sawah 56%, luas lahan rata-rata 1 Ha, produktivitas lahan petani 834,129 Kg/Ha, pendapatan mayoritas Rp.5.000.000 - Rp.10.000.000 sebesar 50%, pemasaran yang dilakukan hanya dari rumah dan harga jual beras Rp.12.000/ Kg. Dalam aspek budaya, semua petani adalah dari suku Bugis dan beragama Islam, serta terdapat kendala-kendala yang dihadapi petani, terutama terkait subsidi pupuk yang sering terlambat, serta masalah pemasaran yang minim sehingga beras produksi petani kurang laku.
INDAH ROSITA
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Padi adalah tanaman semusim yang merupakan sumber utama beras sehingga menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan sebagai sumber penghasilan bagi petani. Hal ini mendorong peningkatan produksi padi oleh petani yang dalam proses produksi usaha tani padi memerlukan faktor produksi. Pengelolaan faktor produksi akan mempengaruhi keberhasilan produksi padi. Produksi padi sawah di Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah dalam prosesnya masih mengalami berbagai kendala dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui apa saja faktor-faktor produksi dalam produksi padi sawah. 2). Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah. 3). Menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi produksi padi. Dalam penelitian lokasi di Desa Tanjung Buka SP 5, metode penentuan sampel adalah Non Probability Sampling dengan teknik pengambilan sampel accidental sampling dengan jumlah responden sebanyak 50. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda dengan fungsi produksi cobb-dauglas. Hasil analisis menunjukkan persamaan regresi adalah LnY= 6.037 - 0.253LnX1 + 0.599LnX2 + 0.200LnX3 + 0.038LnX4 - 0.061LnX5 – 0.007LnX6 + 0.024LnX7 + e. Nilai R2 sebesar 57,3% yang artinya produksi padi sawah dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi. Sedangkan Uji F dengan nilai Sig (0.000) 0.05 bahwa variabel luas lahan, benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan modal berpengaruh secara bersama-sama terhadap produksi padi sawah. Pada uji-t hanya variabel benih (X2) dengan nilai Sig (0,000) 0,05 yang berpengaruh nyata dan signifikan terhadap produksi padi sawah (Y), dalam artian setiap penambahan benih berpengaruh terhadap peningkatan produksi padi sawah di Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Variabel lainnya berpengaruh tidak nyata terhadap produksi. Kata Kunci: Padi Sawah, Faktor-faktor produksi, Cobb-Dauglas
ROBIAH
2024 · Thesis · Open Access
UMKM An Nur merupakan UMKM yang khusus mengolah produk rumput laut. Salah satu metode inovasi UMKM An Nur adalah penambahan senyawa kimia esensial dari rumput laut, seperti gelatin, keragenan, dan alginat yang semuanya merupakan bentuk polisakarida. Hal ini menghasilkan olahan rumput laut yang tidak hanya menjadi sumber nutrisi yang berharga bagi tubuh manusia, namun juga mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar. Meski demikian, pemasaran produk olahan rumput laut tersebut saat ini masih terbatas di wilayah Nunukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemasaran Produk Olahan Rumput Laut di Kelurahan Nunukan Barat Kabupaten Nunukan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2023 – Februari 2024, jumlah responden sebanyak 11 orang. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT, dengan menganalisis faktor internal dan eksternal dari industri UMKM An Nur. Berdasarkan analisis SWOT, strategi UMKM An Nur berada pada kuadran III yang terletak diantara peluang dan kelemahan, dimana sumbu X= 3,70+ (-4,00) = -0,30 dan sumbu Y = 4,00 + (-3,80) = 0,20. Strategi yang digunakan disebut dengan strategi Turn Arround, Yaitu terletak diposisi strategi Kelemahan – Peluang (WO), hasil penelitian didapatkan pada industri UMKM An Nur yaitu (a) Memanfaatkan peluang permintaan tinggi dan menambah jumlah tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan produksi yang banyak, (b) Memanfaatkan stok produk yang ada sehingga banyak keuntungan apabila banyak konsumen yang datang membeli produk, (c) Memanfaatkan berkembangkan media promosi yang saat ini jauh lebih efektif, (d) memanfaatkan pameran atau bazar untuk memperkenalkan kepada konsumen sehingga konsumen dapat mengetahui produk dan mengetahui lokasi dari usaha UMKM An Nur.
