NOVILDA
2024 · Thesis · Open Access
This research aims to determine (1) the type of media involved in teaching English and (2) students' responses to the media implemented by teachers in teaching English vocabulary mastery. The research data was obtained using the classroom action research method which was carried out at SMP Negeri 6 Tarakan in August - September 2023. The informants for this research were 32 class VIII-A students. The research data was collected by observation and tests. The findings of this research indicated that the types of media used in teaching English include blackboards, English books, and pictorial media. Several students had a positive response to the media used in the learning process. Students thought that the use of media in the English learning process is effective in facilitating the learning process, supporting the teaching and learning process, making students more confident in learning, making students feel happy and interested in learning, and motivating students to learn However, students are less active in learning, the media has not been able to improve student's four language skills, and teachers are less actively engaged in explaining the material. These findings can be used as material or media valuation for teachers and other educators.
JOSSONRI JEMI
2024 · Thesis · Open Access
Politik hukum Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah mengatur, menentukan, dan memungut Pajak Bumi dan Bangunan adalah strategi bagi penciptaan iklim politik yang demokratis, serta memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk membantu memberdayakan masyarakat di Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimna politik hukum pengalihan kewenangan memungut Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; politik hukum pelimpahan kewenangan memungut pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah kabupaten dan dasar kewenangan pemerintah Kabupaten memungut Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Politik hukum pelimpahan kewenangan memungut Pajak Bumi Dan Bangunan kepada pemerintah daerah bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Jangkauan lain yang akan dicapai adalah dalam rangka memperkuat otonomi daerah, memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah. Dan dasar kewenangan mengalihakan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada pemerintah daerah. Peralihan PPB-Perkotaan dan Pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah adalah Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan dalam hal ini memberikan hak pengeloalaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengelolaan sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Kata Kunci, Politik Hukum,Kewenangan, Pajak Bumi dan Bangunan,
PENGIRAN
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengawasan Peraturan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan menganalisis bentuk pengawasan Peraturan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap hak otonomi Desa. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pengawasan terhadap Peraturan Desa dapat berbentuk preventif (proses konsultasi sebelum rancangan Peraturan Desa disahkan menjadi Peraturan Desa) dan berbentuk represif (membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan merugikan kepentingan umum), termasuk monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, baik dari atas maupun secara partisipatif di tingkat Desa. Pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan yang bersifat intern dan ekstern. Pengawasan intern diartikan bahwa pengawasan dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris atau struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah itu sendiri. Jenis pengawasan yang kedua adalah kontrol yang bersifat ekternal yaitu kontrol yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan-badan peradilan (judicial control). Berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa ditegaskan bahwa bentuk pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dilakukan dengan metode evaluasi dan klarifikasi. Untuk mendukung pelaksanaan metode evaluasi dan klarifikasi ditambah lagi dengan metode pengendalian bagi semua peraturan perundang-undangan di tingkat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Perdes yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.
SIMON SILI
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum hak kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Malinau dan upaya apa yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau agar guru honorer mendapatkan hak kesejahteraan.. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: bahwa bentuk perlindungan hukum hak kesejahteraan guru honorer atas guru dengan status honorer di Sekolah Negeri di Kabupaten Malinau hanya sebatas pada apa yang tercantum dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh guru honorer dengan kepala sekolah. Sedangkan melihat pada realita yang terjadi beberapa guru belum memiliki perjanjian kerja, jika guru dengan status honorer tersebut tidak memiliki perjanjian kerja antara guru honorer dengan kepala sekolah akan rumit penyelesaiannya apabila ternyata guru honorer tersebut berhadapan di muka hukum akibat dari menjalankan tugasnya dan kepala sekolah tidak melakukan tindakan atau melapor kepada Dinas Pendidikan. Karena Dinas Pendidikan dapat memberikan bantuan hukum dan pembelaan terhadap guru honorer yang berhadapan di muka hukum akibat dari menjalankan tugasnya apabila menerima laporan dari kepala sekolah terlebih dahulu, Dan upaya Pemerintah Kabupaten Malinau untuk pemenuhan hak kesejahteraan guru honorer Ada sejumlah program yang sudah diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Malinau untuk membantu menyejahterakan guru honorer, diantaranya adalah: Dalam jangka waktu tertentu, pemerintah membuka seleksi CPNS dan memberi peluang guru honorer bisa jadi PNS. Dan PPPK Para guru honorer biasanya akan diprioritaskan. Soalnya, menjadi PNS dan PPPK adalah impian kebanyakan guru karena pendapatan yang didapatkan cukup besar sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Berikutnya adalah memberikan TPG kepada guru Non PNS. Hal ini memungkinkan guru honorer dapat tunjangan. Bantuan Subsidi Upah
SASUNIRODY
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah, pertama; Pengaturan kewenangan camat melakukan pengawasan terhadap penyeelenggaraan program pemerintahan desa, kedua Prosedur pengawasan penyelenggaraan program Pemerintahan desa. Sementara tujuannya adalah untuk menganalisis pengaturan kewenangan camat melakukan pengawasan terhadap penyeelenggaraan program pemerintahan desa dan prosedur pengawasan penyelenggaraan program pemerintahan desa.. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sesuai hasil penelitian disimpulkan: bahwa pengaturan kewenangan Camat melakukan pengawasan terhadap penyeelenggaraan program pemerintahan desa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Camat Sebagai Pembina dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan kemudian dalam pelaksanaan tugasnya meliputi: (a) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, (b) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan, (c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, (d) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan, (e) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan (f) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.sedangkan prosedur pengawasan penyelenggaraan program pemerintahan desa dimulai dengan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan. Pada tahapan ini camat mengundang seluruh aparatur kecamatan dan perwakilan sektor untuk membentuk tim yang akan melakukan pembinaan dan pengawasan secara tematik sesuai dengan tata waktu penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian tim Pembinaan dan Pengawasan mengadakan rapat Internal untuk mempertajam dan memperkuat tim dalam pemahaman jenis pengawasan yang akan dilaksanakan Kata Kunci, Kewenangan, Camat, Program, , Pengawasan Pemerintahanp Desa
RANI
2024 · Thesis · Open Access
The purpose of this research is to determine the significant effect of Role, Audience, Format, Topic (RAFT) strategy on students' writing skills. The method used in this research was pre-experimental method. The sample for this research was the students of eight grade of SMP Negeri 5 Tarakan. The instruments used are writing test of pre-test and post-test. In addition, the researcher analyzed the data using the paired sample t-test with SPSS 26.0. From data analysis, the research results showed that the mean score for pre-test writing was 59.04 and the mean score post-test was 74.92. The results of Paired Sample T-test obtained a value of 0.000 which is smaller than 0.05, which meant that the alternative hypothesis (Ha) was accepted and the null hypothesis (Ho) was rejected. Therefore, it can be concluded that the Role, Audience, Format, Topic (RAFT) strategy had proven effective in improving the writing skills of eighth grade students at SMPN 5 Tarakan.
AVIKA NUR RAHMI
2024 · Thesis · Open Access
Membaca pemahaman diartikan sebagai membaca dalam memahami isi bacaan yang mewakili dari ide, gagasan, pikiran dan pendapat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan membaca pemahaman dengan 4 indikator oleh siswa kelas V-A SDN 001 Selumit dalam menyelesaikan soal cerita. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa tes soal, wawancara, dan dokumentasi. Subjek terdiri dari empat siswa yang dipilih secara acak berdasarkan 4 kriteria penilaian. Hasil penelitian menunjukkan deskripsi dari kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V-A SDN 001 Selumit pada indikator literal pada subjek S1, S2, dan S3 terbilang baik karena subjek menyelesaikan soal mengenai arti kata dan ide pokok dengan benar sedangkan subjek S4 belum bisa menyelesaikan soal dengan benar. Kemampuan membaca pemahaman dengan indikator inferensial pada subjek S1 dan S2 terbilang cukup karena subjek menyelesaikan soal mengenai kesimpulan cerita dan menentukan sikap yang dapat memecah belah kerukunan dengan baik walaupun pada soal membuat kesimpulan jawaban yang diberikan subjek S2 masih kurang sesuai sedangkan subjek S3 dan S4 belum bisa menyelesaikan soal dengan benar. Kemampuan membaca pemahaman evaluasi pada subjek S1 dan S2 terbilang cukup karena subjek menyelesaikan soal berpendapat mengenai pentingnya kerukunan dan alasan mengapa kita harus rukun walaupun kurang lengkap tetapi masih dianggab benar sedangkan subjek S3 dan S3 belum bisa menyelesaikan soal dengan benar. Kemampuan membaca pemahaman dengan indikator apresiasi pada subjek S1, S2, dan S3 terbilang baik karena subjek menyelesaikan soal mengenai 3 sikap yang dapat dicontoh dari cerita dan 3 manfaat sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari walaupun terdapat jawaban yang kurang lengkap namun masih dapat dikatakan benar sedangkan subjek S4 belum bisa menyelesaikan soal dengan benar.
EVIYANTI
2024 · Thesis · Open Access
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Akta kelahiran menjadi sangat penting karena dengan akta kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat, pentingnya akta kelahiran belum diketahui dan disadari oleh masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaturan hukum hak anak dalam memperoleh akta kelahiran dan untuk mengaanalissis bentuk perlindungan hukum hak hak anak karena untuk memperoleh kelahiran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Pengaturan hukum hak anak dalam memperoleh akta kelahiran dijelaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran harus dilaporkan oleh penduduk kepada kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”, berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat;.dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak memperoleh akta kelahiran apapun status perkawinan orang tuanya negara wajib memberikan akta kelahiran Karena akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran, banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Kata Kunci : Akta kelahiran, perlindungan hukum, anak,
SUPRIONO
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan didasarkan pada undang-undang nonomr 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan memberikan hak-hak dasar rakyat. Salah satu hak warga negara yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI dimanapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama; Pengaturan pelayanan Pindah Datang Penduduk bagi warga negara dalam Pemenuhan Hak Konstitusional, dan kedua adalah; Implementasi Pemenuhan hak konstitusional warga negara melalui pelayanan Pindah Datang Penduduk pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach),dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemenehuhan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pelayanan Pindah Datang Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil melalui pelaksanaan pelayanan yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabpaten Malinau untuk menerbitkan SKPWNI dan Mendatangkan warga negara yang mengajukan penarikan data merupakan kewajiban pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang didapat melalui cara delegasi, yaitu pelimpahan pelayanan pemerintah yang telah ada oleh suatu organ pemerintahan yang telah memperoleh wewenang secara administratif kepada disdukcapil Kab/Kota dengan dasar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelimpahan ini adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kata kunci :Hak Konstitusional, Pindah Datang Penduduk, Peristiwa penting
MUHAMMAD ALIF BAHKTIAR
2024 · Thesis · Open Access
Jual beli kambing merupakan usaha yang berkembang cukup pesat khususnya di Kota Tarakan. Salah satu Kelurahan di Kota Tarakan yang menjual kambing adalah Kelurahan Pamusian. Peningkatan penjualan kambing salah satu penyebabnya adalah meningkatnya konsumsi daging pada masyarakat namun peningkatan ini juga berdampak pada lingkungan sekitar penjual kambing antara lain pencemaran air, bau, limbah dan suara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap limbah usaha penjual kambing di RT 27 Kelurahan Pamusian Kota Tarakan. Jenis penelitian kuantitatif deskriptif yang menggambarkan suatu fenomena, dalam hal ini persepsi masyarakat terhadap limbah usaha penjual kambing. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Penentuan responden pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin, responden dalam penelitian ini sebanyak 42 sampel. Variabel yang di ukur yaitu sub variabel bau, pencemaran air, limbah dan suara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik masyarakat menunjukan responden pada penelitian ini dapat di kategorikan pada usia produktif, masyarakat yang berada di daerah penjual kambing berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah perempuan, tingkatan pendidikan SMA/SMK yang paling tinggi dengan jumlah 25 orang, pekerjaan wiraswasta merupakan pekerjaan yang paling tinggi dengan jumlah 16 orang. Persepsi masyarakat terhadap limbah usaha penjual kambing dengan sub variabel pencemaran air dengan nilai skor 619, sub variabel bau (penciuman) dengan nilai skor 541, sub variabel limbah dengan skor 593, dan sub variabel suara dengan skor 543 sehingga dapat di dapatkan total persepsi masyarakat secara keseluruhan dengan nilai skor 2.296. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa persepsi masyarakat terhadap limbah usaha penjual kambing di RT 27 Kelurahan Pamusian Kota Tarakan sebagian besar merasa cukup terganggu.
NADYAH VIRANA ISMAYANTI
2024 · Thesis · Open Access
Katang-katang (Ipomoea pes-caprae) tergolong dalam jenis mangrove asoset yang tumbuh di ekosistem pantai Kota Tarakan Kalimantan Utara. Daun Katang-katang secara empiris dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional dalam mengobati penyakit. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan identifikasi fisikokimia serbuk daun katang-katang, menentukan rendemen dan kandungan senyawa bioaktif ekstrak daun katang-katang sebagai bahan baku obat melalui uji fitokimia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Simplisia daun katang-katang dilakukan uji fisikokimia yang meliputi kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut dalam air dan kadar sari larut dalam etanol. Ekstrak daun katang-katang diperoleh dengan metode maserasi. Pelarut yang digunakan terdiri dari etanol, aseton dan kloroforlm dengan perbandingan 1:5 b/v selama 72 jam pada suhu 50ºC dengan kecepatan 100 rpm. Masing-masing ekstrak kemudian dihitung nilai rendemennya dan dilakukan uji fitokimia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kadar abu dan kadar tidak larut asam sebesar 2,88±1,44% dan 0,05±0,02% memenuhi standar Farmakope Herbal Indonesia (FHI). Nilai kadar sari larut dalam air dan larut dalam etanol sebesar 3,91±0,74% dan 2,81±1,1% tidak memenuhi standar FHI. Nilai rendemen ekstrak daun Katang-katang sebesar 43,50% menggunakan pelarut etanol, 41,50% aseton, dan 42,60% klorofom. Hasil uji fitokimia ekstrak daun katang-katang pada pelarut etanol terbukti mengandung alkaloid, flavonoid, saponin dan tannin, namun tidak ditemukan pada pelarut aseton dan klorofom. Daun Katang-katang dari Tarakan, Kalimantan Utara terbukti memiliki potensi sebagai bahan baku obat.
MITA ADHELIA NASUTION
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media membaca permulaan berupa media audio visual dengan metode silaba. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D). Model pengembangan yang digunakan mengacu pada model pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahapan penelitian yaitu, Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation. Kriteria kelayakan ditinjau dari ahli materi, ahli media dan ahli bahasa, serta keefektifan media ditinjau dari hasil penilaian membaca permulaan siswa. Hasil validasi kelayakan yang diperoleh dari ahli media dengan persentase sebesar 88%, ahli materi 79%, dan ahli bahasa 82%. Berdasarkan hasil tersebut media audio visual pembelajaran membaca permulaan dengan metode silaba termasuk kedalam kategori sangat layak. Hasil keefektifan media yang ditinjau dari hasil tes membaca permulaan uji coba terbatas sebesar 100% untuk mengenal huruf dan membaca suku kata dengan kategori sangat efektif sedangkan untuk membaca kata dan kalimat sederhana sebesar 66% dengan kategori cukup efektif. Sedangkan hasil tes membaca permulaan pada uji coba lapangan sebesar 100% untuk mengenal huruf dan membaca suku kata dengan kategori sangat efektif sedangkan untuk membaca kata dan kalimat sederhana sebesar 90% dengan kategori sangat efektif. Berdasarkan hasil validasi kelayakan dan keefektifan media dapat disimpulkan bahwa media audio visual pembelajaran membaca permulaan dengan metode silaba sangat layak dan sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran membaca permulaan kepada siswa terutama kelas II dengan bimbingan guru ataupun mandiri.
IRMA
2024 · Thesis · Open Access
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA RUMPUT LAUT DI KELURAHAN MAMBURUNGAN KOTA TARAKAN ABSTRAK Pengembangan usaha rumput laut di Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan strategi pengembangan usaha nelayan rumput laut. Produksi rumput laut di Indonesia mampu memberikan kontribusi terbesar pada sektor perikanan. Pada penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam pengembangan usaha rumput laut di Kelurahan Mamburungan Kota Tarakan (2) Untuk merumuskan strategi pengembangan usaha rumput laut di Kelurahan Mamburungan Kota Tarakan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling dan dalam penelitian ini penulis mengambil jumlah responden sebanyak 18 orang (Pokdakan). Analisis dalam penelitian ini yaitu analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Hasil dari analisis SWOT yaitu strategi diversifikasi SO yang berada pada kuadran II dengan nilai pada sumbu X = 0.12 dan Y = -2.74. Strategi pengembangan usaha rumput laut di Kelurahan Mamburungan Kota Tarakan yaitu (1) Memanfaatkan potensi laut sebagai lahan pengembangan usaha rumput laut dengan cara optimal (2) Pembentukan kelompok nelayan rumput laut yang didukung oleh Pemerintah dan Dinas Perikanan (3) Memanfaatkan bantuan program kalaju dari pemerintah pusat untuk mengembangkan usaha rumput laut.
EKA PUTRI AMANDA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas IV di SDN 030 Tarakan dalam menyelesaikan soal matematika materi bangun datar. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa tes dan wawancara. Subjek penelitian terdiri dari 3 siswa yang melakukan kesalahan lebih dari 4 indikator pada 8 indikator kesalahan menurut Watson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga subjek memiliki kesalahan yang sama yaitu pada indikator (1) Data Tidak Tepat (Inappropriate Data), kurangnya pemahaman terhadap permasalahan pada soal khususnya pada materi bangun datar, (2) Prosedur Tidak Tepat (Inappropriate Procedure), subjek tidak menggunakan konsep yang seharusnya digunakan dan (3) Kesimpulan Hilang (Omitted Conclusion), subjek tidak menuliskan kesimpulan pada akhir jawaban, meskipun subjek telah menemukan hasil akhir dari penyelesaian soal. Adapun 2 indikator kesalahan yang tidak muncul sama sekali yaitu Masalah Hierarki Keterampilan (Hierarchy Problem), hal ini terjadi karena tidak terjadi kekeliruan pada saat proses perhitungan dan Kesalahan Lainnya (Above Other) subjek yang diambil tidak ada yang melakukan kesalahan lainnya, karena peserta didik telah menjawab soal meskipun mengalami beberapa kesalahan.
TAMRIN HAKIM
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengelolaan keuangan daerah terhadap hubungan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengetahui dan menganalisis kepastian hukum kewenangan pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap hubungan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bahan hukum secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tranparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Perimbangan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melaksanakan hubungan keuangan sebagai konsekuensi karena ada pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah merupakan sebuah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah, serta besaran-besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
FERLIYUSTI SETIM
2024 · Thesis · Open Access
Banyaknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dibentuk oleh pemerintah yang disebabkan oleh keadaan genting sebagai contoh terbentuknya Perppu Cipta Kerja yang saat ini telah menjadi undang-undang. Perppu sebagai Emergency Legislation yang didasarkan pada alasan Innerenootstand (keadaan darurat yang bersifat internal) dalam keadaan mendesak dari segi substansi, dan genting dari segi waktunya. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian syarat hukum lahirnya suatu Perppu Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai dan Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan-keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Namun yang menjadi permasalah hukum ketika Perppu tersebut terbentuk namun tidak sesuai dengan unsur-unsur terbentuknya suatu Perppu yang dapat melakukan Pengujian adalah Mahkamah Konstitusi akan tetapi hingga saat ini tidak ada aturan yang jelas mengenai Mahkamah Konstitusi berhak untuk melakukan penafsiran hukum terhadap suatu aturan atau undang-undang.
RIDWAN
2024 · Thesis · Open Access
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE RIDWAN ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prosedur pemerintah daerah dalam Pertanggungjawaban keuangan daerah dan bagaimana prinsip good governance dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder selanjutnya bahan hukum primer maupun sekunder tersebut dianalisis melalui proses penalaran hukum yang logis dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Dan prinsip good governance dalam pertanggungjawaban keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah oleh karena itu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus pula dimaknai sebagai bagian pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatiakn rasa keadilan dan kepatutan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Good Governance.
EVI AGRETA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peraturan daerah kabupaten malinau tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal di Kabupaten Malinau. Pembentukan peraturan daerah Kabupaten Malinau tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-Undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan, Pengaturan penempatan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja, dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Perlindungan terhadap tenaga kerja pada dasarnya bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar yang dimiliki oleh para tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan yang diperoleh para tenaga kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Berdasarkan prinsip otonomi daerah, serta aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, pembentukan peraturan daerah Kabupaten Malinau tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal di Kabupaten Malinau sangatlah dibutuhkan saat ini. Karena melalui Perda tersebutlah nantinya akan ada pengaturan yang lebih jelas dan tegas terkait permasalahan ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan akan kehidupan yang layak bagi masyarakat Kabupaten Malinau, serta penyelesaian permasalahan lainnya terkait ketenagakerjaan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Maliinau, yang selama ini menghambat proses pembangunan. Sehingga akan terwujud Kabupaten Malinau yang Religius, Nyaman dan Sejahtera dengan masyarakatnya yang berakhlak, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial.
EUFRATIA FANDIRA
2024 · Thesis · Open Access
Pemuda seringkali menghindari bekerja di sektor pertanian karena memandangnya sebagai pekerjaan yang kotor, melelahkan, penghasilan yang tidak menetap dan pemuda jugalah yang memutuskan bagaimana minat mereka terhadap sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemuda terhadap sektor pertanian di Kota Tarakan dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) (2) mengetahui faktor-faktor yang paling mempengaruhi minat pemuda terhadap sektor pertanian di Kota Tarakan dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM). Penelitian dilaksanakan di Kota Tarakan sejak Oktober 2023 sampai Januari 2024. Teknik penentuan jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan secara Proportionate (Proposional). Selanjutnya responden ditentukan secara purposive sampling, dengan jumlah responden sebanyak 100 responden yang setiap kecamatannya di ambil berdasarakan hasil perhitungan yaitu Kecamatan Tarakan Utara 14 responden, Tarakan Barat 34 responden, Tarakan Tengah 28 responden dan Tarakan Timur 24 responden. Hasil penelitian di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan Structural Equation Modeling (SEM). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemuda terhadap sektor pertanian di Kota Tarakan dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) ialah umur, pendidikan, kekosmopolitan, ekonomi keluarga, ketersediaan SDA, keinginan berprestasi, kesenangan, keterlibatan dan ketertarikan yang memiliki nilai konstruk yang valid dalam membangun masing-masing variabel laten dibandingkan dengan indikator lainnya yang memiliki nilai indikator yang tidak valid (kurang dari 0,5). Menghasilkan R2 26,3% yang merupakan hasil yang telah diberikan dan dibangun oleh masing-masing varibel laten, dari hasil tersebut dapat dilihat faktor yang paling mempengaruhi minat pemuda Kota Tarakan terhadap sektor pertanian ialah variabel motivasi dengan signifikan sebesar 0,000 dan besaran pengaruhnya ialah 43,1%.
MULYA FEBRIYANTI
2024 · Thesis · Open Access
Petani sebagai salah satu sumber daya manusia pertanian, selama ini dinilai masih memiliki berbagai keterbatasan yang berujung pada rendahnya kualitas hidup. Sementara pada saat yang sama masyarakat tani menghadapi banyak pemasalahan dalam pemberdayaan hasil pertaniannya kurang dilakukan secara maksimal. Kelompok Tani Embung Bengawan dibentuk atas dasar kesamaan tujuan para pemilik usaha tani, aspek peternakan dan aspek perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kelompok tani ini memiliki jumlah anggota kelompok sebanyak 70 orang dengan penentuan sampel dengan kuota sampling sebanyak 25 orang di Kelompok Tani Embung Bengawan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode skoring dengan skala likert. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa Teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan proses pemberdayaan anggota kelompok tani berdasarkan indikator input yaitu dikategorikan sangat setuju dengan rataan skor 13,56. Pada indikator proses dikategorikan setuju dengan rataan skor 8,44. Dan pada indikator output dikategorikan setuju dengan rataan skor 11,68. Faktor pendukung pemberdayaan adalah dukungan dari pemerintah, motivasi, program pelatihan keterampilan dari PPL dan permodalan, untuk faktor penghambat adalah pengetahuan yang minim, kreatifitas yang masih rendah, kurangnya partisipasi anggota saat pemberdayaan, hama/penyakit, perubahan cuaca dan faktor kekuasaan.
