EMANUELLA CHRISTINE SIMANJUNTAK
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah permasalahan yaitu pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang hanya terfokus pada pemberian bantuan hukum litigasi seperti mewakili, mendampingi, menjalankan kuasa dan membela dibandingkan dengan pemberian bantuan hukum non litigasi, yang salah satunya adalah penyuluhan hukum. Permasalahan tersebut diuraikan dalam dua rumusan masalah yaitu Upaya Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika dan Problematika Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi penyalahguna narkotika dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi problematika dalam pemberian bantuan hukum tersebut bagi penyalahguna narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari literatur peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bantuan hukum diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu termasuk bagi tersangka/terdakwa tindak pidana narkotika, salah satunya adalah penyalahguna narkotika. Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum mempunyai tugas utama yaitu untuk mendampingi klien selama proses persidangan, dan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat atau bagi penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, yang dimana penyuluhan hukum merupakan bantuan hukum non litigasi yang juga telah diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Problematika dalam pemberian bantuan hukum juga pengaruhi oleh beberapa hal seperti minimnya informasi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, jangkauan pemberian bantuan hukum yang sempit, minimnya anggaran bantuan hukum dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
SAPTIANA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Camat dalam pengawasan pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance di Kabupaten Malinau dan kewenangan Camat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Malinau sudah sesuai dengan prinsip good governance. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-Undangan (Statute aPeraturan Pemerintahroach) dan pendekatan konseptual (conceptual aPeraturan Pemerintahroach). Hasil penelitian menunjukkan, Pengaturan Camat Dalam Mewujudkan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 112 dan sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 44 menyebutkan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari kabupaten/kota kepada desa dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kemudian berkaitan dengan peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa untuk mewujudkan Good Governance, camat melakukan pembinaan terhadap perangkat desa tentang: 1) Tata cara penyusunan administrasi desa; 2). Proses pengelolaan keuangan; 3). Petunjuk teknis yang dilaksanakan di desa; 4). Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa; 5). Memfasilitasi penyusunan administrasi desa. Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Malinau, Camat sudah menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi), Namun upaya kecamatan menciptakan tata pegelolaan dana desa dalam menciptakan Good Governance menemukan beberapa hambatan yaitu; kurangnya kualitas sumber daya manusia dan kurang adanya komunikasi merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan APBDes.
MUHAMMAD RIJAL
2024 · Thesis · Open Access
PEMANFAATAN CANGKANG KELAPA SAWIT DAN LIMBAH TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN BIOBRIKET ARANG ABSTRAK Limbah sawit dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan seperti pemanfaatan cangkang, dan tandan kosong kelapa sawit salah satunya sebagai pembuatan biobriket sebagai bahan bakar alternatif, yang bertujuan untuk Mengetahui formulasi komposisi yang tepat pada biobriket tandan kosong kelapa sawit dan cangkang kelapa sawit. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan pengujian kadar air, kadar abu, kerapatan, dan nilai kalor sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 01-6235-2000). Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa formulasi yang tepat dalam pembuatan biobriket dari limbah tandan kosong kelapa sawit dan cangkang kelapa sawit yaitu pada perlakuan 4 dengan formulasi cangkang kelapa sawit dan tepung tapioka 80:20 dengan nilai kerapatan 0,95 g/cm³, kadar air sebesar 5,35%, kadar abu sebesar 11,23%, dan nilai kalor 5384 kal/g dan lama pembakaran pada biobriket tersebut lebih dari 70 menit. Kata Kunci : Cangkang Kelapa Sawit,Tandan kelapa sawit, Biobriket
AGISTA LARASATY
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran electronic traffic law enforcement (ETLE) di kepolisian resor kota Tarakan. Pertama, bagaimana kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mendapatkan ETLE di Polres Kota Tarakan. Kedua, bagaimana perbandingan kepastian hukum antara ETLE dan tilang manual di kota Polres Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di Kepolisian Resor Kota Tarakan serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hukum yang diperoleh dari sumber pertama dengan melakukan wawancara di Polres Tarakan agar memperoleh hasil yang berkompeten. Adapun data sekunder adalah Undang-Undang, Dokumen Resmi, Buku-Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan yang pertama Beberapa pelanggar masih belum mendapatkan kepastian hukum dan melaksanakan hukumannya yang berupa denda. Ini menunjukan bahwa aparat penegak hukum tidak sepenuhnya mengimplementasikan peraturan yang ada. Perbandingan kepastian hukum antara ETLE dan tilang manual yang dilakukan Polres Tarakan menunjukkan bahwa keduanya memiliki kepastian hukum yang sama, namun memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari ETLE yaitu penegakan hukum yang transparan dan penindakan hukum yang tidak diskriminatif. Artinya, siapa saja bisa dikenakan ETLE. Namun karena bergantung dengan teknologi apabila terjadi kesalahan teknis pada alat ETLE, maka penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran tidak optimal. Sementara itu kelebihan dari tilang manual yaitu adanya kehadiran polisi lalu lintas secara langsung menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dan kekurangan dari tilang manual yaitu pertama manipulasi data pengadaan material, pendistibusian, penggunaanya, insentif tilang yang menjadi hak petugas penindak, maupun petugas administrasi tilang. Kedua, sistem sering dimanfaatkan petugas penilang untuk menakuti pelanggar memunculkan adanya suap.
NOVIA QORYSNA IRFANI
2024 · Thesis · Open Access
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan yang paling sering menjadi korbannya adalah perempuan. Ada banyak hal yang menyebabkan perempuan sering menjadi target kejahatan oleh pelaku TPPO di Indonesia, salah satunya ialah berkaitan dengan efisiensi penerapan peraturan-peraturan yang telah ada. Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur TPPO dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) serta perbandingan pengaturannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga pasal dalam KUHP yang mengatur terkait TPPO yakni pasal 296, pasal 297 dan pasal 506 kemudian juga UU PTPPO, dalam unsur-unsur tindakan TPPO yang diatur telah mencakup keseluruhan bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh para pelaku. Pasal KUHP tersebut memiliki perbedaan dengan UU PTPPO dari segi pengaturan minimal pidana penjaranya serta unsur-unsur TPPO yang diatur didalamnya. Kemudian, hanya ada satu pasal yang mengatur terkait perempuan sebagai korban TPPO. Pada putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Tar yang merupakan kasus perempuan sebagai korban TPPO, melalui pertimbangan secara yuridis dan non yuridis, Hakim memutuskan perkara dengan memilih dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 296 KUHP dan mengesampingkan Pasal 10 UU PTPPO sebagai dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum karena adanya salah satu unsur tindakan yakni “dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” yang dilakukan oleh pelaku serta hanya ada diatur dalam Pasal 296 KUHP. Meskipun keseluruhan unsur tindakan dalam Pasal 10 UU PTPPO telah dipenuhi oleh pelaku serta dengan fakta bahwa pemidanaannya terhadap pelaku akan tidak maksimal, Hakim tetap memutus menggunakan Pasal 296 KUHP.
LARAS RENDI LESTARI
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK LARAS RENDI LESTARI, 2024. Efektivitas belajar menggunakan media aplikasi CAKE learning terhadap Pencapaian Prestasi Berbicara Siswa. (Dibimbing oleh Romlah Ulfaika and Dr. Ariffin). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keefektifan Aplikasi CAKE learning terhadap pencapaian prestasi berbicara siswa pada siswa kelas VIII SMP 8 Tarakan tahun ajaran 2023/2024. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP di Tarakan yang ber- jumlah 221 orang. Peneliti menggunakan teknik Cluster sampling untuk mengambil sampel. Dengan demikian, peneliti memilih dua kelompok dalam penelitian ini dan memilih mereka sebagai kelompok eksperimen dan kontrol. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes berbicara sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Data dianalisis dengan menggunakan teknik statistik parametrik Independent Sample t-test melalui SPSS. Hasilnya, pertama, selisih rata-rata pre-test kedua kelompok adalah 2.663, sedangkan selisih rata-rata post-test kedua kelompok adalah 7.343. Kedua, hasil menunjukkan signifikansi uji-t 0,05 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil post-test kelompok eksperimen menunjukkan bahwa pencapaian siswa kelompok yang diberikan media belajar menggunakan aplikasi CAKE learning lebih tinggi daripada pencapaian kelompok yang tidak diberikan media belajar menggunakan aplikasi CAKE learning. Di samping itu, walaupun grup control tidak diberikan media belajar menggunakan aplikasi CAKE learning, hasil post-test kelompok tersebut juga menunjukkan signifikansi dibandingkan hasil pre-test mereka. Untuk mengimplimentasikan pembelajaran yang bisa menarik, guru di SMP Negeri 8 Tarakan dan berbagai sekolah lain bisa menggunakan aplikasi CAKE learning sebagai media belajar untuk pembelajaran berbicara siswa.
ANDI SYAHDILA HERLIANA
2024 · Thesis · Open Access
Jambu air merupakan jenis buah berkulit tipis yang sangat mudah mengalami pembusukan, sehingga rusak fisik sedikit saja pada buah akan mempercepat terjadinya pembusukan buah. Buah jambu air juga memiliki kadar air yang tinggi dan masa simpan yang pendek. Sebanyak 50% dari limbah kulit udang mengandung kitin yang dapat dimanfaatkan sebagai edible coating. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh kulit udang sebagai bahan edible coating dalam memperpanjang masa simpan buah jambu air dan untuk mengetahui konsentrasi bahan edible coating yang tepat dalam memperpanjang masa simpan buah jambu air. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) 1 faktor yaitu konsentrasi kitosan yang terdiri 6 perlakuan yaitu C0 = Tanpa pemberian kitosan, C1 = Kitosan konsentrasi 1%, C2 = Kitosan konsentrasi 1,5%, C3 = Kitosan konsentrasi 2%, C4 = Kitosan konsentrasi 2,5, C5 = Kitosan konsentrasi 3%. Parameter pengamatan dalam penelitian ini terdiri dari analisis kadar abu kitosan, analisis kadar air kitosan, derajat deasetilasi kitosan, kadar air jambu air, susut bobot jambu air, dan kadar vitamin C jambu air. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada hari ke-12 setelah diberi edible coating kitosan kulit udang kadar air tertinggi buah jambu air ialah pada perlakuan C3 (Kitosan konsentrasi 2%) yaitu sebesar 83,00% dan kadar air terendah pada perlakuan kontrol P0 (Tanpa pemberian kitosan) yaitu sebesar 71,57%. Pada kadar vitamin C, jambu air yang memiliki kadar vitamin C tertinggi yaitu pada perlakuan C3 (Kitosan konsentrasi 2%) yaitu sebesar 43,03% dan kadar vitamin C terendah pada perlakuan kontrol P0 (Tanpa pemberian kitosan) yaitu sebesar 31,07%. Parameter susut bobot jambu air menunjukkan perlakuan konsentrasi kitosan kulit udang pada jambu air tidak memberikan pengaruh nyata terhadap susut bobot jambu air.
RESKYANA
2024 · Thesis · Open Access
Penangkapan ikan puput yang dilakukan secara terus menerus akan berdampak pada penurunan populasi dan hasil tangkapan. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan pola pertumbuhan, faktor kondisi dan rasio kelamin ikan puput (Ilisha elongata) dari hasil tangkapan nelayan di wilayah perairan Juata Laut Kota Tarakan. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling sebanyak 12 kali pada periode neap tide selama 2 bulan (Januari-Februari 2022). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ikan puput (Ilisha elongata) jenis kelamin jantan dan betina adalah allometrik negatif (b3). Hasil analisis factor kondisi (Kn) ikan puput (Ilisha elongata) di perairan Juata Laut berkisar 1,00 – 1,01 untuk Jantan dan 1,02 – 1,04 untuk betina sehingga menunjukkan bentuk tubuh yang kurang pipih. Hasil perbadingan rasio kelamin pada ikan puput (Ilisha elongata) 1: 1,57 (140 ekor jantan : 220 ekor betina). Kesimpulan dari penilitian ini didapatkan pola pertumbuhan ikan puput selama minggu ke-1 sampai ke-7 menunjukkan pertumbuhan panjang lebih cepat daripada pertambahan berat dan faktor kondisi ikan puput didapatkan bentuk tubuh yang kurang pipih dengan kondisi perairan Juata Laut yang baik (>100). Berdasarkan rasio kelamin, betina lebih banyak daripada jantan.
APRIANUSJEMI
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MELALUI PENGAWASAN PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap produk-produk makanan kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.dan bagaimana kewenangan pengawasan peredaran makanan kadaluarsa.. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sesuai hasil penelitian disimpulkan: bahwa; Perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa sudah diatur secara jelas dan tegas didalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dimana ada hak hak konsumen dan juga kewajiban sebaliknya juga Pelaku Usaha juga mempunyai hak dan kewajiban, namun hal yang menyebabkan masih banyak terjadinya peredaran makanan kadaluwarsa dan secara tidak langsung merupakan suatu kejahatan yang terselubung terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di masyarakat khususnya di Kabupaten Malinau sedangan Kewenangan Pengawasan Peredaran Makanan Kadaluarsa pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa di lakukan oleh tiga element, yaitu dari produsen, pemerintah dan masyarakat. Produsen memiliki kewajiban paling utama untuk memastikan bahwa makanan itu aman dan di kemas secara higienis agar produk akhir yang di hasilkan menjadi pangan yang baik untuk di konsumsi, dan tidak lupa mencantumkan label kadaluwarsa dalam produk tersebut. Dari peran pemerintah sendiri, dimana seperti yang kita ketahui dalam bidang pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa di lakukan oleh tiga instansi yaitu BBPOM, DINKES, dan DISPERINDAG
NOVEL
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Bagaimanakah politik hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kerangka perlindungan masyarakat hukum adat di daerah perbatasan Melalui Badan Pengelola Perbatasan dan Bagaimanakah prinsip-prinsip perlindungan hukum masyarakat hukum adat di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara Melalui Badan Pengelelola Perbatasan. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan TNI Angkatan Laut selaku penyidik tindak pidana di laut dalam Dalam upaya perlindungan masyarakat hukum adat, pemerintah daerah provinsi ini, melalui BNPP dan dengan dukungan regulasi dan kebijakan yang sesuai, dengan melakukan sejumlah tindakan dan kebijakan sebagai berikut: 1) Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat; 2) Pemantauan dan Penegakan Hukum; 3) Perencanaan Pengembangan Wilayah yang Berkelanjutan; 4) Kolaborasi dengan Pihak Terkait; 5) Penyuluhan dan Edukasi. Selanjutnya Prinsip-prinsip perlindungan hukum yang digunakan untuk membantu menjaga hak-hak dan kepentingan masyarakat hukum adat di wilayah perbatasan. Berikut adalah beberapa prinsip perlindungan hukum yang diterapkan: 1) Kedaulatan dan Otonomi Daerah; 2) Hak-Hak Asasi Manusia; 3) Partisipasi dan Konsultasi; 4) Kepastian Hukum; 5) Keberlanjutan Lingkungan; 6) Pemberdayaan Masyarakat; 7) Penyelesaian Sengketa; 8) Transparansi dan Akuntabilitas. Kata Kunci: Politik Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Hukum Adat.
SYAMSUDDIN
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berada di Negara Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan dan sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa, kepala seksi dan kepala dusun). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian pada asasnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terkait dengan peran badan permusyawaratan desa dalam peraturan desa yang partisipatif Kabupaten Malinau. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terkait dengan konsep kewenangan badan permusyaratan desa dalam peraturan desa yang partisipatif Kabupaten Malinau. Bahwa peran badan permusyawaratan desa dalam peraturan desa yang partisipatif Kabupaten Malinau adalah sebagaimana termuat dan diatur dalam Pasal 31 Permendagri 110 Tahun 2016, BPD memiliki fungsi; Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Bahwa kewenangan badan permusyawaratan desa dalam peraturan desa yang partisipatif Kabupaten Malinau adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya; dan menyusun peraturan tata tertib BPD.
SARAI
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK KEBIJAKAN HUKUM PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UPT BAPENDA WILAYAH MALINAU Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor merupakan sebuah kebijakan hukum Pemerintah Daerah, dalam mencapai suatu tujuan tertentu.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kebijakan Hukum Pembebasan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor Upt Bapenda Wilayah Malinau. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; pertama; Kebijakan hukum dalam pembebasan bea balik nama kenderaan bermotor, kedua; Kendala yang dihadapi dalam kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Malinau Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, Kebijakan hukum dalam pembebasan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor di Wilayah provinsi kalimantan Utara adalah memudahkan pemilik kendaraan yang berasal dari luar untuk mempermudah Masyarakat mendaftaran kendaraannya yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Utara, kebijakan ini maksudkan meningkatkan Pajak kendaraan Bermotor sebagai salah satu jenis Pajak daerah yang selanjutnya memberikan kontribusi sebagai sumber pembiayaan pembangunan di provinsi kalimantan Utara. Kedua; Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Malinau adalah proses BBNKB tidak bisa dilakukan secara online yang diatasi dengan melakukan pengurusan sesuai alurnya mulai dari cabut berkas ke Samsat asal sampai permohonan balik nama ke Samsat Malinau masih adanya oknum yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan BBNKB diatasi dengan adanya pembinaan rohani dan mental secara rutin bagi pegawai Samsat, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat diatasi dengan melakuukan edukasi terhadap masyarakat. Kata Kunci, Kebijakan Hukum, Bea Balik Nama, Kendaraan Bermotor
SURYANI
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Pelayanan Kartu Keluarga Terhadap Warga Negara Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Konstitusional SURYANI Kartu keluarga merupakan identitas sebuah keluarga. Kartu Keluarga merupakan dasar membuat identitas warga negara seperti Kartu Tanda Penduduk , Akte Kelahiran, dan lain lain. Pelayanan Kartu Keluarga merupakan tanggungjawab negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimna pelayanan kartu keluarga terhadap warga negara sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Pengaturan pelayanan kartu kerluarga terhadap warga negara. Dan Pemenuhan hak Konstitusional warga negara melalui Pelayanan Kartu keluarga Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama; Pengaturan pelayanan kartu kerluarga terhadap warga negara telah dijabarkan secara ekplisit dalam berbagai peraturan undang undangan antara lain Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, undang undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau dan peraturan Bupati Malinau No. 2 Tahun 2016 tentang entang Tata Cara Dan Persyaratan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kedua;Pemenuhan hak konstitusional warga negara melalui pelayanan kartu keluarga dimana Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga serta identitas anggota keluarga Kartu Keluarga berungsi sebagai sumber data pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain itu Kartu keluarga juga membantu mempermudah pendataan oleh petugas yang berwenang; Kedua, Bagi Individu atau Masyarakat. Kartu keluarga berfungsi untuk menjadi bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga akan kedudukan, keberadaan, kependudukan seseorang. Kata Kunci, Pelayanan, Kartu Keluarga, Hak Konstitusional,Warga negara
AJIS
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak atas Pendidikan warga negara di Kabupaten Malinau dan bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam pemenuhan hak atas pendidikan melalui program Wajib Belajar Malinau Maju. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder selanjutnya bahan hukum primer maupun sekunder tersebut dianalisis melalui proses penalaran hukum yang logis dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas Pendidikan di Kabupaten Malinau, meliputi (a) mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 67.14% (enam puluh tujuh koma empat belas persen) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN, (b) membangun 1 (satu) Sekolah Dasar untuk 1 (satu) Desa, sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama masih belum setiap Desa memiliki, (c) program Wajib Belajar (16 Tahun) Malinau Maju, (d) pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Sekolah). Sedangkan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam pemenuhan hak atas pendidikan diwujudkan dalam beberapa program dan kegiatan, meliputi: (a) Program Wajib Belajar 16 Tahun yang ditegaskan melalui Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017, melalui program rekrutmen formasi Guru baik melalui sistem Calon Pegawai Negeri Sipil maupun melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk memenuhi rasio murid terhadap Guru di Kabupaten Malinau, Program Desa Sarjana, program ini merupakan program inovatif dalam rangka penyediaan SDM di 109 Desa yang ada di Kabupaten Malinau, dan (d) Pembagian perlengkapan siswa-siswi mulai kaos kaki, buku tulis, buku gambar, seragam, baju batik, tas sekolah dan sepatu telah pemerintah sediakan semua, agar tidak ada alasan anak-anak untuk malas sekolah.
FEDERIKO
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian sengketa batas Desa Tanjung Kerangjang dengan Desa Batu Lidung dengan menggunakan peraturan perundangan undang belum membuahkan hasil. Kemudian Lembaga Adat mengambil inisiatif menyelesaikan sengketa batas Desa Tanjung Kerangjang dengan Desa Batu Lidung berbasis hukum Adat. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah Lembaga Adat mampu menyelesaikan sengketa batas Desa Batung dengan Desa Tanjung Keranjang.. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; pertama, Peranan Lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara desa Tanjung Keranjang dengan Desa Batu Lidung, kedua; Penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara desa Tanjung Keranjang dengan Desa Batu Lidung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Peranan kepala adat dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara Desa Tanjung Keranjang dengan Desa Batu Lidung melalui mediasi di Kabupaten Malinau yakni; sebagai Fasilitator yang memfasilitasi/penghubung para pihak yang bersengketa sebelum proses mediasi; sebagai Mediator/mediasi kedua belah pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa tapal batas wilayah Desa Tanjung Keranjang dengan Batu Lidung; sebagai pemimpin peradilan adat dalam proses penyelesaian sengketa tapal batas wilayah Desa Tanjung Keranjang dengan Batu Lidung dan sebagai hakim perdamaian dalam proses pengambilan keputusan penyelesaian sengketa tapal batas wilayah Desa Tanjung Keranjang dengan Batu Lidung pada saat proses musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara Desa Tanjung keranjang dengan Desa Batu Ldung dilakukan dengan melibatkan lembaga Adat. Lembaga Adat dalam penyelesaiannya menggunakan model mediasi dengan memanfaatkan nilai nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat baik di desa Tanjung Keranjang maupun Desa batu Lidung Kata Kunci, Penyelesaian Sengketa, Batas Desa, Lembaga Adat
ISHADI
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Pada era otonomi daerah seiring dengan era reformasi seperti saat ini, ada kecenderungan kebijakan pengembangan karier pegawai dikaitkan dengan kebijakan politik. Sehingga seseorang dapat menduduki suatu jabatan hanya karena akses politik dan kurang memiliki kompetensi dalam jabatan, prinsip profesionalisme, prestasi kerja, dan regenerasi. Bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian pada asasnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terkait dengan mekanisme pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terkait dengan konsep implikasi pengembangan karier pegawai dalam pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Pengangkatan dan penetapan pegawai ASN dalam jabatan ditentukan berdasarkan pada perbandingan objektif antara kualifikasi kompetensi pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan. Setiap jabatan tertentu dimaksud dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan ASN yang menunjukkan kesamaan karakteristik mekanisme dan pola kerja. Artinya dalam proses pengangkatan dan penetapan pegawai ASN, harus didasarkan atas kemampuan calon pegawai tersebut yang kemudian dibandingkan dengan kualifikasi yang diperlukan untuk jabatan. Proses pengembangan karier akan menemukan dengan jelas tujuan karier, keterampilan, kebutuhan pengembangan, perencanaan tujuan karier dan secara konsisten mengevaluasi dan meningkatkan desain kariernya yang merupakan serangkaian proses interaksi secara bertahap adalah kolaborasi antara organisasi/manajemen, pengawas langsung dan pegawai individu. Kata kunci: Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Struktur
EDDY ALRI SANDER
2024 · Thesis · Open Access
Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang terletak di kawasan perbatasan dengan Negara Malaysia. Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang rentan dengan permasalahan, maka seharusnya wilayah ini menjadi wilayah pembangunan utama dan bukan sebagai wilayah belakang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana problematika hukum wilayah perbatasan terhadap pembangunan berkelanjutan di kabupaten. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; pertama, problematika hukum pembangunan berkelanjutan di Kawasan perbatasan Kabupaten Malinau Kalimantan Utara, kedua; upaya-upaya hukum pemerintah kabupaten malinau dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama; problematika hukum pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau , dimana Kabupaten Malinau telah terikat dengan Perda Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi yang mengharuskan Pemerintah Daerah mengelola sumber daya alam dengan prinsip konservasi, namun disisi lain Pemerintah daerah membutuhkan investeror disektor sumber daya alam untuk menyerap tenaga kerja dan sumber keuangan daerah. Demikian pula pemerintah daerah membutuhkan Pembangunan infrastruktur jalan untuk membuka isolasi di daerah perbatasan, yang tentunya akan bertentangan dengan prinsip konservasi. Kedua; Upaya-Upayap pemerintah Kabupaten Malinau Dalam Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan Di Kawasan Perbatasan melalui berbagai program diantara program pembangunan berkelanjutan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk lewat program Rasda Plus, program Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas Setara juga Mendukung Kesempatan Belajar Seumur Hidup bagi Semua melalui program wajib belajar Malinau maju, Program Desa Sarjana dan program Milenial Mandiri dan terakhir adalah program yang Memastikan Kehidupan yang Sehat dan Mendukung Kesejahteraan bagi Semua untuk Semua Usia oleh Pemerintah Kabupaten Malinau melelui program RT Bersih. Tujuan akhir dari program diatas adalah Seperti halnya tiga tujuan utama dari SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan, dan menghentikan perubahan iklim global. Kata Kunci : Problematika Hukum,Pembangunan berkelanjutan, Perbatasan.
MUTIARA AJANG
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Analisis Yuridis Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Rangka Perlindungan Hukum Warga Negara Mutiara Ajang Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/ walikota dengan kewenangan meliput koordinasi penyelenggaraan administratif kependudukan dan Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan. Adapun rumusan masalah Dalam penelitian ini adalah; Pembagian kewenangan administrasi pencatatan sipil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pelayanan administrasi pencatatan sipil dalam kerangka perlindungan hukum warga Negara Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder serta menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ; kewenangan pemerintah ousat dalam bidang administrasi pencatatan sipil adalah sebagai koordinasi antar instansi; penetapan sistem, pedoman dan standar pelaksanaannya, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dalam rangka peningkatan mutu pengelolanya, pengelolaan dan penyajian data secara nasional.sedangkan kewenangan pemerintah daerah adalah Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi; Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi,Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi,Pelaksanaan kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang Administrasi; Penugasan kepada Kepada Desa/Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas Pembantuan; Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota; dan Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kata Kunci, Administrasi kependudukan, Catatan Sipil, Perlindungan Hukum, warga negara
HARIYANTO
2024 · Thesis · Open Access
Untuk mewujudkan konstruksi hukum yang dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum serta penjaminan hak-hak yang dimiliki setiap warga negara, diperlukan adanya peraturan yang dijasikan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Hasil peraturan perundang-undangan yang baik akan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadapnya. Dasar hukum proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian pada asasnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terkait dengan implikasi Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Terhadap Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Kabupaten Malinau. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang terkait dengan konsep harmonisasi Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Terhadap Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Kabupaten Malinau. Implikasi hukum peraturan pengganti Undang-Undang Cipta Kerja terhadap peraturan daerah tentang penanaman modal Kabupaten Malinau adalah sering terjadi tidak sinkronnya peraturan antara pusat dan daerah yang dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam berbagai hal. Sering terjadi kesulitan investasi disebabkan karena sulitnya perizinan yang disebabkan oleh berbagai peraturan yang tumpang tindih dan sinkron antarpemerintah pusat dan daerah. Problematika harmonisasi Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja terhadap peraturan daerah tentang penanaman modal Kabupaten Malinau adalah salah satu asas dalam sumber hukum belum dimasukkan. Salah satu penyebabnya adalah sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem Civil Law. Adanya gagasan Undang-undang Omnibus di Indonesia menjadi salah satu upaya untuk mengatasinya asalkan diberikan ruang dan fondasi hukum.
ARI SAPUTRA
2024 · Thesis · Open Access
Abstrak Layanan Kolaborasi adalah suatu proses interaksi yang kompleks dan beragam, yang melibatkan beberapa orang untuk bekerja sama dengan menggabungkan pemikiran secara berkesinambungan dalam menyikapi suatu hal dimana setiap pihak yang terlibat saling ketergantungan di dalamnya. Implementasian layanan kolaborasi itu di setiap sekolah berbeda-beda ada kelebihan dan kekurangannya, maka dari itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana layanan kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. CIPP merupakan model evaluasi yang memiliki suatu kerangka kerja komprehensif untuk melakukan evaluasievaluasi formatif dan summative atas program-program, proyek-proyek, personil, produksi-produksi, organisasi-organisasi dan sistem-sistem evaluasi. CIPP merupakan model evaluasi yang memiliki suatu kerangka kerja komprehensif untuk melakukan evaluasi-evaluasi formatif dan summative atas program-program, proyek-proyek, personil, produksi-produksi, organisasi-organisasi dan sistem-sistem evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan layanan kolaborasi yang ditinjau dari model CIPP di SMA Negeri 4 Tarakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah satu orang guru bimbingan dan konseling, dan satu orang wali kelas. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah penerapan layanan kolaborasi yang ditinjau dari model CIPP di SMA Negeri 4 Tarakan.
