ADINDA AYU SUNDARI
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi, gaji dan job insecurity terhadap turnover intention pada karyawan PT Idec Abadi Wood Industries. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling. Kemudian, dalam menentukan ukuran sampel digunakan perhitungan rumus Michael & Isaac dengan tingkat kesalahan 10%, dimana telah diperoleh sebanyak 65 sampel atau karyawan PT Idec Abadi Wood Industries. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi dan gaji memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention, sedangkan untuk variabel job insecurity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention pada karyawan PT Idec Abadi Wood Industries.
RISMAWATI
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022. Penelitian ini merupakan peneltian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi yang digunakan pada peneltian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa komponen yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah Kabupaten Nunukan tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan 5 alat analisis data yang terdiri dari: 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 2) Rasio Efektivitas PAD, 3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, 4) Rasio Keserasian Keuaangan Daerah, dan 5) Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pola hubungan instruktif, rasio efektivitas PAD menunjukkan kriteria kurang efektif, cukup efektif, dan sangat efektif, rasio efisiensi keuangan daerah memiliki kriteria cukup efisien dan efisien, rasio keserasian menunjukkan pemda lebih memprioritaskan sebagian besar pendapatannya untuk belanja operasi daripada belanja modal, dan rasio pertumbuhan PAD, pendapatan, dan belanja menunjukkan pertumbuhan positif dan negatif.
SITI AISYAH
2024 · Thesis · Open Access
.Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah dan memindahkan energi listrik dari satu atau lebih rangkain listrik yang melalui suatu gandengan medan magnet dan berdasarkan prinsip-prinsip elektromagnet. Overload adalah keadaan dimana beban listrik yang mengalir melebihi kapasitas standar yang tersedia. Pengertian overload bisa juga dapat diartikan sebagai lonjakan arus listrik yang mengalir pada suatu rangkain dimana tidak berjalan sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan. Menurut SPLN, transformator overload terjadi apabila beban transformator melebihi 80% dari kapasitas transformator arus nominal(In)..Dari penelitian penulis melakukan analisa data dengan pemacahan masalah trafo yang mengalami overload atau beban lebih dengan menggunakan metode uprating pada trafo yang mengalami overload yang mengakibatkan terjadinya ketidak-seimbangan beban. Transformator yang dilakukan uprating berkapasitas 250 kVA sebanyak 3 unit yaitu HGR.071, SSN.227 dan JTK.141. kapasitas 200 kVA sebanyak 3 unit yaitu JTK.236, JTK.276 dan JTK.397. kapasitas 125 kVA sebanyak 5 unit yaitu JTK.398, PKJ.138, TPA.099, JTK.140 dan JTK.084. serta kapasitas kVA 62,50 sebanyak 4 unit yaitu JTL.348, MWM.141, SNP.380 dan JTK.110.
MELIN TRI
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas layananm, harga dan lokasi terhadap keputusan pembeli di kedai ohayo. Metode penelitian ini menggunakan teknik survei dengan instrument kuesioner dan metode pengambilan sampel yaitu metode non-probability samplimg, jumlah responden sebanyak 280. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas dan uji regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kualitas layanan Layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Artinya Semakin baik atmosfer toko maka semakin tinggi tingkat Keputusan Pembelian konsumen pada Kedai Ohayo Tarakan, (2) Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian.Artinya Semakin baik Harga yang ditawarkan maka semakin tinggi tingkat Keputusan Pembelian konsumen terhadap Kedai Ohayo Tarakan dan (3) Lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap Keputusan Pembelian.. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden pada variabel Lokasi mudah dijangkau ole transportasi umum” 147 (52.5%) Responden yang menjawab setuju dan 113 (40.4%) Responden yang menjawab sangat setuju, artinya konsumen merasakan bahwa lokasi Kohayo mudah dijangkau oleh Masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum.
NUR PAHIMA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, dan struktur modal dalam meningkatkan profitabilitas dengan harga komoditas sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan metode purposive sampling yang diperoleh sebanyak 23 perusahaan sehingga diperoleh 115 observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan PLS-SEM dengan aplikasi WarpPLS versi 8.0. Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, struktur modal berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, harga komoditas tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas, harga komoditas mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas, dan harga komoditas tidak mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas. Penelitian ini mendukung teoriskala ekonomi dan teori permintaan dalam kerangka menjelaskan faktor-faktor yang meningkatkan profitabilitas.
SILVANA DWI SUTARNO PUTRI
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Green Marketing, Citra Merek, dan Minat Beli Terhadap Keputusan Pembelian Produk Love, Beauty and Planet.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah purposive sampling. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei dengan instrument pernyataan dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah konsumen produk Love, Beauty and Planet di kota Tarakan bagian Tarakan Barat dan Tarakan Tengah baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang menggunakan produk Love, Beauty and Planet, sampel dalam penelitian ini berjumlah 102 orang dengan metode analisis linear berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS 26. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel Green Marketing berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Keputusan pembelian, Citra Merek dan Minat Beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan pembelian produk Love, Beauty and Planet di kota Tarakan.
ROSLIN
2024 · Thesis · Open Access
Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Salah satu diantaranya adalah pengawasan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau Adapun rumusan masalah salam penelitian ini adalah; bagaimana fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Darah dalam pelaksanaan pelayanan publik serta bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Malinau Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah darah dalam pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (power maker). Menguatnya fungsi pengawasan DPRD akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek perencanaan, penyelenggaraan dan pertanggungjawaban sehingga tujuan dari pengawasan yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Dan kedua; implementasi fungsi pengawasan DPRD Terhadap pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau yang menjadi kewenangan dari DPRD telah dijalankan dengan maksimal di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dalam implementasi kewenangan pengawasan tersebut masih terdapat hambatan dan kendala seperti letak geografis daerah yang sangat terpencil dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan dan pencacatan sipil. Hal tersebut harus menjadi komitmen yang sama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menjadikan pelayanan publik sebagai program prioritas yang harus terus ditingkatkan kualitasnya
FERSON
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Guru memiliki peran yang sangat strategis dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas Guru memiliki posisi yang sangat vital karena sebagai agen perubahan (agent of change), artinya agen atau sosok utama yang paling berpengaruh dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Di beberapa wilayah guru seringkali mendapatkan perlakuan intimidasi dan bahkan sampai ada yang harus mendekam di dalam penjara akibat memberikan sanksi disiplin bagi peserta didik di sekolah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah ingin menganalisis pengaturan perlindungan terhadap profesi guru dalam perundang-undangan dan bentuk perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan sanksi kepada siswa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengelaborasikan antara studi kepustakaan dan kajian perundang-undangan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; pengaturan hukum tentang perlindungan profesi guru diatur dalam Undangundang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dimana telah tercantum mengenai hak, kewajiban seorang guru, termasuk kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap guru. Karena guru memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki peran penting, sehingga kewibawaan seorang guru harus dikembalikan sebagaimana mestinya dan harus dapat melindungi guru sebagai seorang pendidik. dan bentuk perlindungan hukum terhadap guru berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Kata kunci; perlindungan hukum guru, hukuman, siswa,
MERRY JHON
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah ingin mengkaji dan menganalisis Problematika Pengawasan Camat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Masalah yang ingin di kaji dan analisis adalah mengenai Pengaturan kewenangan camat dalam melakukan pengawasan alokasi dana desa dan Problematika pengawasan camat terhadap aloasi dana desa di Kecamatan Malinau Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan; pengaturan Kewenangan Camat Melakukan Pengawasan Alokasi Dana Desa Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh Badan Permusyarwatan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemeritahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawsan melekat yang mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan problematika pengawasan camat terhadap Aloasi Dana Desa Di Kecamatan Malinau Barat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kabupaten Malinau yaitu (1) Tugas-tugas pimpinan yang relatif banyak sehingga pengawasan langsung dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Malinau Barat , sering tidak dapat dilaksanakan oleh pimpinan karena terbatasnya waktu dan banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh pimpinan, namun secara umum bahwa pelaksanaan pengawasan sudah berjalan dengan baik. (2) Relatif rendahnya pengawasan intern, sarana dan prasarana yang belum memadai, minimnya biaya operasional, sehingga dapat mengurangi tingkat pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Malinau Barat. Kata Kunci, Problematika, Pengawasan, Alokasi Dana Desa
ERDI
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara.Pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan bentuk pemenenuhan hak kesehatan masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab atas pemenuhak hak Kesehatan masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah dalam penangan covid 19 dan bentuk tanggung jawab rumah sakit daerah dalam pemenuhan hak kesehatan dalam masa pandemi covid 19 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian huukum normativ dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit daerah dalam penangan Covid 19 sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia pada bidang kesehatan. Rumah sakit sebagai bagian dari garda terdepan penanganan Covid-19. Maka rumah sakit secara garis besar harus memenuhi sejumlah kewajiban dalam hal (1) pemenuhan informasi, (2) pemenuhan tenaga medis yang aktif, (3) pemenuhan fasilitas, (4) pemenuhan standar pelayanan medis serta (5) menghormati hak pasien dan perlindungan staff medis. Dan bentuk tanggung jawab rumah sakit dalam pemenuhan hak kesehatan dalam masa pandemi covid 19 dalam rangka melindungi warga negara. Rumah sakit sebagai representasi Pemerintah, maka Pemenuhan hak kesehatan dilakukan dengan cara penyembuhan dan pencegahan. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Kata Kunci: Hak Pelayanan Kesehatan, Tanggungjawab, Covid-19
JULIUS
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Lembaga Adat memegang peranan penting dalam masyarakat hukum adat. Karena itu pemerintah daerah menjadikan lembaga adat sebagai mitra dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Lembaga Adat Dayak Kenyah sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menyelesaikan berbagai sengketa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bentuk penyelesaian sengketa yang digunakan Lembaga Adat Dayak Kenyah di Kabupaten Malinau. Dan upaya-upaya pemerintah daerah dalam memperkuat lembaga adat sebagai mitra penyelesaian sengketa di Kabupaten Malinau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Bentuk penyelesaian sengketa Lembaga Adat Dayak Kenyah melalui pendekatan adat merupakan alternatif penyelesaian sengekta yang terjadi dalam masayarakat, khususnya dalam masyarakat Dayak Kenyah di Kabupaten Malinau dan merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara damai yang diperankan oleh lembaga adat. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kerukunan, keharmonisan dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Dalam realitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Malinau telah banyak sengketa diselesaikan secara adat dan ini efektif merukunkan kehidupan masyarakat. Kalau ini bisa lebih efektif dilaksanakan sehingga akan bisa mengurangi beban kerja peradilan formal. Untuk ini perlu dibangun kesepahaman dan kebersamaan untuk mendorong lebih berfungsinya lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dan upaya-upaya pemerintah daerah dalam memperkuat lembaga adat sebagai mitra penyelesaian sengketa di Kabupaten Malinau melalui beberapa kebijakan. Kebijakan pertama adalah membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malinau. Melalui Peraturan daerah ini, lembaga adat diakui sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Upaya berikutnya adalah melalui Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat. Melalui Peraturan Bupati ini lembaga adat dibina dan diberdayakan oleh Pemerintah Kabupaten. Dan upaya ketiga dari Pemerintah Kabupaten Malinau memperkuat lembaga adat adalah memberikan dana hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau. Kata Kunci, Lembaga Adat,Mitra, Sengketa Pemerintah Daerah
DANIEL
2024 · Thesis · Open Access
Judul Tesis ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Malinau Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni peran Satlinmas dalam kehidupan masyarakat, dilihat dari Pasal 87 Perda Kab. Malinau Nomor 5 Tahun 2020 dan Upaya Pemerintah Kecamatan Malinau Utara dalam penyelenggaraan Trantibum. Metode penelitian hukum ini yakni yuridis empiris, dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan observasi/pengamatan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa peran Satlinmas dalam kehidupan masyarakat, dilihat dari Pasal 87 Perda Kab. Malinau Nomor 5 Tahun 2020 sudah cukup baik, khususnya dalam memimalisir pelanggaran hukum/krimintalitas, namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal karena tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai serta jumlah anggota Satlinmas yang ada masih terbatas dengan kondisi luasnya wilayah yang harus dijaga, dan SDM (Sumber Daya Manusia) dari segi usia yang sudah cukup tua dan kurang produktif, ditambah ada anggota Satlinmas yang tidak aktif melaksanakan tugas, hal ini karena tidak adanya aturan dan ketentuan yang tegas dalam menyaring secara ketat akan rekrutmen anggota Satlinmas, agar didapatkan anggota Satlinmas dengan usia yang masih produktif (muda) dan memiliki kualitas kerja yang baik. Sedangkan Upaya Pemerintah Kecamatan Malinau Utara dalam penyelenggaraan Trantibum juga sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala dalam optilamisasi pengawasan kepada anggota Satlinmas yang ada, karena kurangnya staf pada Seksi Trantibum Kecamatan Malinau Utara yang hanya berjumlah 4 (empat) orang, serta tidak adanya kendaraan operasional yang dapat mendukung kegiatan pengawasan terhadap anggota Satlinmas di lapangan, sehingga perlu adanya penambahan personil pada Seksi Trantibum dan diberikan kendaraan operasional untuk pengawasan di lapangan. Kata Kunci : Satlinmas, Trantibum, Kriminalitas.
HERNA PAWARA
2024 · Thesis · Open Access
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perencanaan Daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah; dan Urgensi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan analitis (Analytical Approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; Pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah mencakup antara lain ; Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan Daerah; dan urgensi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah telah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik Kata Kunci, Urgensi, partisipasi masyarakat, pembangunan daerah.
JIMMY SAKAY
2024 · Thesis · Open Access
Pemetaan partisipatif adalah pemetaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat mengenai tempat / wilayah di mana mereka hidup. Karena masyarakat yang hidup dan bekerja di tempat itulah yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai wilayahnya. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Metode Pemetaan Partisipatif Oleh Lembaga Adat Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Aspek Hukum Partisipasi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Administrasi Desa di Kabupaten Malinau dan Implementasi pemetaan partisipatif oleh Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa batas wilayah administrasi desa. Penelitian ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspek hukum partisipasi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa batas wilayah administrasi desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yaitu ; Perda Provinsi Kaltara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hal-Hak Masyarakat Hukum adat. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Lembaga Adat adalah menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah. Partisipasi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa batas wilayah administrasi desa di Kabupaten Malinau adalah sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain: a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.
ARIFIN
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Pelaksanan Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Pengawasan ARIFIN Urusan pemerintahan konkuren dalam bidang pendidikan dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, namun demikian kewenangan pengawasan pelaksanaan pendidikan di daerah tetap berada pada pemerintah pusat..Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; pertama, Pengaturan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota di bidang pendidikan, kedua; Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah di bidang pendidikan Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: bahwa; Pengaturan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di bidang pendidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat. Dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 kepada daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sementara itu ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Sebagai pemerintah pusat, bertanggungjawab dalam pengawasan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendidkan agar sesuai dengan stndar pendidikan nasional dan sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga pendidkan yang disenggarakan diseluruh wilayah Indonesia sama. Kata Kunci, Urusan Pemerintahan Konkuren, Pemerintah Daerah, Pendidikan dan Pengawasan.
MASTURI
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Bidang Keolahragaan MASTURI Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 Tentang Keohragaan telah membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun demikian pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memiliki hubungan Dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; pertama; Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang keolahragaan, kedua Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan keolaragaan. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengurus bidang keolahraan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Serta menggunakan bahan hukum primer dan banahan hukum sekunder Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam bidang keolahragaan merupakan pembagian kewenangan urusan pemerintahankonkuren pada urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana olahraga merupakan urusan wajib. Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang umenetapkan;norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah sementara kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan keolahragaan telah distur secara eksplisit dalam Undang-Undang Keolahragaan. Adapun kewenangan Pemerintah Pusat. menyusun dan menetapkan desain besar olahraga nasional; mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan secara nasional; dan mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Sementara Pemerintah Daerah mempunyai wewenang: melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah; mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerah; dan mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
IBAU GARING
2024 · Thesis · Open Access
Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam Masyarakat Hukum adat merupakan kearifan lokal warisan budaya leluhur. Hasil dari mediasi memberikan rasa keadilan bagi Masyarakat. Tujuan dari ini adalah ingin mengetahui mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa pertanahan dalam masyarakat hukum adat yang berkeadilan di Kecamatan Kayan Selatan, Permasalahan yang diangkat adalah Mediasi sebagai model penyelesaian sengketa pertanahan di Kecamatan Kayan Selatan yang memenuhi rasa keadilan. Dan Problematika penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam masyarakat hukum adat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Lembaga Adat di Kecamatan Kayan Selatan dalam penyelesaian sengketa berperan sebagai mediator dan fasilitator apabila terjadi sengketa baik di tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten/Kota. Adapun prosses penyelesaian sengketa dilakukan dalam beberapa tahapan yakni : tahap pemanggilan para pihak, tahap pemanggilan saksi, tahap proses musyawarah dan penutup. Dimana dalam tahap pemanggilan para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti, dan pada tahap saksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian yang dialaminya langsung. Pada proses ini para pihak bertindak untuk diri sendiri dan tidak diperkenankan diwakilkan oleh orang lain (dikuasakan). Setelah melalui proses musyawarah, mediator akan memberikan putusan/ solusi yang jika diterima dan memenuhi rasa keadilan oleh para pihak maka akan dibuat dalam bentuk perjanjian. Dan Problematika yang dihadapi lembaga adat dalam pelaksananaan mediasi. Pertama, masalah utama adalah persoalan pengawasan terhadap pelaksanaan lembaga adat agar tidak bertindak sewenang wenang. Kedua dalam menjalankan lembaga adat adalah persoalan yurisdiksi lembaga adat. Yurisdiksi atau lingkup kewenangan hukum dari lembaga adat mencakup pertanyaan (1) perkara apa saja yang dapat diadili di lembaga adat? dan (2) Apakah lembaga adat dapat diterapkan terhadap orang dari luar masyarakat adat itu sendiri. Ketiga adalah mengatasi masalah ketidakadilan dari struktur adat yang telah melembaga. Sedangkan keempat adalah birokratisasi lembaga adat.
ATHUR MARALAUT SILALAHI
2024 · Thesis · Open Access
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pengambilan aset hasil korupsi oleh jaksa sebagai pengacara negara dalam perspektif hukum dan kewenangan jaksa pengacara negara dalam pengembalian asset kaitannya tindak pidana korupsi, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan disimpulkan bahwa: Mekanisme pengambilan aset hasil korupsi oleh jaksa sebagai pengacara negara dalam perspektif hukum adapun prosesnya adalah, pengembalian/pemulihan kerugian Negara melalui jalur Pidana yaitu penelusuran harta kekayaan, penyitaan aset/harta kekayaan, penuntutan pembayaran uang pengganti, dan eksekusi/melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian Negara. Mengembalikan kerugian Negara dengan lajur Perdata. dan pengembalian kerugian Negara melalui Hukum Administrasi Negara. Adapun upaya pemulihan kerugian negara dilakukan dengan memaksimalkan pengembalian kerugian Negara dengan upaya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa atau terpidana, Jaksa sebagai pengacara Negara diberi wewenang selaku eksekutor dalam pengambilan aset hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, jaksa sebagai pengacara Negara dapat melakukan tindakan hukum baik adminstrasi, perdata dan pidana, selain itu dalam hal penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat dilanjutkan, sementara kerugian negara nyata-nyata ada, perkara diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara guna dilanjutkan dengan pengajuan gugatan perdata terhadap mantan tersangka/mantan terdakwa atau ahli warisnya (jika tersangka/terdakwa meninggal dunia) guna menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara.
RIFRETH
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Kewenangan Kepala Desa Dalam Membuat Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Malinau Rifreth Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan kepala desa dalam membuat peraturan desa yang partisipatif dan kedudukan peraturan Desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan : bahwa kewenangan kepala desa membuat peraturan desa yang partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan landasan dalam mengatur urusan masyarakat setempat, upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak dari masyarakat, sudah seharusnya didasarkan pada Peraturan Desa yang dibentuk berdasarkan partisipasi masyarakat desa secara aktif. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa dengan adanya kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam prakteknya selama ini masih rendah, karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa.. Sedangkan kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa Peraturan Desa merupakan instrumen hukum penyelenggaraan Pemerintahan Desa di dalam melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Sehingga Peraturan Desa seturut UU No. 6 Tahun 2014 berfungsi untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam hal kewenangan desa mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, serta ditetapkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia guna memberikan tatanan aturan yang baik dan jelas.
NATANEL
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaturan terhadap izin membangun rumah burung walet di Kabupaten Malinau dan bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Malinau Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Izin Membangun Rumah Burung Walet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan koseptual daN pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: Pengaturan terhadap izin membangun rumah burung walet di Kabupaten Malinau melalui Peraturan Bupati Malinau Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Izin Membangun Gedung Burung Walet dengan tujuan untuk mempermudah pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum usaha peternakan; memberikan dasar hukum untuk izin peternakan dan sejenisnya agar iklim usaha berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat; sebagai dasar hukum pembuatan peraturan izin peternakan dans ejenisnya agar menjadi salah satu sumber; dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negative pada lingkungan hidup. Dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Bupati Malinau Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Izin Membangun Rumah Burung Walet sesuai dengan kewenangan yang diberikan baik oleh Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah. Kata Kunci, Kewenangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Bupati, Penegakan
