MARGARETA POUWIRE
2024 · Thesis · Open Access
Pengelolaan barang milik daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan, Penelitian ini bertujuan menganalisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; pertama, kedudukan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam kontrak kerjasama pengelolaan barang milik daerah, kedua perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kontrak kerjasama Pengelolaan barang milik daerah jika terjadi pelanggaran kontrak (wanprestasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kedudukan hukum pemerintah daerah dengan mitra dalam kontrak kerjasama pengelolaan barang milik daerah adalah sederajat. Kontrak kerjasama pengelolaan barang Milik daerah merupakan suatu perjanjian yang tunduk dan taat pada ketentuan KUHPerdata. Oleh karena perjanjian/kontraknya tunduk pada ketentuan KUHPerdata maka sifat perjanjian adalah bersifat privat karena pelaksanaan perjanjian/kontraknya semata-mata tunduk pada aturan hukum privat, walaupun kelahirannya atau keberadaannya dilandasi atau diliputi oleh nuansa hukum publik dan suatu hal tak dapat dipungkiri bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah juga dilandasi atau diliputi oleh hukum publik, keedua, perlindungan hukum dalam kontrak kerjasama pengelolaan BMD antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga ini berarti dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum kontrak kerjasama pengelolaan BMD telah diatur dalam KUH Perdata, PP No 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Perlindungan tersebut berupa keharusan perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis sebagai usaha untuk menghindari adanya perselisihan dan sengketa.
LABAN SAMSOPIAN
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Pemenuhan Hak Hak Normatif Tenaga Kerja Sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia LABAN SAMSOPIAN Hak normatif pekerja adalah hak hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan tertulis, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Perusahaan maupun dalam perjanjian kerja. Karena itu hak normatif sebagai bagian dari hak asasi pekerja. Sehingga pemenuhan hak normatif pekerja merupakan implementasi dari pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini ingin menjelaskan tentang pemenuhan hak hak normatif pekerja sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Perlindungan hak-hak normatif tenaga kerja pasca berlakunya Undang-Undang No. 6 tahun 2023 dan Upaya Pemenuhan hak-hak normatif tenaga kerja dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif tenaga kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan pasal-pasal yang mengatur tentang Ketenagakerjaan yang terangkum dalam Pasal 81 maka belumlah mengakomodir jaminan hak-hak bagi pekerja. Jaminan hak pekerja yang secara pokok semestinya mendapat jaminan perlindungan hukum tetapi apabila dikaitkan dengan isu yang diangkat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dan upaya Pemenuhan hak-hak normatif pekerja dari perspektif Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar pekerja dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebaliknya pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mentaati hak normatif dalam setiap pemberian kerja. Hak normatif pekerja yang bersifat sosial sebagaimana diatur dalam undang-undang yakni: hak cuti, kawin, libur resmi. Pembatasan pekerjaan anak dan perempuan pada malam hari serta beberapa tunjangan fasilitas sosial yakni: tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan pemeliharaan kehadiran, tunjangan kemahalan, tunjangan makan, transport, tunjangan anak/isteri/suami sesuai kemampuan dari perusahaan, perlindungan tenaga kerja terhadap sosial ekonomi yakni berupa asuransi sosial sebagai kewajiban perusahaan, dan pembayaran preminya dibayar oleh perusahaan dan pekerja Kata Kunci, Hak Normatif, Tenaga kerja, Perlindungan hukum Hak Asasi Manusia.,
RISMA ANDINI
2024 · Thesis · Open Access
Kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis prinsip keseimbangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau serta kedudukan para pihak dalam kontrak kerja sama antar pemerintah daerah dengan pihak swasta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa antara pemerintah daerah selaku pengguna barang/jasa dengan pihak swasta selaku penyedia barang/jasa memiliki posisi yang seimbang. Para pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kedudukan atau posisi yang seimbang, tidak ada yang mendominasi, dan juga para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang, baik dari kedudukan para pihak, kepentingan maupun hak dan kewajiban para pihak. Prinsip keseimbangan yang merupakan salah satu asas dalam hukum kontrak belum dapat diimplementasikan secara baik dalam kontrak untuk kepentingan pemerintah. Kedudukan hukum para pihak dalam kontrak kerja sama pengadaan barang dan jasa antar pemerintah daerah dengan pihak swasta, dimana pemerintah berkedudukan sebagai pihak yang membutuhkan barang dan atau jasa sekaligus pemberi pekerjaan atau proyek, sementara pihak swasta berkedudukan sebagai penyedia barang dan atau jasa. Dalam kontrak ini, pemerintah sebagai pihak pemberi pekerjaan, kedudukannya dalam kontrak merupakan subjek hukum badan hukum publik. Sementara itu, pihak swasta kedudukannya sebagai subjek hukum perdata sangat lemah. Perbedaan kedudukan hukum para pihak juga berpengaruh terhadap jenis kontraknya dan juga peraturan yang digunakan sebagai dasarnya. Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah memamg merupakan bentuk kontrak yang sepesifik.
ALVA ANGELA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai dari Atasannya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN.Malinau). Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan dan Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin atasan dalam putusan perkara nomor: 4/Pdt.G/2022/PN.Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari atasan. Pegawai Negeri Sipil juga dapat melakukan perceraian tanpa izin atasan, tetapi harus siap menerima resiko. Dasar Pertimbangan hukum atasan tidak memberikan izin perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil ialah bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau, alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Sedangkan Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan seorang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa ada surat izin dari atasannya pada Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Mln berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, ”Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”. Dan Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Penggugat dikarenakan dari alasan-alasan mengajukan perceraian telah memenuhi syarat/alasan, keterangan dari para saksi dan barang bukti yang sempurna maka hakim mengabulkan Gugatan upaya untuk menghindari adanya kemudaratan bagi Penggugat dan Tergugat.
WAYAN FRIMARTA SAPUTRA
2024 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Lembaga adat memiliki kedudukan strategis dalam Masyarakat hukum adat. Lembaga adat berperan menyelesaian sengketa yang terjadi dalam Masyarakat. Demikian pula halnya dengan Lembaga Adat Dayak Sa’ban. Salah satu sengketa yang diselesaikan oleh Lembaga adat Dayak Sa’ban adalah sengketa rumah tangga. dengan berkedudukan sebagai mediator. Permasalahan yang diangkat, yaitu: Bagaimana mekanisme penyelsaian sengketa rumah tangga oleh lembaga adat Sa’ban di Kabupaten Malinau melalui mediasi dan Bagaimana kekuatan Hukum mengikat hasil mediasi Lembaga Adat Sa’ban bagi pihak yang bersengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lembaga adat Dayak Sa’ban berperen sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga. Dilakukan dalam beberapa tahap, pertama tahap pelaporan, kedua mediasi musyawarah, dan yang ketiga merupakan hasil yang telah dimediasi oleh Lembaga adat. Dan Kekuatan mengikat hasil putusan mediasi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga dalam Masyarakat hukum adat Dayak Sa’ban memiliki tingkat kepatuhan oleh para pihak. Mediasi yang dilakukan Lembaga adat mengikat para pihak karena beberapa alasan. Alasan pertama, lembaga adat sebagai mediator memiliki wibawa yang tinggi di mata masyarakat hukum adat. Alasan berikutnya mediasi berfungsi mengembalikan pada posisi semula, karena ketika terjadi sengketa dalam masyarakat hukum adat, timbul ketidak seimbangan dalam hubungan masyarakat. Saat tercapai perdamaian melalui mediasi maka ketidak seimbangan tadi dikembalikan pada posisi semula Kata Kunci : Lembaga Adat, Sengketa, Mediasi, Rumah tangga
JIHAN ANISHA SAPUTRI ANANDA
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan R & D (Research and Development) dengan menghasilkan suatu produk berupa media bimbingan dan konseling dalam bahaya perilaku merokok bagi siswa di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk berupa media animasi perilaku bahaya merokok bagi remaja di SMA Negeri 1 Nunukan yang teruji secara teoritis dengan memenuhi kriteria kelayakan produk. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari angket hasil uji validasi ahli berupa data ordinal. Penilaian ini kemudian diintepretasikan untuk mengetahui besarnya tingkat validitas produk yang telah dibuat oleh peneliti. Sedangkan data kualitatif didapatkan dari hasil saran dan masukan dari para ahli ketika validasi produk. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gall yang terdiri dari 10 langkah, akan tetapi pada penelitian ini hanya dilakukan 5 langkah sampai dengan revisi desain ahli validasi. Untuk mengetahui akseptabilitas produk maka dilakukan uji ahli validasi ahli media, validasi ahli materi, uji validasi dan ahli bahasa. Instrumen penelitian ini berupa angket yang digunakan untuk mengetahui akseptabilitas produk. Adapun hasil penilaiannya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif persentase. Hasil penelitian yang diperoleh dari uji validasi menunjukkan bahwa media animasi perilaku bahaya merokok bagi remaja memenuhi kriteria yang sesuai dengan aspek kelayakan penelitian. Skor yang diperoleh dari hasil validasi uji ahli materi (92%) yang artinya ‘sangat layak”, validasi uji ahli media(84%) yang artinya ‘sangat layak”dan uji ahli bahasa (84%) yang artinya ‘sangat layak”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa media animasi bahaya merokok ini sangat layak digunakan sebagai media bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan revisi sewaktu-waktu.
SERLY ERLINA
2024 · Thesis · Open Access
Keberadaan sungai Malinau di kalangan masyarakat memberikan manfaat dengan banyaknya aktivitas manusia yang dilakukan di sungai maupun di daerah sekitar sungai. Diantara aktivitas masyarakat seperti pembuangan limbah rumah tangga dan penangkapan yg berlebih dapat berpengaruh terhadap, populasi keanekaragaman ikan. Ikan merupakan salah satu bentuk keanekaragaman hayati yang menyusun ekosistem sungai. Habitat yang paling banyak ditempati oleh ikan air tawar yakni seperti sungai, danau, ataupun rawa-rawa. Kesuburan untuk kualitas perairan dapat di ukur dengan keanekaragaman ikan yang mendiaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis ikan yang tertangkap di sungai Malinau. Penelitian ini dilakukan di daerah aliran sungai malinau, Desa Kuala Lapang. Sampel ikan untuk proses identifikasi dikumpulkan dari hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap pancing, jala dan pukat/jaring insang. Ikan diidentifikasi secara morfologi dengan melihat bentuk tubuh, kepala, mulut, sirip dan ekor serta corak warnanya. Tingkat keanekaragaman ikan di sungai Malinau tergolong rendah. Ikan yang ditemukan hanya terdiri dari 8 jenis yakni ikan Tawes (Barbonymus gonionotus), Ikan Baung (Hemibagrus nemurus), Ikan Betutu (Oxyeleotris marmorata), Ikan Lais (Cryptopterus bicirrhis), Ikan Todok / Hampala (Hampala macrolepidota), Ikan Sili (Macrognathus aculeatus), Ikan lalang (Parachela oxygastroides), dan Ikan Pelian/mahseer (Neolissochilus). Diantara 8 jenis ini yang sering ditemukan ialah ikan Ikan Tawes (Barbonymus gonionotus) dan Baung (Hemibagrus nemurus). Ikan yang ditemukan bervariasi ukurannya dari 13 cm sampai 46 cm.
ANDINI HASANUDDIN
2024 · Thesis · Open Access
Pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan adalah salah satu jenis-jenis pelanggaran yang telah termuat ketentuan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun adanya peraturan yang mengatur dan penegakan hukum yang berjalan, fakta yang terjadi di lapangan masih banyak ditemukannya pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan, upaya dan sanksi yang diterapakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan dan kesadaran hukum masyarakat Kota Tarakan terhadap kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada saat mengemudi. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui data lapangan yaitu dengan mewawancarai. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor kota Tarakan. Sementara data sekunder didapatkan melalui analisa dari berbagai bahan bacaan yang terkait dengan penelitian. Berdasarkan penelitian ini diperolah faktor penyebab pelanggaran lalu lintas umumnya disebabkan oleh tiga faktor yang diantaranya faktor manusia, penegak hukum dan fasilitas pendukung. Upaya dan sanksi telah diterapkan kepada pelanggar berupa upaya sosialisasi dan sanksi yang telah diberlakukan sesuai aturan hukum yang berlaku untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan, namun kesadaran hukum masyarakat Kota Tarakan terbilang masih cukup rendah terhadap kewajiban penggunaan sabuk keselamatan. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk dapat mempertahankan penegakan hukum yang telah berjalan dengan semestinya dan diharapkan kepada masyarakat untuk dapat mematuhi aturan hukum penggunaan sabuk keselamatan pada saat mengemudi demi keselamatan diri sendiri
JULIANTONO
2024 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan guru Matematika di SMP Negeri 1 Tarakan dalam meningkatkan kemampuan literasi Matematika siswa. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan, yaitu: menyiapkan semua data yang telah dikumpulkan, membaca dan memahami data yang telah dikumpulkan, membuat kode pada data yang telah dikumpulkan, mendeskripsikan tema yang sudah dibuat melalui data yang telah dikumpulkan, menginterpretasi tema dan deskripsi tersebut, kemudian menarik kesimpulan. Berdasarkan analisis data, temuan tentang bagaimana strategi guru dalam meningkatkan literasi matematika siswa, yaitu: melakukan pembiasaan literasi, menyajikan soal literasi dalam bentuk yang bervariatif, melakukan tes kemampuan, melakukan bimbingan secara rutin, melatih siswa dalam membuat kesimpulan, memanfaatkan sarana dan prasarana.
HERMAN KUING
2024 · Thesis · Open Access
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan modal penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga adat di kecamatan kayan selatan. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini bahwa peran lembaga adat di kecamatan kayan selatan dalam menyelesakkan sengketa tanah adalah sebagai hakim perdamaian, dalam sidang adat berperan sebagai pengambilannkeputusan adat, dimana para pihak mengikat diri terhadap putusan yang diambil oleh pengurus lembaga adat.
NURHASANAH
2024 · Thesis · Open Access
Kitosan dari cangkang kepiting bakau memiliki banyak manfaat yang dapat diaplikasikan dalam bidang kosmetik. Salah satu sediaan kosmetik yang dapat diaplikasikan adalah produk make-up remover. Modifikasi ukuran kitosan menjadi nanopartikel dilakukan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan ukuran nanopartikel kitosan cangkang kepiting bakau dan mendapatkan karakteristik fisikokimia dan mikrobiologi sediaan make-up remover berbasis nanopartikel kitosan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif pada analisis ukuran nanokitosan dan karakteristik fisikokimia makeup- remover. Karakteristik mikrobiologi berupa uji aktifitas antibakteri make-up remover menggunakan analysis of variant pada selang kepercayaan 95% dengan satu faktor yaitu penambahan nanopartikel kitosan pada taraf F0 (0%), F1 (0,1%), F2 (0,3%), F3 (0,5%). Hasil penelitian menunjukkan ukuran nanopartikel kitosan sebesar 67,07 nm. Make-up remover pada konsentrasi 0%, 0,1%, 0,3% dan 0,5% tidak berwarna (bening), aroma jasmine dan berbentuk cair. Make-up remover pada konsentrasi 0%, 0,1%, 0,3% dan 0,5% menghasilkan nilai pH 5,01 – 5,08 sesuai dengan standar SNI 16-4380-1996. Seluruh konsentrasi formula make-up remover mengandung logam berat merkuri (Hg) 0,02 mg/kg, arsen (As) 0,0008 mg/kg, kadmium (Cd) 0,00011 mg/kg, dan timbal (Pb) 0,05 mg/kg. Semua formulasi tidak melebihi batas maksimum cemaran logam berat yang ditetapkan oleh Peraturan Badan BPOM No. 12 Tahun 2019. Sediaan Make up remover nanopartikel kitosan mampu menghambat bakteri gram positif Propionibacterium acnes dengan menghasilkan zona hambat pada F0 (0%) 18,6±3,51 mm, F1 (0,1%) 24,3±4,04 mm, F2 (0,3%) 22,8±1,15 dan F3 (0,5%) 16±1,25. Aktivitas antibakteri make-up remover nanopartikel kitosan terhadap Propionibacterium acnes pada penelitian ini termasuk kategori kuat hingga sangat kuat.
BOBY SETIAWAN
2024 · Thesis · Open Access
Motor Double speed adalah jenis motor AC Asinkron dengan 2 putaran atau lebih. Adanya dua macam belitan yang terpisah menyebabkan motor 3 phasa untuk mempunyai ukuran jauh lebih besar. Hal ini akan terlihat apabila dibandingkan dengan motor 3 phasa yang hanya mempunyai 1 putaran dengan daya yang sama. Motor Double speed sendiri merupakan motor jenis rotor sangkar tupai (squirrel cage). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rewinding motor induksi 3 fasa dan cara perhitungan untuk menentukan lilitan kawat pada motor induksi. Pada proses rewinding digunakan tembaga dengan ukuran 0,50mm yang dimana pada proses rewinding belitan ini dibentuk menggunakan mal dengan jumlah 52 lilit. Kemudian pada saat pengujian didapatlah hasil yang dimana pada saat putaran lambat dengan tanpa beban itu memiliki arus (1,3A) kemudian frekuensi (50,45Hz),cos φ (0,86) dengan kecepatan (1515Rpm). Lalu pada saat diberi beban dengan keadaan putaran cepat itu memperoleh nilai arus (1,9A),frekuensi (50,29Hz), cos φ (0,997) dan kecepatan putaran nya mencapai 2949Rpm. Pada saat percobaan dengan menggunakan beban maupun tanpa beban tidak begitu jauh memiliki selisih, hanya pada kecepatan nya saja yang memiliki selisih jauh antara putaran lambat dan cepat. Hal ini dikarenakan motor double speed ialah motor yang dapat memiliki 2 buah kecepatan, yang dimana pada saat putaran cepat itu hasil nya bisa 2x lipat dari putaran lambat.
MUHAMMAD SABRI
2024 · Thesis · Open Access
Motor induksi tiga fasa Dahlander adalah motor yang sering diaplikasikan pada dunia industri adapun beberapa kendala yang sering terjadi pada saat mengontrol motor terkhususnya pada pengereman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pengereman dinamik dengan metode injeksi arus DC pada motor induksi tiga fasa Dahlander. Penelitian ini dilakukan untuk memahami karakteristik pengereman dinamik yang dihasilkan dengan injeksi arus DC terhadap waktu berhenti pada motor Dahlander dalam kondisi berbagai kecepatan. Data penelitian mencakup berbagai parameter seperti, kecepatan motor, arus, tegangan, dan waktu berhenti motor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengereman dinamik dengan injeksi arus DC dapat secara signifikan meningkatkan proses pengereman pada motor induksi tiga fasa, pada masing-masing putaran, di mana waktu berhenti motor pada putaran rendah dapat diminimalkan dari 74 detik hinggah 0,04 detik dan pada putaran tinggi dari 144 detik hingga 0,08 detik. Penelitian ini dapat menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem pengereman yang lebih efisien dan responsif dalam aplikasi industri.
JUSNIA
2024 · Thesis · Open Access
Analisa aliran daya adalah analisa yang digunakan untuk menentukan dan menghitung tegangan ,arus,daya dan faktor daya yang terdapat pada seluruh bus bar serta aliran daya aktif dan reaktif pada saluran dalam suatu jaringan listrik dalam keadaan pengoperasian normal. Penelitian ini dilakukan di PT.PLN KP Sebatik dengan data-data yang diperlukan yaitu:single line diagram ,data pembangkit, data beban dan data saluran. Data-data tersebut selanjutnya diinput kedalam software ETAP Powerstation 19.0.1 untuk dilakukan analisa aliran daya. Pada penelitian ini dilakukan dengan tiga skenario,yaitu: tanpa PV, PV 25% dan PV 50%. Metode yang digunakan untuk analisa aliran daya adalah metode Newton Raphson. Penelitian ini menghasilkan perhitungan nilai rugi-rugi daya dan tegangan pada saluran distribusi PT.PLN KP Sebatik tanpa PV diperoleh daya aktif sebesar 65,1 kW, daya reaktif sebesar 172,7 kVAr dengan tegangan paling rendah sebesar 19,44 kV. Kemudian untuk nilai rugi-rugi daya dan tegangan pada saluran distribusi dengan presentase PV 25% diperoleh daya aktif 58,1 kW, daya reaktif sebesar 122,6 kVAr, terjadi penurunan rugi-rugi daya aktif sebesar 7 kW (10,75%) dan daya reaktif sebesar 50,1 kVAr (29,01%) dengan tegangan terendah sebesar 19,43 kV. Selanjutnya untuk nilai rugi-rugi daya dan tegangan pada saluran distribusi dengan presentase PV 50% diperoleh nilai daya aktif sebesar 27,4 kW, daya reaktif sebesar 62,8 kVAr, terjadi penurunan rugi-rugi daya aktif sebesar 57,91% dan daya reaktif sebesar 63,63% dengan tegangan terendah sebesar 19,83 kV.
NURUL AISYAH SYUHADAH
2024 · Thesis · Open Access
This research aims to determine the effectiveness of synthetic phonics method in learning how to pronounce or pronounce vocabulary in English and students’ perception of using the synthetic phonics method in learning how to pronounce vocabulary in English. This type of research was quasi – experimental with a quantitative approach. In this research, purposive sampling was carried out, and the author used two classes as research sample, namely VII – 8 as the experimental class and VII – 9 as the control class, totaling 30 students each at SMPN 9 Tarakan. Data were analyzed using T – test. The results of the data analysis described that the research result in the experimental class before the students were given treatment illustrated that the average score was 61.03. After receiving treatment, there was a significant increase in the average score of students 84.36; compared to the control class before treatment, the students’ average score was 64.50, and after being given treatment, there was no significant increase in the average score; 65.43. Another component examined in this research was perception, which was very important in synthetic phonics because it influenced how each learner experienced and achieved their goals. Data demonstrated that students’ perceptions of using the Synthetic Phonics method in learning process at SMPN 09 Tarakan were in the ‘positive’ category with a percentage of 85%. The synthetic phonics method provided significant progress toward students’ mastery of word pronunciation. This research has implications for integrating methods in English language learning, and the use of synthetic phonics methods has a positive impact on pronunciation teaching.
EL GERALDY KESPANLA
2024 · Thesis · Open Access
Konsep pemindahan ibu kota dari Jakarta memang bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Ide untuk menjadikan Kota Palangkaraya, yang terletak di Kalimantan Tengah, sebagai ibu kota negara pertama kali muncul pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang terdampak dari pembangunan ibu kota baru kedua, mekanisme pembebasan tanah ulayat masyarakat adat terhadap pembangunan ibu kota baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang didapat, Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang terpengaruh oleh pembangunan ibu kota negara baru belum terlaksana sepenuhnya, dan masih belum ada mekanisme hukum yang memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, tanpa menghambat kemajuan proyek ibu kota negara. Akan tetapi pemerintah dalam proyek pembangunan ibu kota negara berusaha sebisa mungkin mengatur lintas hukum antara pemerintah dengan masyarakat adat, agar terciptanya jaminan kepastian hukum mengenai hak masyarakat adat. Dan juga Dalam pelaksanaan pembebasan tanah ulayat masyarakat adat untuk pembangunan ibu kota negara baru, terdapat rangkaian tahapan yang harus dijalankan oleh pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021. Proses ini terdiri dari empat langkah, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pelaksanaan pengadaan tanah dan penyerahan hasil dilakukan dengan pihak pemilik tanah memberikan hasil tanah kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, dengan tujuan mendukung perkembangan infrastruktur daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
LESTARI SALSADILA THAMRIN
2024 · Thesis · Open Access
Pemaksaan pengakuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak tersangka dalam proses penyidikan. Pemaksaan pengakuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti intimidasi, ancaman, penyiksaan, atau pemberian janji-janji palsu. Pemaksaan pengakuan dapat berdampak negatif bagi tersangka, baik secara fisik, psikologis, maupun hukum. Perlindungan hukum bagi tersangka telah diatur dalam Undang-undang demikian pula dengan proses penyidikan, namun dengan adanya instrumen hukum untuk melindungi hak-hak tersangka ini belum mampu menjamin sepenuhnya hak-hak tersangka tersebut terlaksana dengan baik karena masih saja sering ditemuinya pemaksaan pengakuan dengan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka serta menjelaskan bentuk-bentuk dari pemaksaan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka serta mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi penyidik yang melakukan pemaksaan pengakuan dalam proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, perlindungan hukum terhadap tersangka sudah cukup jelas diatur dalam KUHAP, HAM, dan International Covenant on Civil Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) namun kurangnya pengawasan serta tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi tersangka yang mengalami pemaksaan pengakuan saat proses penyidikan menjadi celah sehingga aparat khususnya penyidik masih melakukan tindakan pemaksaan pengakuan dengan kekerasan. Kedua, bentuk-bentuk dari pemaksaan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik ini ada dua bentuknya yaitu pemaksaan pengakuan secara fisik dan secara non-fisik (psikis) maka dalam hal ini pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada penyidik yang melakukan pemaksaan pengakuan secara fisik dan psikis dapat terapkan ketentuan menurut Pasal 335 KUHP, Pasal 351 KUHP ,disiplin dan kode etik (pemberhentian dengan tidak hormat).
MUHAMAD BAHRUL ADI SAPUTRO
2024 · Thesis · Open Access
Motor induksi 3 fasa merupakan jenis motor yang banyak digunakan di industri karena memiliki keunggulan dari segi biaya, dimensi, dan daya tahan yang baik. Meskipun motor induksi 3 fasa memiliki banyak keunggulan dalam hal torsi, dan efisiensi yang tinggi, namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerjanya, salah satunya adalah beban lebih. Beban lebih dapat mengurangi efisiensi motor induksi selain itu, mengakibatkan peningkatan nilai torsi motor yang berdampak pada peningkatan daya output motor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban terhadap nilai torsi dan efisiensi motor induksi 3 fasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengujian motor induksi 3 fasa berdasarkan nilai variasi torsi beban. Hasil keseluruhan disajikan dalam bentuk perhitungan berbasis Matlab M-file. Berdasarkan hasil analisis peningkatan beban memberi pengaruh terhadap nilai torsi yang mengakibatkan daya output meningkat dan berdampak pada efisiensi motor. Pada beban 75% torsi motor bernilai 1,16 Nm, daya output 170,02 W, dan nilai efisiensi 41,91 %. Pada beban 100% torsi motor bernilai 1,28 Nm, daya output 186,46 W, dan nilai efisiensi motor 40,3%. Pada beban 125% torsi motor bernilai 1,39 Nm, daya output 196,70 W, dan nilai efisiensi motor 38%. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa kondisi beban optimal untuk motor induksi berada pada kisaran 75%.
ALDI WIBOWO
2024 · Thesis · Open Access
Pengisian baterai dengan cara mengaliri arus listrik secara terus menerus. Pengisian dihentikan ketika tegangan baterai telah sampai pada tegangan maksimal. Jika baterai telah mencapai tegangan maksimumnya tetapi tetap dilakukan pengisian maka akan menimbulkan kerugian yaitu pemborosan energi listrik untuk mencegah kerusakan pada baterai, dibutuhkan sebuah alat pengendali yang dikenal dengan charger controller. Fungsi utama dari charger controller adalah mempertahankan keadaan baterai dengan mencegah terjadinya distribusi arus dan tegangan yang berlebihan. Penelitian ini menghasilkan sistem yang dapat menaikkan dan menurukan tegangan sesuai yang diinginkan dengan menggunakan rangkaian buck-boost converter sebagai alat untuk menstabilkan tegangan keluaran yang disuplai dengan tegangan yang terukur sebesar 13 V untuk aki dan Arus 3,64 A.
HETTY APRIANI
2024 · Thesis · Open Access
Jaminan Pelaksanaan Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum merupakan kunci dalam menjaga integritas pemilihan umum yang demokratis. Namun, dalam proses pemilu, seringkali terdapat warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai pemilih. Hal ini mengundang pertanyaan tentang tanggung jawab KPU dalam memastikan pemenuhan hak pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau surat keterangan. Artikel ini mengkaji aspek-aspek tanggung jawab KPU terhadap pemenuhan hak pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau surat keterangan. Melalui analisis dokumen dan data yang relevan, penelitian ini mempertimbangkan peran KPU dalam memfasilitasi pemilih yang mungkin tidak memiliki dokumen resmi tersebut. Penelitian ini juga menyelidiki upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU untuk memastikan bahwa pemilih tanpa e-KTP atau surat keterangan dapat mencoblos dengan lancar dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pemenuhan hak pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau surat keterangan. Berbagai upaya, seperti pemberian surat keterangan sementara, kampanye informasi, dan pengaturan lokasi pemungutan suara yang mudah diakses, telah dilakukan untuk memastikan bahwa hak pemilih ini tetap terpenuhi. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam proses ini, termasuk masalah teknis dan administratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara KPU, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan bahwa pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau surat keterangan tetap memiliki akses yang sama ke proses pemilihan Umum yang Demokratis. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang tanggung jawab KPU dalam pemenuhan hak pemilih yang merupakan instrument penting dalam system pemilihan umum yang demokratis dan mengingatkan bahwa upaya yang serius dan konsistensi regulasi harus dijaga untuk mencapai tujuan tersebut.
