ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Riset ini memiliki maksud guna menelaah imbas penyetaraan jabatan serta kompetensi pegawai bagi kinerja pegawai, baik secara lugas maupun tidak lugas lewat perantara penyederhanaan birokrasi pada instansi Pemerintah Kabupaten Bulungan. Kajian ini didasari oleh penerapan regulasi transformasi birokrasi yang menitikberatkan pada perampingan susunan lembaga serta pengembangan mutu personil demi menggapai kinerja aparatur yang prima. Penyelidikan ini mengadopsi pola angka quantitative approach memakai prosedur survey method. Keterangan diperoleh lewat angket yang dialokasikan bagi pegawai pada instansi Pemerintah Kabupaten Bulungan. Skema pemrosesan data yang diaplikasikan ialah Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) memakai sokongan peranti lunak SmartPLS. Eksaminasi asumsi dilaksanakan lewat tahapan bootstrapping guna memahami efek lugas serta tidak lugas antarvariabel. Output riset membuktikan bahwa penyetaraan jabatan tidak memberikan andil berarti bagi kinerja pegawai, sementara kompetensi pegawai menyumbang dampak baik serta esensial bagi kinerja pegawai. Di samping itu, penyetaraan jabatan beserta kompetensi pegawai terkonfirmasi memicu efek krusial bagi penyederhanaan birokrasi. Walaupun begitu, penyederhanaan birokrasi tidak menyumbang impak bermakna bagi kinerja pegawai. Temuan tes perantara turut memperlihatkan bahwa penyederhanaan birokrasi tidak sanggup menjadi jembatan bagi imbas penyetaraan jabatan maupun kompetensi pegawai bagi kinerja pegawai. Simpulan kajian ini memberikan sinyal bahwa eskalasi kinerja pegawai pada instansi pemerintah lebih didominasi oleh unsur kompetensi personal daripada pergeseran susunan organisasi.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) merupakan kebijakan strategis dalam reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia, yang mengadopsi prinsip New Public Management (NPM). Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi satuan kerja pemerintah dalam mengelola keuangan secara efisien, produktif, dan akuntabel tanpa mengabaikan orientasi pelayanan publik. UPBU Juwata Tarakan, sebagai UPT di bawah Kementerian Perhubungan, telah berstatus BLU sejak 2017 dan memainkan peran strategis dalam mendukung konektivitas serta pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PPK-BLU di UPBU Juwata dan mengevaluasi sejauh mana pengelolaan keuangannya mencerminkan prinsip good governance, efisiensi anggaran, serta peningkatan kualitas layanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan telaah dokumen seperti RSB, RBA, DIPA, dan laporan keuangan BLU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPK-BLU memberikan manfaat nyata, seperti fleksibilitas dalam pengelolaan PNBP, percepatan realisasi anggaran, dan peningkatan akuntabilitas pelaporan. Namun, tantangan seperti belum optimalnya Pemanfaatan teknologi informasi, kurangnya pelatihan SDM, lemahnya koordinasi internal, serta dinamika eksternal seperti perubahan regulasi dan tekanan terhadap standar layanan masih menjadi hambatan. Berdasarkan model implementasi Grindle, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya, termasuk regulasi, kapasitas lembaga, dan kesiapan SDM. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya studi pengelolaan keuangan sektor publik berbasis kinerja. Secara praktis, temuan ini menjadi masukan strategis bagi UPBU Juwata dan pemangku kebijakan dalam memperkuat tata kelola BLU, khususnya di sektor transportasi udara.
