ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Camat dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kayan Selatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) apa dasar perundang-undangan yang menjadi landasan kewenangan Camat dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan (2) bagaimana problematika pembinaan serta pengawasan Camat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kayan Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kewenangan Camat dalam konteks pengawasan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum kewenangan Camat dalam pengawasan pengelolaan ADD antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta berbagai peraturan teknis lainnya yang mengatur tugas pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Dalam pelaksanaannya, di Kecamatan Kayan Selatan masih ditemukan sejumlah problematika, seperti keterbatasan sumber daya aparatur kecamatan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, serta penerapan mekanisme pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan Camat serta mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pemanfaatan Dana Desa menjadi faktor penting pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan pedesaan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga, sejalan dengan tren global yang menunjukkan bahwa investasi pada desa dapat memperkuat kapasitas ekonomi komunitas dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Di Desa Tanjung Lapang, efektivitas pemanfaatan dana desa menjadi perhatian karena tantangan terkait pengelolaan, kapasitas aparatur desa, dan keterlibatan masyarakat masih muncul, sehingga hasil pembangunan belum selalu optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Tanjung Lapang dengan acto pada hasil pembangunan, keterlibatan masyarakat, dan tata kelola keuangan desa, serta mengeksplorasi actor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, anggota masyarakat, dan pemangku kepentingan acto, serta melalui observasi dan studi dokumen resmi terkait pengelolaan dana desa. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan praktik terbaik dalam pemanfaatan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Tanjung Lapang dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat, kapasitas aparatur desa, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sementara keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antar pihak menjadi actor penghambat utama. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pengelola dana desa dalam merancang strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi pembangunan desa dan kesejahteraan warga.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Eksistensi Aparatur Pengawas Intern Pemda dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah; bagaimana pelaksanaan pengawasan yg dilakukan oleh APIP dalam pengelolaan dana desa dan bagaimana konsep pengawasan yang ideal oleh APIP dalam pengelolalan dana desa. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pengawasan Dana Desa oleh APIP bertujuan menjamin penggunaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, Permendagri No. 73 Tahun 2020, dan SE Mendagri No. 700/1281/A.1/IJ Tahun 2021, APIP melaksanakan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, baik secara preventif maupun represif. Kegiatan ini dirancang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dilaporkan melalui Laporan Hasil Pengawasan (LHP), dan ditindaklanjuti bersama pihak terkait seperti Inspektorat, Dinas PMD, Camat, dan BPD. Tujuannya adalah memastikan Dana Desa digunakan tepat sasaran, efektif, dan efisien untuk kemajuan desa. Konsep pengawasan ideal oleh APIP dalam pengelolaan dana desa mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menekankan pengawasan berbasis risiko, bersifat preventif-edukatif, serta dijalankan secara independen dan profesional. APIP tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memberikan pembinaan dan konsultasi kepada aparat desa. Dukungan teknologi, seperti integrasi dengan Siskeudes, memperkuat deteksi dini penyimpangan. Pengawasan dilakukan secara kolaboratif namun tetap tegas dalam tindak lanjut, demi mewujudkan tata kelola dana desa yang akuntabel dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sambungan Selatan, Kecamatan Tana Lia, kabupaten Tana Tidung, berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui tahapan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data digunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD telah dilaksanakan dengan baik secara prosedural pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa telah menggunakan Siskeudes, mengelola dana melalui rekening kas resmi, dan menyusun laporan tepat waktu (Akuntabilitas Vertikal). Namun, akuntabilitas substantif belum optimal karena ditemukan ketidakpatuhan fiskal terhadap ketentuan alokasi wajib 70% ADD untuk Pembangunan/Pemberdayaan. Sementara itu, penerapan transparansi tergolong baik melalui musyawarah dan pemasangan baliho APBDesa. Akan tetapi, transparansi belum mencapai tingkat partisipatif karena belum tersedia sarana feedback publik yang memadai dan publikasi laporan bersifat umum. Secara keseluruhan, penerapan pengelolaan ADD di Desa Sambungan Selatan telah sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018, meskipun memerlukan koreksi alokasi anggaran dan penyediaan sarana feedback publik.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan pada rentang waktu 2021-2022. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan data panel yang kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan uji F, uji t, dan uji Koefisien Dererminasi (R2 ) pada tingkat kesalahan α = 5%. Hasil analisis menunjukkan variabel dana desa berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan, variabel alokasi dana desa berpengaruh signifikan negarif terhadap kemiskinan. Sedangkan secara simultan atau bersamaa-sama, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dalam perpektif Restorative justice. Penulisan hukum ini juga bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice dalam hukum guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Data yang diolah dan diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif dan menghasilkan data diskriptif. Hasil dari penulisan hukum ini adalah pendekatan restorative justice dalam perkara pidana di Indonesia sudah diakomodasi (dalam hal sistem peradilan pidana anak) tetapi untuk perkara korupsi tidak dapat digunakan pendekatan restorative justice karena korbannya yang massif (rakyat) dan berbentuk kepentingan negara. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tidak memungkinkan restorative justice karena pengembalian kerugian akibat tindak pidana tidak dapat menghapus pidananya, namun penggunaan sanksi pidana atau non-pidana secara proporsional terhadap Pelaku korupsi perlu diterapkan agar menjadi sarana efektif dan efisien untuk optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan sampel 12 Desa di Kecamatan Malinau utara, teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, bahwa realisasi dana desa dan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi sebesar 1,366, yang artinya bahwa setiap kenaikan realisasi dana desa sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan kesejahteraan masyarakat sebesar 1,366 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan realisasi dana desa akan diikuti oleh kenaikan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun pengaruh realisasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai koefisien determinasi sebesar 61,5%, adapun sisanya sebesar 38,5% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi, sosial dan politik, infrastruktur, profesi masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian hasil uji-t bahwa realisasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan t-hitung > t-tabel (4,913 > 1,693), dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa realisasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
