ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Pentingnya Pendidikan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas bagi Pelajar di Kabupaten Malinau Sebagai Upaya Preventif dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perpsektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalaah, Tujuan dan urgensi pentingnya pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pelajar dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peran pemerintah dan instansi terkait dalam implementasi pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Berdasarkan hasil penelitian Tujuan dan urgensi pentingnya pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pelajar adalah untuk memberikan pemahaman hukum berlalulintas yang diatur dalam Undang-Undang, sehingga mereka mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pengguna jalan, membentuk perilaku budaya disiplin berlalu lintas, kepatuhan terhadap rambu, marka, serta aturan lainnya demi menciptakan ketertiban lalu lintas, mencegah kecelakaan, sehingga pelajar dapat menghindari pelanggaran yang berisiko menyebabkan kecelakaan, baik untuk dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Menanamkan kesadaran kolektif yang bertujuan menciptakan kesadaran bahwa lalu lintas adalah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keselamatan di jalan raya, karena masih banyak pelajar yang belum memahami isi dan maksud dari Undang-Undang tersebut. Implementasi pendidikan kesadaran hukum berlalu lintas yang dilakukan Polres Malinau, Pemerintah, dan Instansi terkait dilaksanakan melalui Program Intrakurikuler Pendidikan lalu lintas (PLL) dapat dilakukan melalui penyusunan Pelaksanaan Pembelajaran Rencana (RPP) dengan menyisipkan materi PLL dan Program Ekstrakurikuler di sekolah berupa kegiatan PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Polisi Sahabat Anak (Polsana), Cara Aman Kesekolah, Police Goes To Campus; Safety Riding / Driving, Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas melalui media Televisi, Radio.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arus di Kota Tarakan serta mengkaji upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencegah pelanggaran tersebut. Melawan arus merupakan pelanggaran serius karena berpotensi menimbulkan kecelakaan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dasar hukum pelanggaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106 dan Pasal 287 ayat (1), yang menetapkan sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000,00. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kasus pelanggaran melawan arus dalam tiga tahun terakhir, yaitu 75 kasus pada tahun 2022, 84 kasus pada tahun 2023, dan 125 kasus pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas serta sanksi yang belum memberikan efek jera. Pertanggungjawaban pidana diterapkan melalui mekanisme penilangan dengan sanksi denda atau kurungan. Upaya pencegahan yang dilakukan meliputi peningkatan patroli, sosialisasi, serta operasi rutin. Namun, penegakan hukum dinilai belum optimal karena keterbatasan personel dan belum maksimalnya penerapan tilang elektronik (ETLE). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan sanksi yang tegas, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna menekan angka pelanggaran dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Peningkatan aktivitas pasar tradisional berpengaruh langsung terhadap kinerja lalu lintas, khususnya pada ruas Jalan Pangkalan, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Hambatan samping yang terjadi berupa pejalan kaki, kendaraan berhenti/parkir, kendaraan keluar-masuk sisi jalan, serta kendaraan melambat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh hambatan samping terhadap kinerja jalan dengan menggunakan metode Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI 2023). Metode penelitian meliputi survei lapangan selama tiga hari pada jam sibuk (pagi, siang, dan sore), pengumpulan data volume lalu lintas, data geometrik jalan, dan hambatan samping. Data kemudian dianalisis menggunakan Microsoft Excel berdasarkan parameter kapasitas jalan, kecepatan arus bebas, derajat kejenuhan, dan waktu tempuh. Hasil analisis menunjukkan volume lalu lintas tertinggi terjadi pada hari Minggu pukul 17.00–18.00 sebesar 2298 smp/jam. Hambatan samping tercatat 278 kejadian/jam dengan kategori rendah (R). Kapasitas jalan dihitung sebesar 1969,262 smp/jam dengan derajat kejenuhan masing-masing 2105,074 smp/jam. Kecepatan rata-rata kendaraan adalah 35 km/jam dengan waktu tempuh sekitar 30,85 detik pada jarak 300 meter. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pasar memengaruhi kelancaran lalu lintas, meskipun tingkat kejenuhan masih berada di bawah batas kritis.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kerusakan jalan yang terjadi sebelum mencapai umur rencana merupakan salah satu permasalahan umum dalam pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di daerah berkembang seperti Kota Tarakan. Salah satu ruas jalan yang mengalami kerusakan tersebut adalah Jalan Gunung Amal, yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi dan dilalui oleh kendaraan berat setiap hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama kerusakan jalan tersebut berdasarkan dua aspek utama, yaitu daya dukung tanah dan beban lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental di laboratorium dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengujian tanah dilakukan untuk mengetahui sifat fisis (kadar air, berat jenis, analisa saringan, batas Atterberg) dan sifat mekanis tanah (nilai CBR). Penelitian ini juga menganalisis data Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) serta menghitung beban sumbu kendaraan menggunakan pendekatan Equivalent Single Axle Load (ESAL) dan Truck Factor (TF) untuk mengetahui pengaruh lalu lintas terhadap kerusakan jalan. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa jenis tanah pada lokasi penelitian tergolong lempung lanauan dengan nilai CBR 6%, yang menandakan rendahnya daya dukung tanah terhadap beban kendaraan. Selain itu, data lalu lintas menunjukkan volume kendaraan berat cukup tinggi, yang secara signifikan mempercepat kerusakan lapisan perkerasan jalan. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa kerusakan jalan pada ruas Jalan Gunung Amal disebabkan oleh kombinasi antara rendahnya daya dukung tanah dasar dan tingginya beban lalu lintas harian. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan struktur jalan yang lebih baik, termasuk perbaikan tanah dasar (soil improvement) dan pengaturan beban kendaraan, agar umur rencana jalan dapat tercapai secara optimal.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengguna Sepeda Listrik Di Jalan Raya Kabupaten Malinau. Pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran pengguna sepeda listrik di jalan raya di Kabupaten Malinau? Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pengguna sepeda listrik di jalan raya di Kabupaten Malinau. Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan objek kajian pada Polisi Satuan Lalu Lintas Kabupaten Malinau dan masyarakat yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Penelitian ini menggunakan ketentuan hukum yakni undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan No.45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan pengamatan lapangan. Data sekunder didapatkan melalui buku, jurnal, artikel, dan data-data pada internet. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda listrik di jalan raya di Kabupaten Malinau ini belum dapat ditegakan karena tidak adanya aturan yang tegas dan efektiv terkait penegakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda listrik di jalan raya. Pengaturan hukum terkait pengguaan sepeda listrik dapat dilihat dari aturan PM Perhubungan No.45 Tahun 2020 pasal 5 sepeda listrik dapat digunakan di lajur khusus atau di kawasan tertentu.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia disebabkan oleh pengemudi dalam pengaruh alkohol (putusan nomor: 64/pid.sus/2018/pn.tar). Pertama, restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia disebabkan oleh pengemudi dalam pengaruh alkohol (putusan nomor : 64/pid.sus/2018/pn.tar). Kedua Ratio Decidendi hakim dalam perspektif teori keadilan melalui putusan nomor: 64/pid.sus/2018/pn.tar). Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Restitusi terhadap kecelakaan lalu lintas dalam putusan nomor 64/pid.sus/2018/pn.tar berdasar pada UULLAJ pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) bahwa pelaksanaan ganti rugi dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan atau dilakukan diluar pengadilan berdasarkan pada kesepakatan damai. Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim dalam perspektif teori keadilan melalui putusan nomor: 64/pid.sus/2018/pn.tar hakim dalam mengadili perkara tersebut menggunakan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 311 ayat (5) dan menjatuhi pidana penjara selama 5 tahun. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada pelaku dibawah dari tuntuan JPU dengan tuntuan 6 tahun menjadi 5 tahun oleh hakim tanpa memberikan sanksi ganti rugi kepada korban.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Transportasi merupakan kebutuhan bagi masyarakat Indonesia,yang dimana biasanya ada kendaraan roda dua maupun roda empat, begitupun pula pelanggaran yang dilakukan setiap pengendara atau pengemudi pun berbeda-beda salah satunya yaitu merokok saat berkendara yang dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi pengendara itu sendiri atau pengendara yang lain dan tidak mementingkan keselamatan dijalan. Berkendara dijalan butuh konsentrasi penuh. Berkaitan dengan keselamatan dan keamanan di jalan, fenomena merokok dalam berkendara sangat merugikan orang lain. Di Kota Tarakan pun masih banyak pengendara yang merokok saat dijalanan, mungkin saja belum ada korban yang berani melapor ke pihak kepolisian. Fakta dilapangan, menjelaskan bahwa larangan merokok belum pernah di tindak tegas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan. Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan Pertama, Tindakan penegak hukum terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor Hambatan dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, Tindakan penegak hukum terhadap pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor, pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Tarakan yakni hanya tindakan berupa teguran saja kepada pelanggar tersebut. Kedua, hambatan dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, kebudayaan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KECEPATAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA TARAKAN ABSTRAK Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Tarakan. Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Kota Tarakan. Kedua, hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Tarakan dan Dinas Perhubungan Kota Tarakan serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hukum yang diperoleh dari sumber pertama dengan melakukan wawancara yaitu Satlantas Polres Tarakan dan Dinas Perhubungan Tarakan agar memperoleh hasil yang berkompeten. Adapun data sekunder adalah Undang-Undang, Dokumen Resmi, Buku-Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa yang pertama bahwa penegakan hukum pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua dilakukan dengan cara sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan melakukan peneguran atau himbauan kepada masyarakat yang melanggar, ketegasan sanski dan denda sangat diperlukan untuk menegakkan hukum terkait batas kecepatan kendaraan. Kedua, hambatan penegakan hukum pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua adalah kurangnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kurangnya alat khusus dan sarana untuk melaksanakan penegakan hukum batas kecepatan, dan kurangnya rasa patuh masyarakat untuk patuh mentaati aturan rambu-rambu lalu lintas.
