ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Kpg terhadap hilangnya dana nasabah, serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban bank terhadap hilangnya dana dan kebocoran data nasabah. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), yang bahan hukumnya dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Kpg telah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah atas hilangnya dana dalam transaksi elektronik yang tidak diotorisasi oleh nasabah dengan menempatkan tanggung jawab keamanan sistem elektronik pada bank dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil serta immaterial. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban bank atas hilangnya dana dan kebocoran data nasabah dapat dikonstruksikan melalui tiga pendekatan yang saling berkaitan, yaitu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, prinsip strict liability dan doktrin respondeat superior, serta pertanggungjawaban atas kebocoran data nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang tidak dapat dielakkan melalui klausula eksonerasi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBATALAN SEPIHAK KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan parameter hukum apakah tindakan pembatalan sepihak terhadap keputusan sirkuler yang telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang saham lain yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan Nonhukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan sepihak terhadap keputusan sirkuler pemegang saham dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, bertentangan dengan hak subjektif pemegang saham lain, serta tidak memperhatikan asas kepatutan dan itikad baik dalam hubungan perseroan. Dalam perkara a quo perbuatan tersebut terlihat dari tindakan menolak mengaktakan keputusan sirkuler, menarik kembali persetujuan secara sepihak, mengabaikan keberatan penggugat, menggunakan kekuasaan sebagai pemegang saham mayoritas, serta menyelenggarakan RUPS dengan mengesampingkan keputusan sirkuler yang telah disepakati. Majelis hakim mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena dinilai tindakan tersebut bertentangan dengan kekuatan mengikat keputusan sirkuler dan mengabaikan hak penggugat sebagai pemegang saham.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Transaksi jual berli merupakan salah satu bentuk hubungan perdata yang harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa hukum yang timbul baik akibat perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian. Salah satu kasus yang berkenaan dengan pelanggaran dalam perjanjian jual beli adalah kasus jual beli emas batangan antara Budi Said dengan PT Aneka Tambang Tbk yang berujung pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 815 PK/Pdt/2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan peninjauan kembali tersebut beserta menganalisis status keabsahan perjanjian jual beli emas batangan antara Budi Said dengan PT Aneka Tambang Tbk setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut dijatuhkan. Penelitian dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data yang digunakan adalah bahan sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, dan berbagai sumber literatur lainnya. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerima permohonan peninjauan kembali sekaligus membebaskan PT Aneka Tambang Tbk dari adanya kewajiban menyerahkan 1.136 kg emas kepada Budi Said adalah terdapat pertentangan antara putusan perkara perdata dengan putusan pidana yang berkaitan dengan perbuatan penipuan oleh pihak tertentu. Kemudian status keabsahan perjanjian jual beli emas batangan antara Budi Said dan PT Aneka Tambang Tbk adalah tidak sah dan dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur adanya kesepakatan dan sebab yang tidak halal sehingga perjanjian jual beli emas batangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen terhadap Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan, serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak Perumda atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan pihak Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen terhadap Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan terdiri atas tujuh bentuk utama, yaitu: menimbun meter air tanpa izin petugas, menjual air tanpa izin petugas, memindahkan lokasi meter air tanpa izin, merusak jaringan pipa dan menghilangkan meter air, melakukan penyambungan kembali secara ilegal setelah pemutusan, menggunakan pompa hisap langsung dari pipa tanpa izin, serta menunggak pembayaran. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum bagi Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan dilaksanakan melalui penerapan kontrak Surat Permohonan Langganan, pengawasan berkala, sosialisasi, dan pendekatan persuasif, serta tindakan represif berupa penjatuhan sanksi administratif, sanksi denda, dan sanksi polisional yang terukur dengan mengedepankan mekanisme musyawarah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perairan Muara Tias merupakan wilayah estuari yang dipengaruhi oleh masukan air tawar dan air laut, serta berbagai aktivitas pemanfaatan pesisir seperti perikanan tangkap dan budidaya tambak ikan dan udang, sehingga pemantauan kualitas airnya menjadi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan pengelolaan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai parameter fisika-kimia serta menentukan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) di perairan Muara Tias, Kalimantan Utara. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2025 hingga Januari 2026 menggunakan metode purposive sampling pada sembilan titik yang mewakili zona dalam muara, mulut muara, dan luar muara, dengan pengambilan sampel dilakukan dua kali yaitu pada kondisi pasang tertinggi dan surut terendah. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada kondisi pasang tertinggi, suhu berkisar antara 28–30°C, salinitas 7–15 ppt, pH 7,15–7,76, kecerahan 0,13–0,90 m, DO 5,9–8,0 mg/L, TSS 20–88 mg/L, minyak dan lemak 0,047–0,178 mg/L, amonia 0–0,085 mg/L, dan orto-fosfat 0–0,039 mg/L; sedangkan pada kondisi surut terendah, suhu berkisar 29–31°C, salinitas 0–13 ppt, pH 6,3–7,7, kecerahan 0,13–0,70 m, DO 6,5–8,5 mg/L, TSS 21–68 mg/L, minyak dan lemak 0,045–0,670 mg/L, amonia 0,073–0,452 mg/L, dan orto-fosfat 0–0,047 mg/L. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode NSFWQI sesuai PERMEN LHK No. 27 Tahun 2021, nilai IKAL rata-rata pada saat pasang tertinggi sebesar 82,05 dan pada saat surut terendah sebesar 81,51, keduanya termasuk dalam kategori Baik. Perairan Muara Tias secara umum masih berada dalam kondisi layak secara ekologis, meskipun pemantauan berkala tetap diperlukan mengingat adanya beberapa titik yang menunjukkan tekanan lingkungan lebih tinggi, khususnya terkait konsentrasi amonia, TSS dan orto-fosfat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perairan Laut Tanjung Buka merupakan salah satu bagian dari delta Sungai kayan yang terletak di Kalimantan Utara. Perairan ini dipengaruhi oleh sirkulasi massa air estuari dan air laut yang menjadikan lokasi ini memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah, kajian saintifik mengenai struktur komunitas ikan di perairan Tanjung Buka sejauh ini masih sangat minim. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis ikan, kelimpahan jenis (KJ), Keanekaragaman (H’), Kemerataan (E), dan dominansi (D) yang terdapat di Perairan Laut Tanjung Buka dan sekitarnya. Sampel diperoleh dengan menggunakan metode Catch Assessment Survey (CAS) dengan mengikuti langsung pengoperasian penangkapan nelayan di delapan stasiun penelitian. Penentuan lokasi stasiun serta pemilihan alat tangkap dilakukan secara purposive sampling berdasarkan keterwakilan zona penangkapan yang beroperasi di lokasi perairan tersebut. Alat tangkap berupa jaring trawl, pukat gondrong, pancing rawai, serta pukat kakap. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan total jumlah individu seluruh stasiun mencapai 5.198 yang terdiri dari 112 spesies ,77 genus,53 Famili. komposisi spesies tertinggi pada ikan Gulamah (Johnius Borneensis) dengan nilai kelimpahan mencapai 15% dan ikan bilis (Thryssa mystax) dengan kelimpahan 11%. Nilai indeks keanekaragaman (H’) pada seluruh stasiun berkisar dari tertinggi 3,09 dan terendah 1,99. Nilai indeks kemerataan (E) berkisar antara 0,41 hingga 0,60 dan indeks dominansi (D) berkisar antara 0,30 sampai dengan 0,45. Nilai indeks keanekaragaman pada seluruh stasiun masuk dalam kategori sedang, Kondisi ini diikuti dengan tingkat kemerataan yang tertekan serta tingkat dominansi yang rendah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arus di Kota Tarakan serta mengkaji upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencegah pelanggaran tersebut. Melawan arus merupakan pelanggaran serius karena berpotensi menimbulkan kecelakaan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dasar hukum pelanggaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106 dan Pasal 287 ayat (1), yang menetapkan sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000,00. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kasus pelanggaran melawan arus dalam tiga tahun terakhir, yaitu 75 kasus pada tahun 2022, 84 kasus pada tahun 2023, dan 125 kasus pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas serta sanksi yang belum memberikan efek jera. Pertanggungjawaban pidana diterapkan melalui mekanisme penilangan dengan sanksi denda atau kurungan. Upaya pencegahan yang dilakukan meliputi peningkatan patroli, sosialisasi, serta operasi rutin. Namun, penegakan hukum dinilai belum optimal karena keterbatasan personel dan belum maksimalnya penerapan tilang elektronik (ETLE). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan sanksi yang tegas, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna menekan angka pelanggaran dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk pemebelaan diri anggota Polri terhadap perlawanan pelaku pembunuhan. Serta untuk mengetahui Faktor yang Menyebabkan Dilakukan Diskresi Kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik data primer, data sekunder dan data nonhukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara observasi dan wawancara . Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Tindakan pembelaan diri oleh aparat kepolisian kerap menjadi sorotan publik, terutama ketika melibatkan kekerasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan batasan tindakan pembelaan diri oleh anggota kepolisian dalam situasi tersebut, serta menelaah penerapan prinsip proporsionalitas dan legalitas dalam praktiknya. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pembelaan diri oleh aparat kepolisian dibenarkan sepanjang memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi perdebatan mengenai ekses penggunaan kekuatan yang dianggap berlebihan. Oleh karena itu, perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang berimbang antara kepentingan keamanan dan keadilan menjadi kunci dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
This study aims to determine the Legal Review of Third Party Resistance (Derden Verzet) Against the Execution of Civil Case Decisions (Case Study of Malang District Court Decision Number: 266 / Pdt.Plw / 2014 / PN Mlg). As well as to find out the Implementation of third party resistance lawsuits against the execution of court decisions and to find out the Judge's Considerations in the PN Decision Number: 266 / Pdt.Plw / 2014 / PN Mlg in conjunction with the PT Decision Number: 09 / PDT / 2016 / PT SBY which decided the derden verzet case against execution. This case involves a third party who claims legal ownership of the land and building (Certificate of Ownership Number 1734) based on the Deed of Sale and Purchase Agreement and the opponent has not made payment. However, the Malang District Court Decision Number 266/Pdt.Plw/2014/PN Mlg in this case was later annulled by the Panel of Judges at the Surabaya High Court through Decision Number 09/PDT/2016/PT SBY. All data obtained in the research, both primary and secondary data will be analyzed using qualitative analysis techniques. In addition, it is described, by examining the existing problems, describing, outlining and explaining the problems related to this research. This research uses a normative legal research method. Based on the research results, the author concludes that the resistance of the third party should not be accepted because the third party is not the legal owner of the certificate, the agreement is only binding and has not been transferred. If the object of the sale and purchase is land, it must comply with regulations relating to land rights, and in accordance with Article 37 paragraph (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. This shows a lack of caution on the part of the judge in considering the main arguments of the third party's resistance in the District Court.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Curah hujan yang tinggi sering menyebabkan genangan di kawasan perkotaan, terutama jika saluran drainasenya tidak mampu menampung aliran air secara maksimal. Penelitian ini dilakukan di Jalan Sulawesi, Kota Tarakan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah kapasitas saluran eksisting sudah cukup dalam mengalirkan limpasan air hujan, serta merancang dimensi saluran baru di titik-titik yang mengalami luapan. Analisis dilakukan berdasarkan data hujan periode ulang 10, 25, dan 50 tahun, dan disimulasikan menggunakan program Storm Water Management Model (SWMM). Hasil simulasi menunjukkan bahwa beberapa titik, seperti Junction 1, 3, 6, 8, 11, 16, dan 19, tidak mampu menampung debit maksimum, dengan Junction 16 menjadi titik paling kritis. Untuk mengatasi hal tersebut, dirancang dua alternatif saluran: saluran persegi panjang dengan lebar dasar 1,1 meter dan tinggi 1,2 meter, serta saluran trapesium dengan tinggi 1,2 meter, lebar dasar 0,9 meter, dan lebar atas 1,1 meter. Keduanya mampu mengalirkan air tanpa luapan. Penelitian ini juga merekomendasikan upaya tambahan seperti pembersihan rutin saluran, penambahan jumlah inlet, dan keterlibatan masyarakat agar kinerja drainase tetap optimal. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian pada wilayah lain di Kota Tarakan dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti sedimentasi maupun pasang surut air laut, sehingga hasil analisis hasil analisis menjadi lebih menyeluruh dan representatif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Derawan Island remains a popular destination in East Kalimantan, but its coastal ecosystem, especially coral reefs and sea grass, are very vulnerable. The purpose of this study was to check the quality of seawater and the environmental carrying capacity around marine accommodation on Derawan Island. Samples were taken at eleven monitoring points, bith during high and low tide. The parameters analysed included temperature salinity, , brightness, dissolved oxygen (DO), total suspended solid (TSS), ammonia, orto-phoshate, and oil and fat. The results showed that TSS was stable at a low of 0,0115 mg/L, meaning that sediment from human activities was very minimal. Ammonia was slightly higher during the low tide phase at 0,0022-0,0023 mg/L, possibly due to accumulated organic water, but still below the quality standard limit. Phosphate remained consistent at 0.0011 mg/L and mostly came from natural processes, while oil and fat fluctuated between 0,0002-0,0011 mg/L, with some point having an influence from human activities. The Sea Water Quality Index (IKAL) was recorded at 81.16-95-.93 percent, categorized as good to very good, with TSS as the main determinant. In terms of carrying capacity, the assimilation capacity of the waters is still adequate, although routine monitoring of phosphate and ammonia remains important to prevent eutrophication and accumulation of organic pollutans
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Indeks Kualitas Air Laut suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu ( PERMEN LHK No 27 Tahun 2021). Pulau Bunyu memiliki potensi ekonomi yang tinggi karenakan terdapat berbagai industri yang memanfaatkan laut Pulau Bunyu sebagai jalur distribusi, dan sebagai jalur transportasi utama penyebrangan pulau. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai Indeks Kualitas Air Laut serta pengaruh pasang surut terhadap Indeks Kualitas Air Laut di Pulau Bunyu. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember - Mei 2025. Metode Penentuan lokasi penelitian yaitu metode purposive sampling, Setiap titik akan di lakukan pengambilan sampel sebanyak 1 kali pada saat pasang dan surut. Hasil penelitian menunjukkan suhu saat pasang berkisar antara 30,1 - 31,7°C, sedangkan saat surut 28,7°C - 30°C. Salinitas saat pasang berkisar 27,9 - 32,8 ppt, sedangkan saat surut 27 - 32,3 ppt. pH saat pasang berada di kisaran 6,7 - 7,4, dan saat surut 5,9 - 7,5. Kadar nitrat saat pasang berkisar 0,063 - 0,192 mg/L, sedangkan saat surut 0,118 - 0,167 mg/L. Nilai IKAL tertinggi saat pasang adalah 91,23, sedangkan saat surut 93,41. Rata-rata IKAL saat pasang adalah 90,51 (Sangat Baik) dan saat surut 89,71 (Baik). Pengaruh pasang dan surut terhadap IKAL menunjukkan bahwa kondisi pasang cenderung memberikan nilai kualitas air yang lebih baik dibandingkan saat surut, karena Pencampuran air yang lebih baik saat pasang, saat air pasang terjadi peningkatan volume air yang masuk dari laut ke pesisir, memungkinkan pencampuran yang lebih optimal dengan air yang sudah ada. Pasang cenderung meningkatkan kualitas air karena pencampuran air yang lebih optimal, peningkatan volume air dari laut terbuka, serta efek pengenceran yang mengurangi konsentrasi polutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2016 hingga 2023. Kedua variabel tersebut dipilih karena dianggap sebagai indikator penting dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Data yang digunakan merupakan data panel tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta berbagai sumber resmi lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM), serta dilakukan uji Hausman untuk memilih model yang paling tepat. Hasil analisis menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di ketiga provinsi. Sementara itu, IPM tidak berpengaruh signifikan dalam penelitian ini. Temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah milik orang lain menurut kitab undang-undang hukum perdata dengan studi kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/Pn Mln. Pertama akibat hukum atas tindakan penguasaan tanah milik orang lain. Kedua pertimbangan hakim terhadap pelaku atas tindakan pengusaaan tanah milik orang lain dengan studi kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mln. Metode yang digunakan adalah analisis normatif dengan mengacu putusan hakim dan literatur terkait. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum tindakan penguasaan tanah milik orang lain yaitu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Kedua pertimbangan hakim terhadap pelaku tindakan penguasaan tanah milik orang lain berdasarkan kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mln, yaitu pihak yang bersalah wajib menyerahkan tanah objek sangketa dalam keadaan kosong, dan mengenai ganti kerugian tidak dikabulkan oleh hakim karena penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai kerugian yang ditimbulkan.Sehingga Penggugat tidak wajib untuk mengganti kerugian yang timbulkan.
BookOpen AccessMetadata saja
2024•
Hukum agraria di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat kompleks, ditandai dengan silih bergantinya kebijakan hukum di bidang agraria dari zaman kolonial Belanda, Jepamg hingga berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria tahun 1960. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengetahuan yang menyeluruh, luas, dan terkini untuk memahami ruang lingkup permasalahan hukum agraria di Indonesia. Buku ini mengkaji tentang hukum agraria secara berurutan dan lengkap. Selain mempelajari secara umum asas, teori, definisi dan sejarah peraturan hukum agraria di Indonesia, dibahas hal-hal yang mendasar mengenai kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sebagai peranti lunak dalam mengatasi ketimpangan antara kepentingan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan masyarakat sebagai pemilik tanah. Buku ini juga mengkaji secara tuntas pengaturan penataan ruang secara luas, misalnya ruang angkasa, ruang bawah tanaha atau Landas Kontinen Indonesia (LKI) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai jawaban atas sering terjadinya kesalahpahaman antara Indonesia dengan negara-negara tetangganya, baik dalam landas kontinen, pelanggaran lintas udara, maupun seringnya pelanggran atas penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Selain itu, buku ini juga membahas secara komprehensif kewenangan notaris berdasarkan dengan UU Pemerintahan Daerah, serta pengaturan atas diperkenalkannya warga negara asing dapat memiliki tanah dan rumah tempat tinggal di Indonesia dengan status hak pakai, dan lainlain. Buku yang berkualitas ini patut dijadikan referensi wajib bagi dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam mempelajari mata kuliah hukum agraria, kalangan praktisi hukum, pekerja LSM, para penegak hukum, pengambilkebijakan di bidang pertahanan, dan masyarakat umum.
BookOpen AccessMetadata saja
2024•
Buku ini merupakan revisi dari buku penulis yang semula berjudul Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah. Setelah menambah pokok bahasan mengenai hak pengelolaan, land reform, penatagunaan tanah, dan pendaftaran tanah, maka buku ini berjudul Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Buku ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bacaan bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Agraria. Buku ini dibuat berdasarkan pendekatan peraturan perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memahaminya. Buku ini juga dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat yang berminat memahami dan memperoleh pengetahuan tentang Hukum Agraria di Indonesia. Buku persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
This research intends to answer questions regarding law enforcement regarding illegal fees from illegal parking attendants in Tarakn City. First, how to enforce the law against illegal fees from illegal parking attendants in Tarakan City. Second, what are the obstacles to law enforcement regarding illegal fees from illegal parking attendants in Tarakan City. This thesis is empirical research carried out directly at the Civil Service Police Unit and the Tarakan Regional Public Company Aneka Usaha and the data used is primary data and secondary data. Primary data is legal data obtained through interviews with the Civil Service Police Unit and the Tarakan Regional Public Company Aneka Usaha in order to obtain competent results. Secondary data is laws, official documents, books, journals, articles and other supporting data. As a result of this research, the author concludes that firstly, law enforcement against illegal fees by illegal parking attendants is carried out by means of socialization and education at all levels of society to prevent unwanted desires, as well as providing guidance to illegal parking attendants to register themselves to become parking attendants. official. Second, the obstacles to law enforcement regarding illegal fees carried out by illegal parking attendants are social problems such as low education, lack of community compliance in obeying the rules and the existence of a number of illegal parking attendants who are protected by certain agencies and the existence of a number of illegal parking attendants. which is under the auspices of mass organizations.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
**Law Enforcement Against Illegal Sand Mining in Jembatan Kuning, Juata Laut Village, Based on Law Number 3 of 2020 Concerning Mining** **Abstract** Sand mining activities conducted in Jembatan Kuning, Juata Laut Village, Tarakan City, are illegal sand mining operations carried out without permits by several parties, resulting in environmental damage. This study aims to investigate the implementation of law enforcement against illegal sand mining and identify the obstacles in its enforcement. The study adopts an empirical normative legal approach, utilizing both primary and secondary data collected through interviews and observations. The findings indicate that: 1) law enforcement against illegal sand mining in Jembatan Kuning, Juata Laut Village, has not been optimal as relevant authorities have only recently received reports on illegal sand mining activities in the area. 2) Obstacles in law enforcement include three main factors: the police force, the community, and governmental bodies. Furthermore, lack of legal awareness among the public, economic factors, and insufficient public knowledge regarding the impacts of illegal sand mining pose additional challenges in the enforcement process. **Keywords: Illegal Sand Mining, Law Enforcement, Obstacles**
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran electronic traffic law enforcement (ETLE) di kepolisian resor kota Tarakan. Pertama, bagaimana kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mendapatkan ETLE di Polres Kota Tarakan. Kedua, bagaimana perbandingan kepastian hukum antara ETLE dan tilang manual di kota Polres Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di Kepolisian Resor Kota Tarakan serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hukum yang diperoleh dari sumber pertama dengan melakukan wawancara di Polres Tarakan agar memperoleh hasil yang berkompeten. Adapun data sekunder adalah Undang-Undang, Dokumen Resmi, Buku-Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan yang pertama Beberapa pelanggar masih belum mendapatkan kepastian hukum dan melaksanakan hukumannya yang berupa denda. Ini menunjukan bahwa aparat penegak hukum tidak sepenuhnya mengimplementasikan peraturan yang ada. Perbandingan kepastian hukum antara ETLE dan tilang manual yang dilakukan Polres Tarakan menunjukkan bahwa keduanya memiliki kepastian hukum yang sama, namun memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari ETLE yaitu penegakan hukum yang transparan dan penindakan hukum yang tidak diskriminatif. Artinya, siapa saja bisa dikenakan ETLE. Namun karena bergantung dengan teknologi apabila terjadi kesalahan teknis pada alat ETLE, maka penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran tidak optimal. Sementara itu kelebihan dari tilang manual yaitu adanya kehadiran polisi lalu lintas secara langsung menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dan kekurangan dari tilang manual yaitu pertama manipulasi data pengadaan material, pendistibusian, penggunaanya, insentif tilang yang menjadi hak petugas penindak, maupun petugas administrasi tilang. Kedua, sistem sering dimanfaatkan petugas penilang untuk menakuti pelanggar memunculkan adanya suap.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Everyday life in Indonesia is regulatedby law because Indonesia is a country of laws. Because Indonesia is an archipelago, various tribes live there. Indonesia has many different traditions based on its various tribes, one of which is the tradition of marriage. This research was conducted to answer related traditions of Kiwon Talu Landom. How is the tradition of Kiwon Talu Landom according to customary law and how is this tradition seen from the perspective of Islamic law. This study uses a normative descriptive analysis using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of this research are divided into two. Primary sources consist of the 1945 Law, the Marriage Law, and applicable Islamic law. Secondary sources come from books and journals that provide information on customary law and Islam. The results of this study are the customs of the Tidung tribe known as Kiwon Talu Landom. In this tradition, the bride and groom cannot unite or perform the first night before the event is held on the third night. This is intended so that the families get to know each other first before actually going through the household in the future. In terms of culture, this aims to be a test for the groom and teaches the groom to be patient in facing life in the future and this is permissible as long as there is an agreement between husband and wife basically not contradicting Islamic law and other Indonesian laws.
