ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Yang Berkelanjutan serta menganalisis sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah dilakukan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dan perangkat daerah bidang kesehatan. Objek pengawasan meliputi perizinan, tata laksana standar pelayanan, standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, serta standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Perda telah memberi dasar kewenangan, tetapi masih membutuhkan aturan teknis, indikator pengawasan, koordinasi lintas perangkat daerah, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Sanksi yang dapat dikenakan berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, denda, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan. Penerapan sanksi harus mematuhi asas legalitas, proporsionalitas, kecermatan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak pasien.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
TANGGUNG JAWAB PUSKESMAS DI DAERAH PERBATASAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA BPJS GUN BID Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di daerah perbatasan yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh masyarakat, termasuk peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam konteks wilayah perbatasan Apau Kayan seperti Long Ampung, Kabupaten Malinau, pelaksanaan tanggung jawab tersebut sering kali menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, sarana, dan regulasi teknis yang menuntut perhatian hukum dan kebijakan yang komprehensif. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk tanggung jawab Puskesmas di daerah perbatasan dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan bagi pasien peserta BPJS, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi Puskesmas di daerah perbatasan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien peserta BPJS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin terpenuhinya hak atas pelayanan kesehatan yang nondiskriminatif, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional dan prinsip hak asasi manusia. Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang harus diberikan secara adil tanpa membedakan status sosial maupun kepesertaan. Namun demikian, Puskesmas Long Ampung masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan tenaga kesehatan, infrastruktur, akses geografis, serta koordinasi antara Dinas Kesehatan dan BPJS dalam mekanisme klaim pelayanan. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan tanggung jawab dan kinerja Puskesmas di daerah perbatasan memerlukan dukungan kebijakan pemerintah daerah dan pusat secara sinergis, agar prinsip keadilan dan nondiskriminasi dalam pelayanan kesehatan dapat benar-benar terwujud bagi seluruh peserta BPJS, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pemberhentian dokter dengan status Non-ASN dalam sistem layanan kesehatan menimbulkan berbagai masalah hukum, khususnya mengenai kepastian hukum, perlindungan hak-hak pekerja kesehatan, dan dampaknya terhadap keberlanjutan layanan kesehatan kepada masyarakat. Praktik pemberhentian ini sering dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah berdasarkan kebijakan administratif, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hukum, dan prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pemberhentian dokter dengan status Non-ASN, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi dokter Non-ASN yang diberhentikan, dan implikasi hukum dari pemberhentian tersebut terhadap kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Materi hukum yang digunakan meliputi materi hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai status dan pemberhentian dokter Non-ASN masih bersifat sektoral dan tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. Pemberhentian dokter non-ASN tanpa prosedur dan justifikasi hukum yang jelas berpotensi melanggar hak-hak pekerja kesehatan dan berdampak negatif terhadap hak masyarakat atas layanan kesehatan. Perlindungan hukum bagi dokter non-ASN dapat diupayakan melalui hukum administrasi negara dan/atau mekanisme hubungan industrial, sesuai dengan karakteristik hubungan kerja yang mendasarinya. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan dan harmonisasi regulasi diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi dokter Non-ASN dan memastikan keberlanjutan layanan kesehatan berkualitas. Hasil studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan dan hukum ketenagakerjaan, dan menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif.
