ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan unsur-unsur tindak pidana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tjs dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemenuhan unsur tindak pidana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2019 mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur objektif dan subjektif, meliputi subjek hukum setiap orang, perbuatan memasukkan, mengeluarkan, atau memindahkan media pembawa, serta tidak dipenuhinya kewajiban karantina sebagaimana diatur dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35. Selain itu, harus terdapat sifat melawan hukum dan unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Apabila seluruh unsur terpenuhi, maka perbuatan pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88. Pada putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tjs hakim menjatuhkan putusan terhadap terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tar hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun hakim tidak mempertimbangkan perbuatan terpidana yang telah dilakukan secara berulang serta telah menimbulkan kerugian bagi negara yang dapat menjadi dasar pemberat dalam penjatuhan sanksi. Sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan yang signifikan antara kedua putusan, yang disebabkan oleh perbedaan kedalaman dan kelengkapan pertimbangan hakim, kualitas pembuktian, serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan pertimbangan pemidanaan yang lebih proporsional, konsisten, dan komprehensif guna menjamin efektivitas penegakan hukum di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam putusan perkara Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bpd. Serta untuk mengetahui bentuk tindakan preventif dan represif oleh pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menganalisis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam putusan perkara Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bpd yang dimana dalam pelaksanaannya memiliki kesenjangan antara tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dengan penjatuhan putusan yang diberikan tidak mencerminkan rasa keadilan karena jauh dari sepertiga tuntutan, kemudian bentuk tindakan preventif dan represif oleh pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik tidak dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil dan platform online untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud dengan tujuan untuk menjawab dua pertanyaan mengenai analisis putusan hakim terhadap terpidana pelaku pembunuhan berencana (putusan mahkamah agung Nomor 813 k/pid/2023). Pertama teori pemidanaan terhadap terpidana pelaku pembunuhan berencana putusan mahkamah agung nomor 813 k/pid/2023 kedua, pertimbangan hakim terhadap putusan mahkamah agung nomor 813 K/PID/2023. Adapun tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normative yaknii penelitian pada asasnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang pada dasarnya dilakukan dengan cara ditelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti (isu hukum) yang sedang dihadapi berkaitan dengan analisis putusan hakim terhadap terpidana pelaku pembunuhan berencana (putusan mahkamah agung nomor 813 k/pid/2023. Pendekatan kasus (case approach) yaitu pemahaman yang berkaitan dengan menelaah kasus yang saling berkesinambungan dengan masalah yang sedang dihadapi terkait analisis putusan hakim terhadap terpidana pelaku pembunuhan berencana (putusan mahkamah agung nomor 813 k/pid/2023). Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya penerapan hukum yang belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dimana KUHP baru yang seharusnya belum bisa di jadikan sebagai bahan pertimbangan hakim karena masa berlaku masih tiga tahun yang akan datang akan tetapi, majelis hakim telah dijadikan sebagai pertimbangan
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tindak pidana pengeroyokan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak dalam proses pradilan, Hakim memiliki diskresi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan, yaitu penerapan pemidanaan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenar yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim serta penerapan pemidanaan anak pelaku tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan maut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan anak pelaku tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan maut antara Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Jap dan Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Psr dilatar belakangi atas pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, penentuan keadaan yang memberatkan dan meringankan terpidana, serta keyakinan Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman. Dalam penerapan pemidanaan, hakim dalam menerapkan prinsip pemidanaan anak tergambar dalam putusannya yang memperhatikan kondisi dan masa depan anak tetapi menunjukkan hakim masih memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, sebab yang ditentukan dalam undang-undang hanyalah batas maksimum khusus, sehingga titik kesetimbangan hukuman pada kedua putusan tidak tercapai.
