ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Pemerintah Kota Tarakan dalam penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang serta mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan terhadap korban tersebut, mengingat Kota Tarakan sebagai wilayah perbatasan dan kota pelabuhan memiliki kerentanan tinggi sebagai jalur perdagangan orang lintas wilayah maupun lintas negara. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara langsung kepada pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Tarakan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sebagai narasumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 tercatat 22 kasus perdagangan anak dengan total 36 korban, didominasi anak perempuan sebesar 75 persen dan kelompok usia remaja 13 hingga 17 tahun, dengan jenis eksploitasi terbanyak berupa eksploitasi seksual sebesar 50 persen. Pemerintah Kota Tarakan telah menjalankan tanggung jawabnya secara komprehensif melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP, hingga aparat kecamatan dan kelurahan, dengan cakupan layanan mulai dari pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi medis dan psikososial, reintegrasi sosial, hingga penegakan hukum terhadap pelaku. Mekanisme perlindungan hukum berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan menerapkan prinsip non-kriminalisasi korban, pendampingan hukum dan psikologis selama proses peradilan, penyediaan shelter, rehabilitasi bertahap, serta reintegrasi sosial yang didukung pendampingan berkelanjutan hingga tiga tahun, meskipun dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan seperti keterlambatan layanan awal, terbatasnya relawan perlindungan anak di tingkat kelurahan, dan belum optimalnya mekanisme restitusi serta reintegrasi korban ke lingkungan keluarga.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali menjadikan korban sebagai pekerja seks komersial. Korban TPPO tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikis, tetapi juga stigma sosial yang memperburuk kondisi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban TPPO serta mengevaluasi peran lembaga pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan peraturan terkait lainnya. Bentuk perlindungan mencakup rehabilitasi, pendampingan hukum, pemulihan sosial, dan restitusi, yakni ganti rugi atas kerugian korban. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih terkendala lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran daerah, serta kurangnya pemahaman korban terhadap hak-haknya. Lembaga pemerintah daerah, meskipun memiliki peran penting, seringkali belum mampu memberikan layanan yang maksimal kepada korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam memperkuat kebijakan perlindungan hukum serta peningkatan peran lembaga pemerintah dalam menangani kasus TPPO.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan yang paling sering menjadi korbannya adalah perempuan. Ada banyak hal yang menyebabkan perempuan sering menjadi target kejahatan oleh pelaku TPPO di Indonesia, salah satunya ialah berkaitan dengan efisiensi penerapan peraturan-peraturan yang telah ada. Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur TPPO dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) serta perbandingan pengaturannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga pasal dalam KUHP yang mengatur terkait TPPO yakni pasal 296, pasal 297 dan pasal 506 kemudian juga UU PTPPO, dalam unsur-unsur tindakan TPPO yang diatur telah mencakup keseluruhan bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh para pelaku. Pasal KUHP tersebut memiliki perbedaan dengan UU PTPPO dari segi pengaturan minimal pidana penjaranya serta unsur-unsur TPPO yang diatur didalamnya. Kemudian, hanya ada satu pasal yang mengatur terkait perempuan sebagai korban TPPO. Pada putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Tar yang merupakan kasus perempuan sebagai korban TPPO, melalui pertimbangan secara yuridis dan non yuridis, Hakim memutuskan perkara dengan memilih dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 296 KUHP dan mengesampingkan Pasal 10 UU PTPPO sebagai dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum karena adanya salah satu unsur tindakan yakni “dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” yang dilakukan oleh pelaku serta hanya ada diatur dalam Pasal 296 KUHP. Meskipun keseluruhan unsur tindakan dalam Pasal 10 UU PTPPO telah dipenuhi oleh pelaku serta dengan fakta bahwa pemidanaannya terhadap pelaku akan tidak maksimal, Hakim tetap memutus menggunakan Pasal 296 KUHP.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Di Negara Indonesia kejahatan perdagangan orang (Human Trafficking) cenderung semakin meningkat, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Penyebaran kasus perdagangan orang hampir merata keseluruh kota-kota besar maupun perdesaan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perkembangan dan kemajuan teknologi. Kebanyakan yang menjadi korban dalam perdagangan orang adalah wanita karena sering dikaitkan dengan kegiatan industri seksual. Modus yang berkembang belakangan ini yang kerap dipakai para pelaku perdagangan orang karena berdasarkan perkembangan teknologi karena mudah untuk di akses. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari pengguna Media Online adalah remaja wanita dan anak-anak. Pengguna dari Media Online sangat termotivasi karena kebutuhan untuk presentasi diri. Faktanya sosial media merupakan media yang tidak membatasi relasi pertemanan bahkan sampai pornografi yang mudah untuk diakses. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tarakan, Tepatnya pada kantor Kepolisian kota Tarakan. Berbagai faktor seperti kesulitan perekonomian, pengaruh lingkungan sekitar dan kurangnya pendidikan. Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Perdagangan orang di kepolisian. Beberapa faktor tersebut antara lain Faktor Hukumnya sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) tidak mengatur secara pasti dan jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara dan berapa kali penutut umum dapat mengembalikan berkas perkara yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi pernsyaratan perlengkapan berkas perkara
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perdagangan orang terdapat dalam tiga dimensi jalur perdagangan, yakni perdagangan trans-regional, perdagangan intra-regional dan perdagangan dalam negeri. Perdagangan trans-reginoal, korban diperdagangkan, dari daerah satu kedaerah lainnya. Manusia merupakan subjek hukum yang tidak boleh diperdagangkan, karena manusia bukan termasuk kategori barang ataupun jasa yang bisa dipergadangkan apabila manusia tetap diperdagangkan maka bisa dikenakan sanksi atau hukuman pidana yang berlaku. Sebagaimana hal ini diatur didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini berfokus menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor.212/Pid.Sus/2021/PN.Tar dalam surat tuntutan yang berdasarkan surat dakwaan dengan formulasi dakwaan alternatif didakwakan terhadap terdakwa maka pembuktian oleh penuntut umum langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yakni sesuai fakta di persidangan maka Penuntut Umum membuktikan dakwaan ke satu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Akan tetapi pada Putusan Hakim terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara yang merujuk pada dakwaan alternatif ketiga sebagaimana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berdasarkan studi pustaka. Dalam penelitian ini membahas bagaimana penerapan hukum yang seharunya dijatuhi pada Putusan Nomor.212/Pid.Sus/2021/PN.Tar berdasarkan fakta hukum yang dibuktikan penuntut umum dan menganalisis petimbangan hakim yang mengadili berdasarkan dakwaan alternatif ketiga.
