Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

4 hasil
Subjek: Wilayah Perbatasan
DaftarKartu
ThesisOpen AccessMetadata saja

HUBUNGAN LITERASI KESEHATAN MENTAL TERHADAP STIGMA SOSIAL MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Abstrak Kesehatan mental adalah bagian integral dari kesehatan manusia yang sering terabaikan, terutama di wilayah perbatasan dengan keterbatasan fasilitas dan akses informasi. Masyarakat sering kali menganggap gangguan mental sebagai aib, yang menghalangi individu untuk mencari bantuan. Literasi kesehatan mental, yang didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan informasi terkait kesehatan mental, menjadi penting untuk mengurangi stigma, di mana pemahaman yang rendah mengenai kesehatan mental memperkuat stigma negatif. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara literasi kesehatan mental dan stigma sosial di daerah perbatasan khususnya di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain Cross-sectional dengan teknik Purposive Sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 283 responden di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah. Penelitian ini menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat Gamma dan telah lulus uji etik (No.118/KEPK-FIKES UBT/XII/2024). Hasil penelitian: Menunjukkan nilai p0,05 (P=0,001), menandakan adanya hubungan signifikan antara literasi kesehatan mental dan stigma sosial, dengan korelasi negatif sedang (-0,535). Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi kesehatan mental pada masyarakat, maka akan semakin rendah stigmanya. Temuan ini menegaskan pentingnya meningkatkan literasi kesehatan mental untuk mengurangi stigma di masyarakat perbatasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi pengembangan program edukasi kesehatan mental yang lebih efektif, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan mendukung individu yang mengalami gangguan mental. Kata Kunci: Literasi Kesehatan Mental, Stigma Sosial, Wilayah Perbatasan

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

Hubungan Kekerasan Verbal Terhadap Rasa Percaya Diri Anak di Wilayah Perbatasan Sebatik

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

HUBUNGAN KEKERASAN VERBAL TERHADAP RASA PERCAYA DIRI ANAK DI WILAYAH PERBATASAN SEBATIK ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh kekerasan verbal terhadap rasa percaya diri anak di wilayah perbatasan Sebatik. Kekerasan verbal yang sering terjadi dalam konteks keluarga dan lingkungan sosial, dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak, khususnya dalam hal terbentuknya rasa percaya diri. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan melibatkan 120 anak berusia 7-11 tahun sebagai sampel yang ditentukan dengan menggunakan teknik total sampling. Penelitian ini menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat spearmen rank. Hasil penelitian: terdapat hubungan antara kekerasan verbal dengan rasa percaya diri anak di wilayah perbatasan Sebatik dengan tingkat keeratan yang cukup sebesar -0,376 dan p value 0.05. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa kekerasan verbal memiliki hubungan yang signifikan dengan rasa percaya diri anak. Temuan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap masalah kekerasan verbal di wilayah perbatasan serta pentingnya dukungan psikologis untuk membantu anak-anak membangun rasa percaya diri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak.

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

Optimalisasi Fungsi Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia Di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Indonesia Dan Malaysia Di Nunukan Kalimantan Utara)

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah daratan dan perairan merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara. Letak strategis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada di antara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia serta diapit oleh dua samudra yaitu samudra Hindia dan Samudra Pasifik merupakan kawasan potensial bagi jalur lalu lintas antar negara. Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara baik di darat maupun laut yaitu Malaysia, Singapura dan Philipina. Indonesia Sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah + 17.508 pulau menimbulkan berbagai permasalahan seperti kaburnya batas-batas wilayah negara, penyelundupan barang dan jasa, pembalakan liar (illegal logging), perdagangan manusia (trafficking in person), terorisme, maraknya kejahatan trans nasional serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini yaitu, Karakteristik Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Perbatasan dan Kendala dalam Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Perbatasan. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan Karakteristik Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Perbatasan dilakukan dengan metode: 1) pendekatan state security berorientasi pada keamanan territorial negara yakni untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dengan pengerahan kekuatan militer. State security, hanya mencakup area politik dan militer, diamana keamanan negara hanya dapat terwujud bila dikawal secara ketat oleh militer. 2) Human security mulai menjadi prioritas ketika isu-isu kesejahteraan, sosial, dan lingkungan hidup mengemuka. Kebutuhan akan keamanan manusia yang terpenuhi merupakan modal utama bagi upaya menjaga keamanan negara. Pendekatan tersebut menekankan pada aspek kemanan manusia dalam pengertian luas yakni keamanan akan faktor ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Kendala Penegakan Hukum Kepolisian 1) struktur hukum, 2) substansi hukum, dan 3) budaya hukum.

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessMetadata saja

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG OLEH KEPOLISIAN RESOR NUNUKAN DI DAERAH PERBATASAN

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis secara yuridis empiris bentuk penanggulangan tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang oleh Kepolisian Resort Nunukan di daerah perbatasan; dan untuk mendeskripsikan mengenai hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Nunukan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang di daerah perbatasan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis empiris dengan dasar pemikiran bahwasanya objek yang hendak diteliti adalah seputar penerapan tugas dan fungsi kepolisian di Polres Nunukan dalam kerangka penanggulangan tindak pidana narkoba secara empiris dilapangan atau ditengah masyarakat meskipun pelaksanakan tugas tersebut, secara normatif dogmatik harus beranjak kepada peraturan undang-undang yang berlaku seperti undang-undang kepolisian, undang-undang narkotiak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk penanggulangan tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang oleh Kepolisian Resort Nunukan di daerah perbatasan, terbagi atas 3 (tiga) pola pendekatan, yaitu: Penanggulangan secara Pre-Emtif dalam konteks penanggulangan tindak pidana Narkoba oleh Polres Nunukan adalah jajaran kepolisian telah melakukan kegiatan sosialisasi serta penyuluhan hukum kepada berbagai segmen masyarakat di Wilayah Hukum Perbatasan Nunukan. Untuk Bentuk penanggulangan secara preventif oleh Polres Nunukan, yaitu dalam bentuk tindakan pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi atau rawan terjadinya tindak pidana peredaran Narkoba. Sedangkan, pendekatan secara represif adalah bentuk penindakan oleh aparat kepolisian Polres Nunukan dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Nunukan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang di daerah perbatasan, yaitu: Kurangnya sarana prasarana perangkat teknologi dan alat test urine yang memadai; Kurangnya Partisipasi Masyarakat; Kualitas Sumber Daya Manusia Personil Polres Nunukan Yang Masih Kurang; Personil Yang Kurang Menjaga Rahasia Operasi Penindakan Narkoba

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail