ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK POLITIK HUKUM PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UU NO. 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI : ANALISIS KESESUAIAN FORMIL LEGISLASI TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI Oleh Joseph Joeme 24674171008 Pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi salah satu proses legislasi yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat karena menimbulkan perdebatan mengenai politik hukum pembentukannya serta kualitas partisipasi publik dalam proses legislasi. Meskipun pembentukan undang-undang merupakan kewenangan konstitusional Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, proses tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi asas keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam proses pembentukan UU TNI serta menganalisis apakah proses pembentukannya telah memenuhi asas partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan prinsip negara hukum demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum yang melandasi pembentukan RUU TNI menunjukkan kecenderungan untuk mempercepat pembahasan sebagai bagian dari kebijakan strategis di bidang pertahanan. Kondisi tersebut menimbulkan kritik terhadap kualitas pelaksanaan asas keterbukaan dan partisipasi publik, terutama berkaitan dengan akses masyarakat terhadap Naskah Akademik, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), risalah pembahasan, serta optimalisasi penerapan prinsip right to be heard, right to be considered, dan right to be explained sebagaimana dikembangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa pembentukan UU TNI tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, penelitian ini menyimpulkan bahwa konstitusionalitas formal suatu undang-undang tidak selalu identik dengan terpenuhinya legitimasi demokratis dalam proses pembentukannya. Oleh karena itu, penguatan mekanisme partisipasi publik yang bermakna, keterbukaan dokumen legislasi, dan akuntabilitas pembentuk undang-undang merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan prinsip negara hukum demokratis.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kegiatan pertambangan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi. Bahan galian yang terdapat didalam bumi diolah untuk kemudian dimanfaatkan agar berguna bagi masyarakat. Sektor pertambangan sudah diakui sebagai salah satu sumber kemakmuran yang memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional Indonesia. Namun pengelolaan kegiatan pertambangan masih menyimpan permasalahan yang serius khususnya menyangkut kurangnya partisipasi masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan minerba dalam upaya pencapaian pemenuhan hajat hidup orang banyak untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan ini akan sangat berdampak pada masalah-masalah yang muncul akibat dampak dari pengelolaan tambang yang dilakukan oleh suatu perusahaan tambang. Oleh karenanya partisipasi masyarakat ini akan sangat diperlukan karena dapat meminimalisir masalah utama yang seringkali muncul dalam industri pertambangan yakni masalah masalah ekonomi, sosial dan budaya yang ada di wilayah pertambangan. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana transformasi pengaturan Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia, dan permasalahan kedua adalah bagaimana Rekonstruksi ideal terkait partisipasi masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan. Dalam penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada dasarnya partisipasi publik dalam penetapan wilayah pertambangan sudah sangat gamblang diatur oleh beberapa aturan normatif baik itu melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara maupun oleh beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-VIII/2010. Selanjutnya rekonstruksi ulang juga perlu dilakukan untuk memberikan ruang baru bagi partisipasi masyarakat melalui pelembagaan partisipasi masyarakat dengan membentuk Lembaga Perizinan tingkat desa yang berfungsi untuk mengontrol dan mengkaji social cost akibat dari aktivitas pertambangan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Presiden melalui Pidato Kenegaraan Tanggal 16 Agustus 2019 meminta ijin kepada Rakyat Indonesia di hadapan Sidang DPR Republik Indonesia Untuk memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur. Dalam penyampaian visi-misi terkait pembangunan Ibu Kota Negara tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan tujuannya untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris buka Jawa sentris. Visi misi mulia ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya UU No. 3 Tahun 2022 tentang pemindahan Ibu Kota Negara, memindahkan Ibu Kota Negara adalah pekerjaan besar memindahkan kehidupan berbangsa ke lokasi baru, dengan keadaan seperti dibutuhkan perangkat undang-undang sebagai payung hukum yang harapannya bisa mewakili aspirasi rakyat Indonesia. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian Kekuatan Dasar Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara ini ada dua (2) rumusan masalah yaitu Partisipasi Publik dan Kewenangan Kepala Otorita IKN sebagai kepala pemerintahan setingkat pemerintah daerah. Dalam penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan Secara yuridis, UU No. 3 Tahun 2022 belum tersedia sarana untuk mmenyampaikan aspirasi publik dalam pembangunan Ibu Kota Negara dan memberikan kewenangan yang terlalu besar ke Kepala Otorita IKN. Harapannya demi kemajuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia Perlu melakukan revisi Undang-undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara