ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Tarakan serta kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan dalam proses penanganan pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghubungkan data empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian dan metode yang digunakan dijelaskan dalam Bab III skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN di Kota Tarakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu intervensi atasan terhadap bawahan, kepentingan karier dan jabatan, hubungan kekerabatan atau kesamaan suku dengan peserta pemilu, serta penggunaan media sosial yang dimanfaatkan untuk menunjukkan dukungan politik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga oleh budaya birokrasi dan kepentingan politik yang berkembang di lingkungan pemerintahan. Selain itu, Bawaslu Kota Tarakan menghadapi berbagai kendala dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, antara lain keterbatasan kewenangan yang hanya sebatas memberikan rekomendasi, rendahnya kesadaran hukum sebagian ASN, keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas ASN di media sosial, serta budaya birokrasi yang masih dipengaruhi loyalitas kepada atasan dan kepentingan politik tertentu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kesadaran hukum ASN, serta penegakan sanksi yang lebih tegas dan konsisten.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENGUATAN PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN (PANWASCAM) DI KECAMATAN KAYAN SELATAN DALAM MENJAGA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH. MARTINUS BITH HIMANG Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mengkaji penguatan peran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) di Kecamatan Kayan Selatan dalam menjaga netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana pengaturan hukum netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan (2) bagaimana penguatan peran Panwascam di Kecamatan Kayan Selatan dalam menjaga netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, serta dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait netralitas ASN dalam Pilkada telah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan netralitas ASN. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal penegakan hukum dan sinergi antarinstansi. Sementara itu, penguatan peran Panwascam di Kecamatan Kayan Selatan sangat diperlukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi fungsi pengawasan, serta kerja sama strategis dengan Bawaslu Kabupaten, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya konsistensi regulasi dan penegakan hukum terkait netralitas ASN, penguatan kapasitas Panwascam melalui pelatihan berkelanjutan, serta peningkatan sinergi kelembagaan dalam upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN, sehingga Pilkada dapat terselenggara secara demokratis, adil, dan berintegritas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional, komunikasi, dan kompetensi terhadap kinerja ASN Kementrian Agama Kota Tarakan. Kinerja merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan organisasi, yang tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh aspek psikologis dan nilai-nilai individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah ASN Kemenentrian Agama yang berlokasi di Kota Tarakan, dengan jumlah sampel sebanyak 195 responden yang ditentukan menggunakan teknik probability sampling dengan metode simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, kompetensi dan kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Secara simultan, kompetensi, komunikasi dan kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada penguatan strategi efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia serta implikasi praktis bagi organisasi dalam merancang program pengembangan pegawai yang lebih holistik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, pelatihan dan kompetensi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja ASN dengan nilai signifikansi sebesar 0,844, pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ASN, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ASN serta merupakan variable yang paling dominan dalam meningkatkan kinerja ASN dan secara simultan pendidikan, pelatihan dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variable penelitian memiliki nilai Cronbach’s Alpa diatas 0,60, sehingga seluruh instrument dinyatakan reliabel. Berdasarkan temuan tersebut, penelian menyimpulkan bahwa upaya peningkatan kinerja ASN tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan formal semata, tetapi lebih dipengaruhi oleh efektivitas pelatihan yang berkelanjutan serta penguatan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan. Oleh karena itu,disarankan agar instansi terkait lebih memprioritaskan pengembangan kompetensi dan program pelatihan yang terarah sebagai strategi peningkatan kinerja ASN.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Studi ini memiliki maksud guna menelaah pengaruh efektivitas pelatihan daring terhadap kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan motivasi belajar sebagai variabel mediasi pada peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Utara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengembangan kompetensi ASN di era digital serta meningkatnya penggunaan metode pelatihan daring yang menuntut efektivitas dalam pelaksanaannya. Namun, keberhasilan pelatihan daring tak sekadar ditentukan melalui dimensi teknis, melainkan pula unsur kejiwaan subjek, utamanya motivasi belajar. Riset ini menerapkan metodologi numerik berlandaskan klasifikasi explanatory research. Totalitas subjek riset mencakup segenap anggota Latsar CPNS periode 2025 pada Wilayah Kalimantan Utara berjumlah 300 individu, lewat kuantitas representasi terendah 169 informan yang ditetapkan lewat formulasi Krejcie serta Morgan. Prosedur perolehan informasi dilaksanakan memakai angkutan instrumen bergradasi Likert scale, sementara pemrosesan data mengoperasikan teknik Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) memanfaatkan perangkat lunak SmartPLS. Temuan riset diharap memaparkan bahwasanya efektivitas pelatihan daring memberikan dampak searah bagi kompetensi ASN, secara lurus ataupun sirkular melewati motivasi belajar. Di samping itu, efektivitas pelatihan daring pun diproyeksikan berkontribusi selaras atas motivasi belajar, serta motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kompetensi ASN. Peran motivasi belajar selaku variabel perantara mengokohkan keterkaitan antara efektivitas pelatihan daring serta kompetensi ASN. Karya ilmiah ini menyumbangkan nilai konseptual dalam evolusi pola edukasi daring lewat penyertaan motivasi belajar selaku variabel penengah, serta manfaat aplikatif bagi penyelenggara pelatihan ASN dalam mengonsep skema pelatihan yang semakin berdaya guna, fleksibel, dan menitikberatkan pada peningkatan kompetensi ASN di era digital.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Digital Knowledge Management dan Digital Knowledge Sharing terhadap kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Malinau dengan Learning Organization Culture sebagai variabel mediasi. Perkembangan teknologi digital menuntut ASN untuk mampu mengelola pengetahuan secara efektif melalui pemanfaatan sistem digital serta melakukan berbagi pengetahuan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kompetensi dan kinerja. Selain faktor individu, peningkatan kompetensi ASN juga dipengaruhi oleh budaya organisasi pembelajar yang mendorong proses pembelajaran berkelanjutan di dalam organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS untuk menguji hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digital Knowledge Management dan Digital Knowledge Sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Learning Organization Culture serta kompetensi ASN. Selain itu, Learning Organization Culture terbukti mampu memediasi hubungan antara Digital Knowledge Management dan Digital Knowledge Sharing terhadap kompetensi ASN. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengetahuan digital dan praktik berbagi pengetahuan yang didukung oleh budaya organisasi pembelajar dapat meningkatkan kompetensi aparatur secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian manajemen pengetahuan digital dalam organisasi publik, serta memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pengembangan kompetensi ASN melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan penguatan budaya organisasi pembelajar.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan disiplin kerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan motivasi kerja sebagai variabel mediasi di Pemerintah Kabupaten Malinau. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih belum optimalnya kinerja ASN meskipun berbagai kebijakan reformasi birokrasi telah diterapkan. Permasalahan tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor individu seperti kompetensi, disiplin kerja, dan motivasi kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Populasi penelitian berjumlah 4.436 ASN, dengan sampel sebanyak 360 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja ASN. Selain itu, kompetensi dan disiplin kerja juga berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Motivasi kerja terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja ASN serta mampu memediasi hubungan antara kompetensi dan disiplin kerja terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki peran penting dalam memperkuat pengaruh kompetensi dan disiplin kerja terhadap peningkatan kinerja ASN.Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kinerja ASN tidak hanya bergantung pada kompetensi dan disiplin kerja, tetapi juga memerlukan penguatan motivasi kerja melalui kebijakan organisasi yang mendukung. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Malinau disarankan untuk meningkatkan program pengembangan kompetensi, penegakan disiplin, serta sistem penghargaan dan insentif guna mendorong motivasi kerja ASN secara berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan disiplin kerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan motivasi kerja sebagai variabel mediasi di Pemerintah Kabupaten Malinau. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih belum optimalnya kinerja ASN meskipun berbagai kebijakan reformasi birokrasi telah diterapkan. Permasalahan tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor individu seperti kompetensi, disiplin kerja, dan motivasi kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Populasi penelitian berjumlah 4.436 ASN, dengan sampel sebanyak 360 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja ASN. Selain itu, kompetensi dan disiplin kerja juga berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Motivasi kerja terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja ASN serta mampu memediasi hubungan antara kompetensi dan disiplin kerja terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki peran penting dalam memperkuat pengaruh kompetensi dan disiplin kerja terhadap peningkatan kinerja ASN.Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kinerja ASN tidak hanya bergantung pada kompetensi dan disiplin kerja, tetapi juga memerlukan penguatan motivasi kerja melalui kebijakan organisasi yang mendukung. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Malinau disarankan untuk meningkatkan program pengembangan kompetensi, penegakan disiplin, serta sistem penghargaan dan insentif guna mendorong motivasi kerja ASN secara berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan kompetensi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan Utara. Secara spesifik, penelitian ini juga menguji peran lingkungan kerja sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara variabel independen terhadap kinerja pegawai. Kinerja ASN merupakan indikator utama keberhasilan organisasi publik. DKISP memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital, yang menuntut ASN dengan disiplin tinggi, motivasi kuat, dan kompetensi memadai. Meskipun demikian, berbagai faktor internal ini diyakini tidak bekerja secara terisolasi, melainkan dapat diperkuat atau diperlemah oleh kualitas lingkungan kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif. Populasi penelitian adalah seluruh Pegawai ASN di DKISP Provinsi Kalimantan Utara. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah sampling jenuh atau sensus jika populasi memungkinkan, atau purposive sampling jika populasi besar. Data akan dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan program statistik (misalnya, SPSS atau SmartPLS). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia sektor publik, khususnya mengenai variabel moderasi dalam konteks kinerja ASN. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan berharga bagi pimpinan DKISP Provinsi Kalimantan Utara dalam merumuskan strategi peningkatan kinerja yang berfokus pada perbaikan disiplin, peningkatan motivasi dan kompetensi, serta optimalisasi lingkungan kerja.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan disiplin kerja sebagai variabel mediasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian mencakup seluruh ASN di Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan yang berjumlah 115 orang, dengan sampel sebanyak 92 responden yang diambil menggunakan teknik probability sampling berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert 5 poin dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Beban kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja ASN; (2) Motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kinerja ASN; (3) Beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja; (4) Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja; (5) Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ASN; (6) Disiplin kerja secara signifikan memediasi pengaruh beban kerja terhadap kinerja ASN; dan (7) Disiplin kerja secara signifikan memediasi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja ASN. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa disiplin kerja merupakan variabel kunci yang mampu menjembatani beban kerja dan motivasi untuk menghasilkan kinerja optimal. Pimpinan disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan waktu dan memberikan apresiasi yang transparan guna menjaga konsistensi disiplin pegawai.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh lingkungan kerja dan kompetensi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada OPD Kabupaten Bulungan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dianalisis menggunakan WarpPLS 8.0. Sampel penelitian berjumlah 110 ASN pada tiga OPD di Kabupaten Bulungan yang dipilih menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja ASN. Kepuasan kerja juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja serta berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan tersebut. Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi teori AMO dan SET. Sementara itu, dari perspektif praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi pimpinan OPD dalam merumuskan kebijakan pengelolaan ASN yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Pemberhentian dokter dengan status Non-ASN dalam sistem layanan kesehatan menimbulkan berbagai masalah hukum, khususnya mengenai kepastian hukum, perlindungan hak-hak pekerja kesehatan, dan dampaknya terhadap keberlanjutan layanan kesehatan kepada masyarakat. Praktik pemberhentian ini sering dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah berdasarkan kebijakan administratif, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hukum, dan prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pemberhentian dokter dengan status Non-ASN, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi dokter Non-ASN yang diberhentikan, dan implikasi hukum dari pemberhentian tersebut terhadap kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Materi hukum yang digunakan meliputi materi hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai status dan pemberhentian dokter Non-ASN masih bersifat sektoral dan tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. Pemberhentian dokter non-ASN tanpa prosedur dan justifikasi hukum yang jelas berpotensi melanggar hak-hak pekerja kesehatan dan berdampak negatif terhadap hak masyarakat atas layanan kesehatan. Perlindungan hukum bagi dokter non-ASN dapat diupayakan melalui hukum administrasi negara dan/atau mekanisme hubungan industrial, sesuai dengan karakteristik hubungan kerja yang mendasarinya. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan dan harmonisasi regulasi diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi dokter Non-ASN dan memastikan keberlanjutan layanan kesehatan berkualitas. Hasil studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan dan hukum ketenagakerjaan, dan menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini membahas implementasi sistem meritokrasi dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Otonomi Baru (DOB) serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam promosi dan mutasi jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem merit di DOB belum berjalan optimal karena masih dipengaruhi faktor politik dan keterbatasan sumber daya. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum dan rendahnya profesionalisme ASN. Diperlukan penguatan kelembagaan BKPSDM, peningkatan pengawasan KASN, serta penerapan sistem kepegawaian berbasis teknologi untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, adil, dan akuntabel.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum Administrasi bagi ASN Kabupaten Malinau yang melakukan pelanggaran Administrasi . Berdasarkan latar belakang , maka dua peemasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1. Mekanisme penegakan hukum Administrasi bagi aparatur sipil Negara di kabupaten malinau 2. Upaya mengatasi kendala dalan penerapan penegakan hukum Administrasi bagi ASN di Kabupaten Malinau yang melakukan pelanggaran Administrasi . Penelitian ini menggunakan tipe penelitian ini menggunakan. Tipe penelitian hukum normatif , dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang -undangan ( Statute approach)
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN GURU NON ASN DI KABUPATEN MALINAU DALAM JENJANG PENDIDIKAN DASAR JOSTITO Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan hak kesejahteraan guru bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN) serta mengkaji upaya Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memberikan perlindungan tersebut pada jenjang pendidikan dasar. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya peran guru Non ASN sebagai tenaga pendidik yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan, namun kerap menghadapi kendala terkait jaminan kesejahteraan, baik dari sisi penghasilan, tunjangan, maupun perlindungan sosial. Rumusan masalah penelitian difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) bagaimana pengaturan perlindungan hak kesejahteraan guru Non ASN, dan (2) bagaimana upaya perlindungan hak kesejahteraan guru Non ASN pada jenjang pendidikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), serta dilengkapi dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak kesejahteraan guru Non ASN diatur dalam berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta kebijakan daerah yang menetapkan insentif dan tunjangan bagi guru Non ASN. Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan sejumlah upaya perlindungan, antara lain pemberian honorarium berbasis alokasi anggaran daerah, program insentif, serta dukungan pelatihan dan peningkatan kompetensi. Namun, implementasi perlindungan masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran, disparitas besaran tunjangan, dan belum optimalnya regulasi teknis di tingkat daerah. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi daerah yang lebih spesifik, peningkatan alokasi anggaran, dan perencanaan kebijakan jangka panjang guna menjamin keberlanjutan perlindungan hak kesejahteraan guru Non ASN.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN secara normatif menempatkan penghargaan dan pengakuan kinerja sebagai instrumen strategis untuk membangun profesionalisme ASN. Namun, dalam praktik birokrasi Indonesia, kebijakan penghargaan terhadap ASN kerap menghadapi distorsi politik hukum, mulai dari bias patronase hingga lemahnya integrasi antara regulasi dan implementasi di tingkat instansi pemerintah. Tesis ini mengkaji politik hukum di balik desain dan pelaksanaan kebijakan penghargaan bagi ASN serta menilai sejauh mana kerangka regulatif tersebut mampu mendorong profesionalisme ASN secara konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis politik hukum dan teori profesionalisme birokrasi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur akademik, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi konstruksi normatif, kecenderungan politik hukum, dan celah implementatif yang memengaruhi efektivitas kebijakan penghargaan ASN. Penelitian ini juga menelaah hubungan antara sistem merit, objektivitas penilaian kinerja, serta desain penghargaan sebagai mekanisme institusional untuk memperkuat integritas, kompetensi, dan akuntabilitas ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah menegaskan perlunya pemberian penghargaan berbasis kinerja, terdapat ketegangan antara prinsip profesionalisme dengan dinamika politik hukum yang membentuk kebijakan ASN. Inkonsistensi regulasi, tarik-menarik kepentingan politik birokrasi, serta lemahnya budaya kinerja menyebabkan kebijakan penghargaan belum sepenuhnya berfungsi sebagai pendorong profesionalisme. Temuan ini menegaskan perlunya rekonstruksi politik hukum yang lebih tegas dalam mengarusutamakan sistem merit, memperkuat instrumen evaluasi kinerja yang objektif, serta memastikan bahwa penghargaan diberikan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi non-merit. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam kajian politik hukum ASN dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan model penghargaan yang selaras dengan prinsip profesionalisme ASN. Dengan demikian, penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas birokrasi Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap kebijakan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Kebijakan pengadaan PPPK merupakan bagian dari reformasi manajemen ASN yang bertujuan mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan, terutama terkait kepastian hukum, perencanaan kebutuhan pegawai, mekanisme seleksi, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban PPPK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat data empiris melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis dilakukan terhadap kesesuaian proses pengadaan PPPK dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta indikator reformasi birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Malinau telah mengacu pada regulasi nasional dalam pelaksanaan pengadaan PPPK, masih terdapat kendala dalam analisis kebutuhan jabatan, konsistensi pelaksanaan seleksi, dan penempatan pegawai sesuai kompetensi. Kondisi ini memengaruhi efektivitas kebijakan pengadaan PPPK dalam mendukung tujuan reformasi birokrasi di daerah.Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi perencanaan kebutuhan SDM, serta evaluasi berkala untuk memastikan pengadaan PPPK berjalan sesuai prinsip good governance dan mendukung visi pembangunan Kabupaten Malinau.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MALINAU RINA FEBRIANA SIHITE Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung pelayanan publik di Indonesia serta mengkaji bentuk implementasinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Permasalahan utama dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal, yakni: pertama, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur peningkatan kompetensi ASN dalam mendukung pelayanan publik di Indonesia; dan kedua, bagaimana bentuk implementasi peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi doktrin hukum, literatur ilmiah, serta pendapat para ahli di bidang hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi ASN memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak sekaligus kewajiban ASN yang harus dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan jabatan. Di Kabupaten Malinau, implementasi peningkatan kompetensi ASN telah dilakukan melalui pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, bimbingan teknis, serta program izin dan tugas belajar. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, hambatan geografis sebagai daerah perbatasan, kesenjangan akses pengembangan kompetensi antara PNS dan PPPK, serta persoalan administratif kepegawaian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum pengembangan kompetensi ASN telah memadai secara normatif, efektivitas implementasinya di daerah masih memerlukan penguatan kebijakan afirmatif, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
